TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator duga ada kesepakatan terselubung dalam RAPBD Papua 2017
  • Kamis, 01 Desember 2016 — 16:49
  • 639x views

Legislator duga ada kesepakatan terselubung dalam RAPBD Papua 2017

"Bagaimana dewan bisa membahas RAPBD 2017, apalagi menyampaikan pandangan umum fraksi dengan kondisi seperti itu," kata Mandenas, Kamis (1/12/2016).
Ilustrasi APBD - IST
Arjuna Pademme
[email protected]
Editor : Kyoshi Rasiey
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPR Papua, Yan Permenas Mandenas menduga ada kesepakatan-kesepakatan terselubung antara pihak eksekutif dan regislatif dalam pembahasan RAPBD Induk Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017.

Dugaan itu muncul lantaran menilai dewan tak diberi ruang menganalisa, membandingkan dan mempelajari buku RAPBD Papua 2017. Dokumen RAPBD diterima pihaknya setelah pembukaan sidang paripurna. Beberapa jam sebelum penyampaian pandangan fraksi.

"Bagaimana dewan bisa membahas RAPBD 2017, apalagi menyampaikan pandangan umum fraksi dengan kondisi seperti itu," kata Mandenas, Kamis (1/12/2016).

Menurutnya, subtansi inti yang akan dituangkan dalam pandangan fraksi tak bisa dilakukan kalau pihaknya belum menganalisa dan membandingkan dengan fakta agar menjadi referensi fraksi memberikan argumentasi rasional dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah, 2017 mendatang. 

"Kalau mau sesuai aturan harus transparan. Kalau tidak, akan terjadi kesepakatan-kesepakatan politik antar dewan dengan eksekutif secara tertutup. Mengesampingkan kepentingan masyarakat. Jangan terus mengulangi kesalahan yang sama," ucapnya.

Ia menganggap sidang RAPBD 2017 bersifat formalitas. Tidak mengedepankan asas manfaat untuk mencapai penyerapan anggaran lebih baik pada 2017. Katanya, ini membuat semakin banyak kompromi-kompromi antar eksekutif dan legislatif. Akibatnya lanjut tidak memperhatikan kebutuhan prioritas masyarakat yang wajib dilakukan Pemprov Papua dalam pembangunan jangka pendek dan menengah.

"Kami lebih menyoroti tataran implementasi yang jauh dari harapan dan proses kebijakan anggaran. Sidang APBD seperti ini jangan terus terulang. Kami hargai proses demokrasi di DPR Papua. Tapi kami tak mau ikut-ikutan menyetujui hal yang tak memberikan jaminan indeks pembangunan dan indeks pembangunan Sumber Daya Manusia," katanya.

Sementara Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, sebelum sidang paripurna RAPBD Papua 2017 digelar, pihak dewan telah melakukan pembahasan. Setiap komisi di Parlemen Papua melakukan pembahasan dengan SKPD di lingkungan Pemprov Papua yang menjadi mitranya.

"Sejak 18-28 November 2016, kami sudah melakukan pembahasan. Masyarakat jangan beranggapan terlalu cepat sidangnya. Inti semua itu pembahasan. Sidang RAPBD ini untuk mengesahkan apa yang sudah dibahas," kata Wonda.

Untuk pembangunan infrastruktur lanjut Wonda, akan terus terjadi peningkatan agar agar semua akses bisa terbuka, sehingga pada 2018, Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal bisa menunjukkan kepada rakyat Papua progres yang mereka lakukan selama lima tahun menjabat. (*)

loading...

Sebelumnya

Legislator ingatkan satgas pengawasan BBM tak memanfaatkan situasi

Selanjutnya

Lima anggota KNPB ditahan karena graffiti Papua Merdeka

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe