Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Demokrasi di Indonesia bukan untuk Papua!
  • Minggu, 02 Desember 2018 — 15:20
  • 2497x views

Demokrasi di Indonesia bukan untuk Papua!

Aksi mahasiswa Papua di Surabaya memperingati 1 Desember - IST
Admin Jubi
Editor : Victor Mambor
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Sabtu, 1 Desember 2018  ratusan mahasiswa dan pemuda di beberapa kota menggelar aksi damai untuk memperingati hari lahirnya embrio negara yang pernah disiapkan oleh Belanda pada tahun 1961, Papua Barat. Tercatat aksi ini dilakukan di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Manado, Tomohon, Kupang, Ambon, Ternate, Jayapura, Asmat, Timika dan Sorong. Tak kurang dari 500 pemuda dan mahasiswa yang berasal dari elemen Aliansi Mahasiswa Papua (AAMP), Fri-West Papua dan Front Mahasiswa Nasional ditangkap di kota-kota tersebut sebelum dan saat melakukan aksi.

Nyaris bentrok

Surabaya menjadi pusat aksi mahasiswa dan pemuda yang melibatkan hampir 300 orang. Massa aksi ini nyaris bentrok dengan kelompok ormas di Surabaya pada Sabtu (1/12/2018). Semula mahasiswa berorasi di depan Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Pemuda, Surabaya.

Dalam orasinya, mahasiswa yang mengenakan atribut bendera Bintang Kejora itu menuntut agar rakyat Papua Barat diberi hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi. Mereka juga menuntut Papua Merdeka.

Suasana menjadi tegang ketika massa kontra Aliansi Mahasiswa Papua mulai berdatangan dan menggelar unjuk rasa tandingan. Orasi terdengar bersahut-sahutan dan kedua kubu saling kecam.

Massa tandingan yang berjumlah sekitar 200 orang antara lain datang dari Forum Komunikasi Putra-Putri TNI/ Polri, Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat, Pemuda Pancasila dan komunitas pencak silat.

Namun bentrok tak terjadi karena kesigapan polisi. Massa aksi melakukan aksi dengan lancar hingga selesai.

Mahasiswa dan pemuda Ternate yang ditahan polisi saat berdemonstrasi memperingati 1 Desember - IST

 

Di Jakarta, puluhan orang yang tergabung dalam FRI-WP, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI), dikepung polisi di halaman Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Massa aksi ini tak jadi melakukan aksi di Kedutaan Besar Belanda, PT Freeport Indonesia.

Menurut Veronica Koman, pengacara HAM dari Civil Liberty Defenders beberapa pemuda dan mahasiswa di Kupang yang merencanakan aksi yang sama bahkan telah diamankan aparat keamanan pada malam tanggal 30 November.

Ancaman dan pengusiran

Usai aksi, malam harinya, polisi mendatangi Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya. Lalu mahasiswa dan pemuda yang melakukan aksi pada siang hari dibawa ke Polrestabes Surabaya.

Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Sudamiran menyebutkan para mahasiswa ini dibawa ke Polrestabes tujuannya untuk keamanan mereka. Hal ini karena menurut laporan, ada beberapa yang mengganggu ketertiban umum.

"Ada komplain dari warga ada dugaan ancaman," lanjutnya.

Sudamiran menyatakan segera mungkin para mahasiswa dan pemuda Papua ini dipersilahkan untuk keluar dari Poltabes. Bahkan polisi mengaku siap memfasilitasi mahasiswa yang berasal dari luar Surabaya untuk kembali ke kota asal mereka.

Mahasiswa Papua yang ditahan di Polrestabes Surabaya - IST

 

Fathul Khoir, Koordinator KontraS Surabaya kepada Jubi, Minggu (2/12/2018) sore menyebutkan dua ratusan lebih mahasiswa Papua tersebut masih di berada di Poltabes Surabaya.

“Alasan polisi seperti itu. Ada ancaman dan yang berasal dari luar Surabaya diminta segera angkat kaki dari Surabaya,” ujar Fathul.

Ia menambahkan, peristiwa diskriminasi, intimidasi hingga berujung pada penangkapan dan pembubaran paksa aksi mahasiswa Papua di Surabaya tidak hanya terjadi hari ini, setidaknya sepanjang tahun 2018 telah terjadi 4 kali.

“Terakhir itu bulan Agustus lalu,” ungkapnya.

Veronica Koman yang mendampingi mahasiswa Papua, menyebutkan polisi meminta mahasiswa di luar Surabaya yang ikut aksi1 Desember kemarin segera meninggalkan Surabaya. Namun karena waktunya sudah tengah malam, mereka tidak siap dengan transportasi. Akhirnya polisi mengambil tindakan membawa mereka ke markas.

Veronica mengakui sebagian pengunjuk rasa memang berasal dari luar Surabaya bahkan Bali.

"Memang tahun ini unjuk rasa dipusatkan di Surabaya," kata dia.

Melestarikan sikap rasis

Sehari sebelumnya, pasukan gabungan TNI/Polri melakukan penggrebekan di Markas Komite Pusat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Kampung Vietnam, Perumnas III, Jayapura, pukul 16.32 Waktu Papua (WP). Dalam penggerebekan ini, aparat juga menangkap seorang warga yang sedang berkebun.

Ketua umum Komite Nasional Papua Barat Agus Kosay mengatakan, tim gabungan TNI/Polri datang menggunakan enam truk tentara, dua mobil Polantas, lima mobil dua gardan milik Polisi dan enam mobil minibus.

Ia menganggap tindakan aparat Kepolisian ini diluar batas. Penggerebekan tanpa alasan ditambah penangkapan seorang warga yang tengah berkebun dianggap Agus sebagai tindakan semena-mena dan tak berdasar.

Berdasarkan data yang dihimpun The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) lebih dari 500 orang ditangkap karena aksi 1 Desember. Perinciannya, jumlah yang ditangkap di luar Papua : 18 orang di Kupang, 99 orang di Ternate, 43 orang di Ambon, 27 orang di Manado, 24 orang di Makassar, dan 233 orang di Surabaya. Sedangkan di Papua, 95 orang ditangkap ketika berencana menggelar aksi di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kabupaten Asmat.

Sebagian besar mahasiswa dan pemuda yang ditangkap ini telah dilepaskan polisi setelah menjalani pemeriksaan.

Seorang mahasiswa Papua yang menjadi korban lemparan gabungan ormas Surabaya saat aksi 1 Desember - IST

 

Rentetan penangkapan itu, kata Gustav Kawer, pengacara HAM dari Papua terjadi dari tahun ke tahun dengan dalih yang sama: makar.

"Indonesia masih mewarisi regulasi warisan Belanda yang kolonial, yakni pasal-pasal makar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 106 KUHP, 110 ayat (1) KUHP dan pasal makar lainnya," jelasnya.

Rentetan kekerasan dan represivitas aparat Indonesia terjadi karena budaya rasisme pada orang asli Papua belum luntur. Sikap rasis itu, menurut Veronica Koman diperlihatkan sejumlah organisasi massa yang menyerang massa aksi mahasiswa Papua di Surabaya.

“Akibatnya tiga anggota AMP kepalanya bocor dan 16 anggota lainnya luka-luka. Tak hanya serangan fisik, massa tandingan juga mengintimidasi mahasiswa Papua dengan serangan verbal yang bersifat rasis, namun mahasiswa Papua tidak terprovokasi,” ujar Veronica. (*)

loading...

Sebelumnya

Dinas P3A Nabire gelar pelatihan membatik

Selanjutnya

Bupati Nabire apresiasi kerja Dinas Kesehatan

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34063x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18948x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17645x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe