Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Dokumen inisiatif Tiongkok-Vanuatu terkuak
  • Jumat, 30 November 2018 — 10:46
  • 437x views

Dokumen inisiatif Tiongkok-Vanuatu terkuak

Meskipun awalnya tidak dirilis untuk umum, Daily Post telah memperoleh akses atas dokumen-dokumen ini.
Daily Post telah memperoleh akses kepada serangkaian perjanjian dan nota kesepahaman, antara Vanuatu dan Tiongkok yang ditandatangani saat pertemuan APEC. - Daily Post Vanuatu/Dan McGarry
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Dan McGarry

Baru-baru ini Vanuatu menandatangani serangkaian perjanjian dan nota kesepahaman yang, jika disatukan, merupakan bagian dari komitmen bilateral antara Vanuatu dan Tiongkok. Hal ini diumumkan setelah Vanuatu resmi menandatangani inisiatif Satu Sabuk dan Satu Jalan Tiongkok.

Meskipun awalnya tidak dirilis untuk umum, Daily Post telah memperoleh akses atas dokumen-dokumen ini.

Dokumen perjanjian tersebut termasuk hibah tunai besar-besaran, pinjaman baru untuk infrastruktur, pembentukan komisi perdagangan bilateral bersama antar-kedua negara, dan koordinasi kebijakan, dan banyak perjanjian lainnya.

Salah satu iming-iming yang agak mencurigakan dalam paket ini, adalah perjanjian untuk penghapusan utang Vanuatu sebesar VT315 juta. Penghapusan ini terkait dengan perjanjian yang disebut sebagai ‘pinjaman tanpa bunga’, yang diberikan oleh Tiongkok pada tahun 2004. Menurut dokumen itu, pembayaran atas utang itu jatuh tempo Desember 2015.

Daily Post telah meminta tanggapan dari Kementerian Keuangan, untuk memberikan informasi rinci tentang pinjaman ini, dan menerima jawaban bahwa Pemerintah Vanuatu mengira dana itu adalah hibah, bukan pinjaman. Para pejabat mengungkapkan kepada Daily Post bahwa mereka juga baru mengetahui, kalau dana itu sebenarnya diberikan sebagai pinjaman sekitar tiga minggu lalu.

Pejabat Kementerian Keuangan menegaskan bahwa, mereka belum menemukan dan menelusuri perjanjian pinjaman yang relevan tersebut. “Kami belum memegang pemerintah pada waktu itu. Orang-orang yang berbeda bertanggung jawab pada waktu yang berbeda-beda.”

Diperlukannya kesepakatan mengikat semacam itu dalam skema peminjaman dana, memicu pertanyaan penting mengenai transparansi, bahkan di antara kedua belah pihak yang bernegosiasi saat itu. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat pemerintah, yang khawatir bisa-bisa negara ini dituduh sebagai negara penunggak utang, padahal sebenarnya mereka sudah membayar kembali pinjamannya, beberapa lebih cepat dari yang dijadwalkan.

Akhir pekan lalu, Financial Times memuat artikel yang menyatakan bahwa akibat kurangnya transparansi, secara umum, atas proyek-proyek di bawah naungan inisiatif Satu Sabuk dan Satu Jalan Tiongkok, hal ini mempersulit organisasi internasional Dana Moneter Internasional (IMF), untuk menilai risiko yang diambil oleh negara-negara terlibat, apalagi untuk memberikan bantuan apa-apa.

Selain itu, yang juga sama pentingnya adalah hibah mencapai VT 4,8 miliar untuk ‘menilai dan mengimplementasikan Proyek Container Inspection Equipment’. Pencarian yang saya lakukan atas arsip-arsip kita di Daily Post tidak membuahkan informasi apa pun mengenai proyek ini.

Namun, Kantor Perdana Menteri telah mengeluarkan siaran pers tentang item-item berikut ini. Sekembalinya ia dari APEC, kantor PM Charlot Salwai merilis sejumlah pengumuman. Di antaranya adalah pernyataan bahwa Tahap II dari proyek pembuatan jalan kontroversial yang dijuluki ‘road to nowhere’, proyek yang banyak digembar-gemborkan, dan akan dibiayai oleh Bank EXIM Tiongkok.

Siaran pers awal tidak memberikan informasi apa pun terkait ketentuan dari pinjaman itu, dan Daily Post telah meminta klarifikasi beberapa kali, namun tidak kunjung menerima jawaban, karena pejabat terkait sedang dinas ke luar kantor.

Namun sekarang Daily Post bisa mengungkapkan bahwa pinjaman itu akan bernilai hingga VT 5.7 miliar. Jangka waktu pemberiannya adalah 20 tahun, menurut perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pemerintah. Grace period atau masa tenggang, menurut perjanjian itu, masih harus dinegosiasikan, tetapi yang sudah ditetapkan adakah bahwa tenggat itu ‘tidak akan melebihi tujuh (7) tahun’. Suku bunganya 2% per tahun — bunga tipikal untuk pinjaman konsesi dari EXIM.

Sebagai perbandingan, pinjaman lunak dari ADB dan Bank Dunia yang ditandatangani oleh pemerintah Vanuatu memiliki suku bunga sekitar 0,5% per tahun, dan periode pembayaran kembali pun jauh lebih lama — namun ini juga bervariasi, tergantung dari tujuan pinjaman yang diberikan.

Di KTT APEC beberapa minggu lalu, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia mengumumkan bahwa mereka akan membentuk dana khusus untuk bidang infrastruktur. Masih belum diketahui mengapa PM Salwai mengambil keputusan untuk meneruskan perjanjian ini, padahal opsi lainnya belum sampai ke mejanya.

Tanpa merendahkan pekerjaan CCECC, mereka sudah melakukan pekerjaan teknis yang baik. Tetapi beberapa pihak pasti akan bertanya-tanya, apakah pekerjaan itu sepadan dengan harganya.

Melakukan kerja sama di bawah payung Inisiatif Satu Sabuk dan Satu Jalan itu berbeda, secara mendasar, dari hubungan perdagangan lainnya, terutama dalam satu aspek yang penting: Tiongkok lebih memilih hubungan bilateral, dari satu negara ke negara lainnya, daripada perjanjian multilateral seperti PACER Plus atau platform perdagangan umum lainnya, yang disediakan langsung oleh WTO.

Tiongkok telah menunjukkan sikap segan, murah hati, dan bahkan hormat, dalam bagaimana ia memperlakukan Vanuatu sejauh ini. Tetapi, tanpa kerangka perdagangan multilateral, kita tidak bisa tahu dengan pasti apakah negara-negara lain, tidak memiliki ketentuan yang lebih baik dalam surat perjanjian mereka, atau apakah negara kita sendiri akan memiliki jalan keluar lainnya, jika hubungan kita dengan Tiongkok memburuk karena alasan apa pun.

Yang paling penting, akan sulit bagi Vanuatu untuk mencari objektivitas dari luar. Nota kesepahaman yang ditandatangani, ketika kedua negara setuju untuk membentuk komisi perdagangan bilateral, secara khusus, menetapkan bahwa perselisihan yang muncul dari ‘interpretasi, penerapan, dan implementasi’ memorandum tersebut akan ‘diselesaikan secara damai, melalui konsultasi diplomatik dan negosiasi antara kedua pihak.’

Analisis lebih lanjut mengenai berbagai bidang kerja sama yang juga diuraikan dalam dokumen-dokumen ini, akan segera diterbitkan. (Daily Post Vanuatu)

loading...

Sebelumnya

Enam kontestan perebutkan mahkota Miss Pacific Islands

Selanjutnya

Mosi tidak percaya terhadap PM Vanuatu dilanjutkan

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34421x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23018x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18979x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe