Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Soal korban PHK Freeport, Disnaker Papua tak tutup mata
  • Kamis, 29 November 2018 — 16:15
  • 229x views

Soal korban PHK Freeport, Disnaker Papua tak tutup mata

"Kami sudah memberikan penegasan dan mereka juga sudah menanggapi surat kami, namun Freeport anggap surat itu perlu ada penegasan langsung dari Gubernur Papua," kata Rawar, kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (29/11/2018).
Kepala Dinas Tenaga Kerja Papua, Yan Piet Rawar - Dok. Jubi
Alexander Loen
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Papua mengaku tidak akan tinggal diam melihat perjuangan ribuan pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak PT. Freeport Indonesia.

Kepala Disnaker Papua, Yan Piet Rawar, mengatakan terkait hal ini, pemerintah sudah menerbitkan surat penegasan atau imbauan kepada kedua belah pihak (Freeport dan pekerja) untuk menyelesaikan masalah sesuai undang-undang ketenagakerjaan.

"Kami sudah memberikan penegasan dan mereka juga sudah menanggapi surat kami, namun Freeport anggap surat itu perlu ada penegasan langsung dari Gubernur Papua," kata Rawar, kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (29/11/2018).

Ia tekankan dalam UU ketenagakerjan, PHK harus sesuai mekanisme. Artinya, proses PHK tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dengan demikian, aksi demo yang dilakukan oleh para korban Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh PT. Freeport Indonesia adalah untuk mendengar satu ketegasan dari Gubernur Papua Lukas Enembe.

"PHK yang dilakukan oleh perusahaan tambang tersebut membawa masalah bagi masyarakat, menambah angka pengangguran di Papua. Jadi kami sarankan manajemen PT. Freeport bisa segera menyelesaikan masalah ini dengan arif dan bijaksana," kata Yan Piet Rawar.

Koordinator Moker Wilayah Papua, Yosepus Talakua, mengatakan fourlogh (dirumahkan) yang dilakukan manajemen PT. Freeport Indonesia tidak ada di dalam Undang-undang Republik Indonesia, sehingga seluruh pegawai yang melakukan aksi mogok kerja segera dipekerjakan kembali.

"Apa yang kami lakukan adalah sah dan surat dari Disnaker Papua sudah ada, namun sampai estimasi waktu yang diberikan Dinas Tenaga Kerja terhadap pemerintah maupun pihak perusahaan adalah tujuh hari, tapi ini sudah lewat berminggu-minggu belum juga direaliasasikan," kata Yosepus Talakua.

Menurut ia, surat dari Disnaker memang sudah dijawab oleh Pengurus Cabang SPSI. Untuk itu, Gubernur melalui Biro Hukum Papua harus mengeluarkan surat penegasan.

"Gubernur harus mengeluarkan surat penegasan terkait surat yang dikeluarkan Disnaker. Apalagi kami sudah menunggu selama 1 tahun 8 bulan, ditambah hak-hak kami sudah tidak dibayarkan, termasuk BPJS dinonaktifkan sehingga menyebabkan 35 pekerja meninggal dunia," ujarnya. (*) 

loading...

Sebelumnya

Ini pesan Asisten Bidang Umum di hari Korpri untuk ASN Papua

Selanjutnya

Pedagang dan distributor diminta tak bertindak curang

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34424x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23033x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18981x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe