Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Parpol lokal Papua, Legislatif berikan batas waktu sepekan
  • Selasa, 03 Desember 2018 — 17:16
  • 158x views

Parpol lokal Papua, Legislatif berikan batas waktu sepekan

Selain itu menurutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan mencabut kewenangan Mendagri membatalkan Perdasi (Perdasus).
Ketua Bapemperda DPR Papua, Ignasius W Mimin - Jubi/Arjuna Pademme.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Ignasius W Mimin menyatakan, pihaknya memberikan waktu selama sepekan kepada pihak eksekutif (Biro Hukum dan Kesbang Pol Provinsi Papua) untuk memberikan jawaban terkait Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Partai Politik (Parpol) Lokal yang telah disahkan DPR Papua bersama eksekutif, 9 September 2016, namun hingga kini belum diregistrasi (penomoran) dan dimasukkan dalam lembaran daerah. 

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, meski Menteri Dalam Negeri (Mendagri) belum memberikan tanggapan terhadap Perdasus itu setelah konsultasikan pasca pengesahan, namun secara aturan hukum Perdasus tersebut dinyatakan berlaku jika tak mendapat tanggapan dalam 30 hari.  

"Gubernur juga ingin ada parpol lokal. Mestinya Perdasus Parpol Lokal ini harus berjalan. Namun apakah keinginan gubernur dilaksanakan Biro Hukum serta Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Makanya kami undang Biro Hukum dan Kesbangpol, Senin (3/12/2018), untuk rapat dengar pendapat," kata Ignasius W Mimin, usai pertemuan, Senin (3/12/2018). 

Selain itu menurutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan mencabut kewenangan Mendagri membatalkan Perdasi (Perdasus). Itu merupakan putusan MK atas uji materi nomor 56/PPU-XIV/2016 terkait pembatalan Perda oleh gubernur dan menteri. 

MK dalam pertimbangannya mengcu pada putusan nomor 137./PUU-XIII/2015 dan diterbitkan, 5 April 2017 yang membatalkan kewenangan Mendagri mencabut (membatalkan) Perdasi karena mengacu pada undang-undang kekuasaan kehakiman, pembatalan produk hukum di bawah undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA), bukan Mendagri. 

"Sudah jelas Mendagri tak bisa membatalkan Perdasi (perdasus) sehingga kalau sudah lewat 30 hari tak mendapat tanggapan, Perdasi (Perdasus) itu dianggap sah," ujarnya. 

Kata Mimin, pihaknya telah melaksanakan tugas membuat dan mengesahkan Perdasus Parpol Lokal. Kini tugas eksekutif memasukkan Perdasus itu ke lembaga daerah untuk diundangkan dan diberlakukan. 

"Kami belum dapat surat dari Mendagri sehingga bagi kami peraturan yang sudah kami sahkan itu berlaku. Tinggal diregistrasi, dimasukkan dalam lembaran daerah. Kehadiran parpol lokal bukan untuk menentang negara," ucapnya. 

Sementara, Kepala Bagian Produk Hukum Daerah, Biro Hukum Sekertariat Daerah (Setda) Papua, Abner Kehek mengatakan, hingga kini pihaknya belum dapat mengundangkan atau memberikan penomoran terhadap Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Partai Politik (Parpol) Lokal di Papua yang disahkan DPR Papua bersama pihak eksekutif, 9 September 2016, lantaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendari) belum meregistrasi (memberikan penomoran) terhadap Perdasus itu.

"Kami memang kami belum bisa mengundangkan, karena register Kemendagri yang menjadi dasar untuk mengundangkan Perdasus tersebut," kata Abner Kehek mewakili Biro Hukum usai pertemuan dengan Badan Pembentukan Peraturan 
Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Senin (3/12/2018).

Menurutnya, berbagai diskusi telah dilakukan pihaknya secara formal, informal, dan tertulis dengan Kemendagri. Namun Kemendagri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Direjen Otda) menyatakan, Perdasus itu perlu dilihat kembali bersama.

Katanya, Kemendagri telah menjawab surat Biro Hukum, 20 September 2018, dengan mengacu pada Undang-Undang (UU) Otsus dan ketentuan lain yang terkait partai politik yang berlaku di Indonesia. 

“Kami harus berkoordinasi dengan DPR Papua. Kami bersama semua pimpinan di daerah akan intens menanyakannya status Perdasus itu,” ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Ketua KPU Papua: Umat Katolik Papua harus gunakan hak pilih pada Pemilu 2019

Selanjutnya

Registrasi Kemendagri hambat Perdasus Parpol lokal Papua

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34420x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23017x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18979x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe