Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Pembayaran tanah Bandara Mopah, Pemkab Merauke “angkat tangan”
  • Jumat, 30 November 2018 — 16:40
  • 225x views

Pembayaran tanah Bandara Mopah, Pemkab Merauke “angkat tangan”

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tak mungkin membayar tanah Bandara Mopah seluas 60 hektar, sesuai permintaan pemilik ulayat senilai Rp 800 miliar lebih. Karena anggaran, pendapatan, dan belanja daerah (APBD) juga terbatas.
Aksi demonstrasi yang dilakukan pemilik ulayat tanah Bandara Mopah di DPRD Merauke beberapa waktu lalu – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Merauke, Jubi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tak mungkin membayar tanah Bandara Mopah seluas 60 hektar, sesuai permintaan pemilik ulayat senilai Rp 800 miliar lebih. Karena anggaran, pendapatan, dan belanja daerah (APBD) juga terbatas.

“Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong ke pemerintah pusat agar dapat disikapi sekaligus diselesaikan,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Jakobus Duwiri, kepada wartawan, Jumat (30/11/2018).

Pemerintah, lanjut dia, tak pernah tinggal diam memperjuangkan apa yang menjadi harapan serta keinginan pemilik ulayat.

“Memang harusnya tanggal 5 November 2018 lalu, ada pertemuan bersama perwakilan pemilik ulayat. Hanya karena banyak kesibukan, apalagi di akhir tahun, sehingga harap dipahami dan dimengerti,” pintanya.

Menyinggung rencana aksi demonstrasi awal Desember, Jakobus Duwiri mengharapkan agar tidak terjadi. Masih ada jalan lain dilakukan yakni komunikasi.

“Saya akan berusaha agar dalam waktu dekat dilakukan komunikasi bersama pemilik ulayat, agar rencana aksi demonstrasi tak dilakukan,” katanya.

Sebelumnya, koordinator aksi demonstrasi, Waros Gebze, menegaskan pemerintah telah melakukan pembohongan terhadap pemilik ulayat. Karena sampai sekarang, tak ada tindaklanjut penyelesaikan ganti rugi tanah bandara.

“Kami sudah menunggu terlalu lama. Awal Desember, aksi demonstrasi dilakukan dengan menduduki area bandara yang belum dibayar pemerintah,” tegasnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Anak hilang dan merebaknya isu penculikan anak

Selanjutnya

Jalan Bian-Okaba rusak parah, Kadis PU Merauke: Kami sudah menyurat ke provinsi

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34421x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23022x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18980x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe