Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Tahun depan, pendataan aset secara online mulai berlaku
  • Minggu, 02 Desember 2018 — 14:11
  • 366x views

Tahun depan, pendataan aset secara online mulai berlaku

Mulai tahun 2019, Pemerintah Provinsi Papua mulai berlakukan aplikasi penatausahaan barang miliki daerah secara online. Hal ini dilakukan, mengingat selama ini banyak aset telah berpindah tangan karena belum terdokumentasi secara baik.
Asisten Bidang Umum Papua, Elly Auri - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Mulai tahun 2019, Pemerintah Provinsi Papua mulai berlakukan aplikasi penatausahaan barang miliki daerah secara online. Hal ini dilakukan, mengingat selama ini banyak aset telah berpindah tangan karena belum terdokumentasi secara baik.

Asisten Bidang Umum Papua, Elly Auri, mengatakan dengan menggunakan aplikasi, setiap pengadaan barang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), otomatis tercatat dalam Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan pemerintah provinsi.

"Tentu dengan sistem online, tidak bisa lagi barang dipindahtangankan karena telah terdokumentasi dalam SIMDA," kata Auri, kepada wartawan, di Jayapura, pekan lalu.

Ia tekankan aset merupakan salah satu persoalan yang kerap ditemui pemerintah jelang akhir tahun anggaran. Sebab selalu menjadi temuan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk itu, adanya aplikasi ini, Elly Auri berharap dapat membantu OPD di provinsi maupun kabupaten dan kota dalam pengelolaan sampai kepada pendataan yang benar, dengan harapan ke depan tidak ada lagi temuan. 

"Masalah aset ini sudah ada sejak tahun 1980-an. Saya harapkan ini bisa menjadi langkah maju bagi pemda dalam mengelola aset di masa mendatang," katanya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengingatkan para pejabat di lingkungan pemerintahan provinsi Papua, untuk tidak membawa aset milik pemerintah ketika sudah tidak menjabat atau pensiun.

Menurut ia, kebiasaan pejabat-pejabat selama ini, jika masa jabatannya berakhir atau pensiun aset milik pemerintah dibawa pulang ke rumah.

"Membawa pulang aset pemerintah ketika sudah tidak lagi menjabat atau pensiun sudah menjadi kebiasaan lama yang sering dilakukan. Padahal barang-barang yang dibeli memakai uang milik pemerintah bukan pribadi. Mulai sekarang, jangan ko bawa keluar lagi," kata Enembe. (*)

loading...

Sebelumnya

Penerapan TPP di Disnaker berjalan lancar

Selanjutnya

Pengerjaan jalan trans Papua tersisa 154 kilometer

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34421x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23018x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18979x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe