Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi terkandala koordinasi
  • Senin, 26 November 2018 — 21:58
  • 75x views

Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi terkandala koordinasi

“Perkembangan pembangunan dewasa ini terus maju dan berkembang, kita tidak bisa hanya tinggal dan menunggu. Sementara kewenangan tersebut sudah jelas di pemerintah provinsi,” ujar Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, di Sentani, Senin (26/11/2018).
Kerajinan tangan hasil karya masyarakat yang belum mendapat perhatian dari pemerintah - Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Sentani, Jubi – Bupati Jayapura mengaku sangat kesulitan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua terkait pembangunan infrastruktur jalan di wilayah yang dipimpinya ini.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Jayapura telah memprogramkan sejumlah agenda pembangunan bagi kepentingan masyarakat seperti pengembangan industri pariwisata di daerah pesisir termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah pembangunan III dan IV di Kabupaten Jayapura.

Hal ini terhambat karena infrastruktur jalan sebagai aksesibilitas secara umum tidak mendukung guna percepatan pembangunan kawasan.

“Perkembangan pembangunan dewasa ini terus maju dan berkembang, kita tidak bisa hanya tinggal dan menunggu. Sementara kewenangan tersebut sudah jelas di pemerintah provinsi,” ujar Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, di Sentani, Senin (26/11/2018).

Dikatakan, akses jalan yang dibutuhkan ini tidak hanya untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Jayapura tetapi juga sejumlah daerah di wilayah pegunungan.

“Rencana besar kita terkait pembangunan peti kemas di Depapre harus didukung infrastruktur jalan ke sana. Karena ada pertumbuhan industri ekonomi yang akan dibangun. Dari Depapre, segala kebutuhan melalui laut akan disalurkan hingga ke wilayah pegunungan. Demikian juga di Distrik Airu yang langsung berbatasan dengan kabupaten lain,” jelasnya.

Pengelola Agrowisata di Kampung Repang Muaif Distrik Nimbokrang, Aleks Waisimon, mengatakan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal tergantung pada aksesibilitas yang memadai bagi masyarakat itu sendiri.

“Sumber daya alam yang memadai di tempat kita, sayangnya akses untuk ke sini yang susah. Hal ini juga akan mempengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat,” ungkapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Bupati Jayapura: Infrastruktur jalan tanggung jawab provinsi

Selanjutnya

Tahun depan, FDS dan FBTM akan digelar bulan Juni dan Juli

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34140x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 20488x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17845x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe