Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Perempuan dan Anak
  3. Sejumlah pihak tolak peleburan P3A ke dinas lain
  • Senin, 26 November 2018 — 23:13
  • 461x views

Sejumlah pihak tolak peleburan P3A ke dinas lain

"Kami meminta gubernur dan timnya melihat kembali wacana peleburan itu. Kalau peleburan itu karena unsur SDM (kinerja), manajemennya yang diperbaiki. Bukan dinas yang dileburkan," kata Duwitau.
Suasana pertemuan berbagai pihak dengan Wakil Ketua Komisi V DPR Papua - Jubi/Arjuna Pademme.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Sejumlah pihak menyatakan menolak rencana Pemerintah Provinsi Papua melebur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) ke instansi lain.

Koordinator Jaringan HAM Perempuan Papua, Fien Yarangga usai bersama beberapa pihak bertemu Wakil Ketua Komisi V DPR Papua yang membidangi perempuan dan anak, Maria Duwitau di ruang rapat komisi itu, Senin (26/11/2018), mengatakan pihaknya tidak sepakat dengan rencana itu.

Katanya, jika rujukannya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (Menpan) nomor 61 tahun 2018, hal tersebut belum menjadi wacana yang diharuskan.

"Namun yang kami dengar, ini hasil evaluasi empat tahun terakhir. Pertanyaan kami, bagaimana dengan 15 tahun lalu ketika para perempuan Papua baik akademisi, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode pertama, mantan kepala Badan P3A dan pihak lainnya, bersatu mengajukan beberapa pikiran pentingnya Dinas ini (Dinas P3A) nantinya," kata Fien Yarangga.

Menurutnya, jika maknanya dikecilkan di tingkat provinsi, kewenangan melaksanakan kerja terkait isu-isu besar itu tidak akan tercapai. Padahal kalau lihat Millenium Development Goals (MDG), indikator perempuan sangat menentukan dalam pembangunan secara keseluruhan baik dalam politik, birokrasi dan yudikatif dan lainnya. 

Untuk itu kata Fien Yarangga, jika akan dilebur ke dinas lain, harus dipertimbangkan kembali karena perjalanan memperjuangkan berdirinya Dinas P3A cukup panjang. Jangan karena evaluasi empat tahun menggugurkan sejarah panjang 15 tahun apalagi sudah dibangun perangkat kerja di 29 kabupaten (kota) dengan berbagai forum perempuan dan anak. 

"Terakhir kami dengar akan dilebur ke Dinas Sosial. Bagaimana Dinas Sosial apat melakukan tugas itu. Kalau dilihat dari fungsinya, sangat berbeda," ujarnya.

Sekretaris Fokja Perempuan MRP, Orpa Nari mengatakan hal yang sama. Pihaknya mendukung Dinas P3A tetap berdiri sendiri, karena selama ini dinilai bermanfaat terhadap perempuan dan anak. Selain itu, pemberdayaan terhadap perempuan juga tertuang dalam pasal 47 Undang-Undang Otsus Papua.

"Kalau Dinas ini dihilangkan, itu sama saja negara mengabaikan pasal itu dan menghapuskan perempuan dari pergerakan di Tanah Papua. Kami mendukung dinas itu tetap ada karena banyak hal. Dari semua aspek dalam rangka penguatan, pemberdayaan terhadap perempuan," kata Orpa Nari.

Sementara, mantan Kepala Badan (Dinas) P3A Papua, yang juga memperjuangkan hadirnya dinas itu beberapa tahun lalu, Sipora Nelce Modouw mengatakan, dalam sistem birokrasi memang ada perubahan namun jika melihat situasi yang ada kini, terlalu cepat mengubah (melebur) Dinas P3A.

"Perlu kebijakan tepat untuk melihat persoalan perempuan dan anak di Papua. Masalah cukup besar dan perlu penanganan yang baik. Saya pikir itu kebijakan tanpa dasar. Makanya kami harap pemerintah bijak melihat kembali apa yang menjadi harapan kami," kata Modouw.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Maria Duwitau menyatakan sepikiran dengan berbagai pihak tersebut. Katanya, peleburan Dinas P3A ke dinas lain tidak tepat karena masalah perempuan dan anak di Papua semakin luas, sehingga dibutuhkan dinas yang fokus untuk itu.

"Kami meminta gubernur dan timnya melihat kembali wacana peleburan itu. Kalau peleburan itu karena unsur SDM (kinerja), manajemennya yang diperbaiki. Bukan dinas yang dileburkan," kata Duwitau.

Menurutnya, hasil pertemuan itu akan dilaporkan pihaknya ke pimpinan DPR Papua dan dibawa dalam rapat badan musyawarah dewan.

"Kami akan mengundang eksekutif untuk rapat bersama. Kalau memang kami harus ke kementerian kami akan pergi," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pengibaran bintang kejora tak berarti Papua merdeka, Frits: Polisi harus humanis

Selanjutnya

Penerimaan CASN di Papua perlu prioritaskan guru

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34058x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18919x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17637x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe