Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Presiden Kepulauan Marshall hadapi mosi tidak percaya
  • Kamis, 08 November 2018 — 01:34
  • 815x views

Presiden Kepulauan Marshall hadapi mosi tidak percaya

Konstitusi negara itu mewajibkan suatu proses pemungutan suara, untuk diadakan lima hingga 10 hari setelah mosi tidak percaya diri diajukan, di hadapan Nitijela (parlemen).
Hilda Heine, Presiden Kepulauan Marshall, di hadapan Sidang Majelis Umum PBB di New York, 22 September 2016. - RNZI/Dominick Reuter/ AFP
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Majuro, Jubi - Kepala negara perempuan pertama dan satu-satunya dari negara berdaulat di Kepulauan Pasifik, akan menghadapi ancaman mosi tidak percaya minggu depan.

Delapan senator mengajukan mosi tidak percaya atas Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine, pada Senin (5/11/2018) lalu, hari terakhir dalam 50 hari masa persidangan untuk sesi parlemen tahun ini.

Konstitusi negara itu mewajibkan suatu proses pemungutan suara, untuk diadakan lima hingga 10 hari setelah mosi tidak percaya diri diajukan, di hadapan Nitijela (parlemen).

Juru bicara Parlemen, Kenneth Kedi, menetapkan Senin 12 November, untuk pemungutan suara, yang akan didahului dengan perdebatan tentang persoalan-persoalan yang memicu mosi tersebut, diajukan oleh blok oposisi.

Parlemen Nasional Kepulauan Marshall hampir terbagi rata, antara kelompok Heine dan kubu oposisi di kabinet dengan 33 kursi.

Meski tidak disebutkan secara khusus oleh Senator Casten Nemra sebagai satu dari lima poin yang mendorong oposisi untuk mengambil tindakan ini - adalah desakan oleh pemerintah setempat di Atol Rongelap, sejak awal tahun ini, untuk menjadikannya kawasan investasi khusus.

RUU yang diusulkan itu baru-baru ini ditolak oleh pemerintahan Heine, karena permintaan itu melanggar sejumlah ketentuan konstitusional, perundang-undang yang berlaku, dan perjanjian transparansi keuangan internasional antara Kepulauan Marshall, dan negara-negara lainnya di seluruh dunia.

Rencana untuk membangun surga investasi, dengan mendirikan daerah administratif khusus Atol Rongelap, diusulkan oleh pihak dari luar Kepulauan Marshall, dan didukung oleh para senator yang minggu ini memajukan mosi tidak percaya terhadap Heine.

Pada rapat parlemen Senin kemarin, Nemra membacakan daftar berisi kritikan terhadap pemerintahan Heine. Nemra, sekarang dalam masa jabatan pertamanya di sebagai anggota parlemen, sempat menjadi presiden dalam waktu singkat pada awal tahun 2016, sebelum ia digulingkan oleh Heine dalam mosi tidak percaya, hanya tiga minggu setelah terpilih pada Januari tahun itu.

Nemra mengatakan bahwa rencana pemerintahan Heine, untuk menggunakan mata uang digital sebagai alat pembayaran yang resmi, telah mencemari reputasi negara itu dan mendatangkan kecaman dari organisasi-organisasi keuangan besar, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) dan Departemen Keuangan Amerika Serikat.

Ia juga mengkritik pemerintahan Heine, karena pelayanan pemerintah yang tidak setara kepada penduduk pulau-pulau terluar, dan penghapusan sistem pemungutan suara lewat pos, untuk warga yang tinggal di luar negeri.

Bagaimanapun, sejak pemerintahan Heine, negara itu semakin banyak melibatkan badan donor, dana bantuan ke Kepulauan Marshall melonjak selama dua tahun terakhir. Bank Dunia sekarang memiliki lebih dari 10 proyek yang sedang berjalan atau dalam pemrosesan, dengan nilai lebih dari $ 100 juta.

Heine juga memainkan peran penting secara global pada aksi perubahan iklim, dan dijadwalkan menjadi tuan rumah ‘KTT dunia maya’ dari forum Climate Vulnerable Forum tanggal 22 November mendatang - sebuah kegiatan yang kini dipertanyakan akibat jadwal sidang mosi tidak percaya 12 November esok. (RNZI)

loading...

Sebelumnya

PM Prancis bertemu pemimpin Kaledonia Baru setelah referendum

Selanjutnya

Polisi Fiji yakin pemilu aman tanpa kudeta

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34144x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 20548x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17875x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe