Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Tenaga kerja asing tetap dalam pantauan Disnaker Papua
  • Sabtu, 01 Desember 2018 — 19:26
  • 536x views

Tenaga kerja asing tetap dalam pantauan Disnaker Papua

"Kalau pekerjaan yang sifatnya teknis dan tidak bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia itu yang bisa ditempati, lebih dari pada itu harus pekerja orang asli Indonesia," kata Rawar, di Jayapura, Sabtu (1/12/2018). 
Ilustrasi tenaga kerja asing - Tempo.co
Alexander Loen
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Papua tetap melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) meskipun telah ada Tim Pengawasan Orang Asing (Pora). Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing.

Kepala Disnaker Papua Yan Piet Rawar, mengatakan penggunaan atau penempatan tenaga kerja asing dilakukan sesuai keahlian yang tidak dimiliki tenaga kerja sendiri, sementara jabatan-jabatan tertentu seperti manajer dan personalia tetap harus diisi oleh orang Indonesia.   

"Kalau pekerjaan yang sifatnya teknis dan tidak bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia itu yang bisa ditempati, lebih dari pada itu harus pekerja orang asli Indonesia," kata Rawar, di Jayapura, Sabtu (1/12/2018). 

Di Papua, pekerja asing lebih banyak bekerja di bidang pertambangan, kerohanian dan pendidikan, yang mana jumlahnya sekitar 600 orang, sehingga pengawasan yang dilakukan bukan hanya pemerintah saja, tetapi ada tim Pora yang di dalamnya terdapat berbagai instansi. 

"Untuk Disnaker, pengawasan yang dilakukan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di sektor pertambangan dan jasa lainnya, dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait," ujarnya. 

"Intinya kami selalu bertukar informasi karena untuk semua pengendalian tenaga kerja asing perlu kordinasi yang baik. Semua ini dalam rangka untuk pengawasan dan pengendalian. Artinya, untuk memastikan apakah izin yang diberikan dijalankan sesuai aturan atau tidak," sambungnya.

Mengenai besaran pembayaran Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Piet Rawar menjelaskan, setiap pekerja asing wajib membayar pajak sebesar Rp10 ribu dolar per tahun ke Dinas Perizinan Satu Atap. Setelah membayar baru pihaknya memberikan rekomendasi untuk proses selanjutnya.

"Ini semacam setoran untuk program pengalihan teknologi. Jadi dana itu digunakan untuk melatih tenaga kerja Indonesia," katanya.

Asisten Bidang Umum Papua, Elya Auri mengatakan pemerintah daerah akan membentuk tim pemantau pengawasan orang asing di daerah yang melibatkan instansi terkait, termasuk piak keamanan. Sebab, kehadiran orang asing maupun lembaga asing memang dibutuhkan sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan, namun dampak negatifnya juga harus diwaspadai.

"Koordinasi antar instansi dalam rangka menyamakan persepsi dalam hal pengawasan kegiatan orang asing di daerah sesuai bidang masing-masing mutlak harus dilakukan. Dengan demikian pengendalian dan pengawasan bisa berjalan baik," kata Auri. (*) 

loading...

Sebelumnya

Pedagang dan distributor diminta tak bertindak curang

Selanjutnya

Penerapan TPP di Disnaker berjalan lancar

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34420x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23018x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18979x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe