Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Insiden penangkapan 1 Desember, bukti kebebasan orang Papua dirampas
  • Senin, 02 Desember 2018 — 02:34
  • 1430x views

Insiden penangkapan 1 Desember, bukti kebebasan orang Papua dirampas

Piter Lokon
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manado, Jubi– 1 Desember 2018 mendadak berubah menjadi hari paling pelik bagi warga Papua yang berada di luar daerah. Mereka ditangkap dan diamankan oleh aparat Kepolisian yang dibantu oleh sejumlah ormas. Keinginan mereka untuk menyampaikan aspirasi, berdiskusi bahkan berdoa, direnggut oleh pasukan berseragam.

Entah apa yang dipikirkan aparat di berbagai daerah yang secara masif melakukan penangkapan kepada sekelompok mahasiswa yang sedang menggelar acara pada 1 Desember. Padahal, mereka tak menggangu aktivitas apapun. Mereka hanya menyampaikan aspirasi yang juga sudah diatur dan diperbolehkan oleh undang - undang di Indonesia.

Kejadian cukup menyita perhatian adalah penangkapan dan perampasan alat liputan di Tomohon, Sulawesi Utara. Polresta Kota Tomohon bersama Polsek Tomohon Tengah, Tomohon Utara dan Intel Kopasus menggelar operasi gabungan di Asrama Mahasiswa Papua, Kamasan VIII, Sabtu (1/12/2018) kemarin.

Aparat gabungan tersebut mendatangi asrama tempat dimana KNPB Konsulat Indonesia menggelar Peringatan Hari Kemerdekaan Papua. Sebelumnya, mahasiswa Papua di asrama ini sudah merasa diamati dalam beberapa hari terakhir. Bahkan Kepala lingkungan dan lurah sudah melakukan pemantauan di asrama sebanyak 12 kali sejak 30 November 2018.

Kala itu, mahasiswa diminta membubarkan diri karena dianggap menganggu lingkungan sekitar. Mereka dianggap melanggar karena memasuki lingkungan asrama pada malam hari. Selama itu pula petugas berkali - kali datang dengan berbagai alasan. Mereka bersiaga di beberapa lokasi seperi rumah kepala lingkungan dan rumah warga yang berdekatan dengan asrama

Sabtu 1 Desember 2018 sekitar pukul 16:36 WITA, asrama dikepung oleh sejumlah petugas gabungan yang sudah bersiaga sejak malam sebelumnya. Sempat terjadi perdebatan saat aparat mencoba memaksa masuk ke dalam asrama sementara para mahasiswa tidak mengizinkan.

Aparat gabungan kemudian melakukan penggeledahan paksa di asrama tempat para mahasiswa menggelar acara peringatan 1 Desember.

Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI) Yanuarius Lagowan mengatakan, Ia dan mahasiswa lain hanya merayakan Hari Kemerdekaan Papua yang ke 57 tahun. Menurutnya hal tersebut bukanlah hal yang baru.

“Kita merayakan ini kita sudah diakui pada tahun 1961 bahwa orang Papua adalah suatu bangsa sehingga, Kemerdekaan Papua sudah dideklarasikan dan berjalan selama 19 hari, maka kami orang Papua setiap tahun memperingatinya, Namun hari ini aparat dan Pemerintah Kota Tomohon di Sulawesi utara menunjukan sikap yang berbeda dan berlebih dengan melakukan penggerebekan dan menyita atribut indentitas kami Pakaian, Noken, Slendang, Kalung dan Gelang,” kata Yanuarius kepada Jubi, Sabtu (1/12/2018).

Menurutnya, kegiatan yang dilaksanakan di Asrama Papua tidak melanggar aturan apapun. Pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28e ayat 2 menyebutkan bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, dan pasal 28e ayat 3 menyebutkan bahwa; Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Selain itu, kegiatan yang digelar para mahasiswa juga dijamin dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 23 ayat 1 bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

"Namun, hari kami digerebek dan yang dipersoalkan adalah atribut Motif bintang Kejora seperti Noken, Slendang, Gelang, Kalung dan Pakaian oleh Mahasiswa Papua, hari ini. Berdasarkan Otonomi Khusus, pemakaian atribut bintang kejora itu sah," katanya

Yanuarius mengaku kecewa pada Pemerintah Indonesia utamanya aparat yang mengingkari otonomi khusus yang sudah dibuat. Ia berharap Pemerintah Indonesia dan aparat kembali mempelajari undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Otonomi khusus yang sudah diberikan oleh Pemerintah Indonesia sendiri kepada Aceh dan Papua.

“Kami hari ini merasa kecewa terhadap Pemerintah dan Aparat, Mereka sendiri yang membuat undang-undang tetapi hari ini, Mereka sendiri yang melanggar Undang-undang. Kami harap tidak ada lagi diskriminasi kepada orang Papua yang membungkam ruang demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kapolres Kota Tomohon, Joyce Wowor mengatakan, kedatangan aparat keamaan merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang menganggap aktivitas Mahasiswa Papua mengganggu kenyamanan Masyarakat Tomohon.

“Kami Polisi hanya mengamankan, tidak ada maksud lain. Hanya antisipasi,” kata Wakapolres.

Ditanya terkait gambar atau atribut Bintang Kejora serta gambar salib yang disita itu, Wakapolres mengatakan, tidak boleh ada bendera lain yang berkibar di Indonesia. Menurutnya sejumlah barang yang disita aparat karena dianggap mengandung unsur bendera.

“Bendera lain yang dilarang di Indonesia yang, jelas tidak boleh. Soal apakah itu atribut dan ada di undang - undang otsus, nanti saya akan baca lagi,” ujarnya Wakapolres.

Sementara itu, Lurah Talete II, Erli Legi mengatakan, aktivitas mahasiswa pada 1 Desember dianggap menganggu masyarakat. Karena itulah ia melaporkan  kepada aparat berwenang.

“Ini pemukiman warga, jadi kami datang untuk mengamankan, dan atribut yang kami sita adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah daerah Sulawesi Utara di Tomohon, tahun 2007 tentang kemasyrakatan,” kata Lurah.

Kejadian ini bukan satu-satunya. Penangkapan dan penggerebekan juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Bahkan aparat gabungan yang dikerahkan untuk mengintimidasi mahasiswa Papua terbilang cukup banyak. Padahal jumlah mahasiswa yang melakukan kegiatan tidaklah banyak. Akibat kejadian ini, Mahasiswa Papua trauma secara psikis dan mental.(*)

loading...

Sebelumnya

Demokrasi di Indonesia bukan untuk Papua!

Selanjutnya

Mengamankan alih-alih menangkap, polisi dianggap salah gunakan kuasa

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34423x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23028x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18981x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe