Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Warga sekitar Stadion Papua Bangkit khawatir direlokasi
  • Selasa, 04 Desember 2018 — 17:13
  • 744x views

Warga sekitar Stadion Papua Bangkit khawatir direlokasi

Kekhawatiran ini terus timbul meski Asisten I Setda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa saat bertemu warga setempat beberapa waktu lalu menyatakan tak akan ada relokasi.
Suasana pertemuan warga perumahan pegawai pertanian, perkebunan, dan peternakan di belakangan Staion Papua Bangkit dengan Komisi I DPR Papua – Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Sejak pembangunan Stadion Papua Bangkit di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, warga perumahan pegawai perkebunan, pertanian dan peternakan yang berada di belakang stadion utama Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua, 2020 mendatang khawatir suatu saat akan direlokasi.

Kekhawatiran ini terus timbul meski Asisten I Setda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa saat bertemu warga setempat beberapa waktu lalu menyatakan tak akan ada relokasi.

Salah satu warga, Lukas Windesi mengatakan hingga kini belum ada pembicaraan pihaknya dengan Pemprov Papua terkait apakah warga sekitar akan direlokasi atau tidak. Namun warga selalu cemas ketika ada pengerjaan untuk menunjang keberadaan stadion, semisal pemasangan pipa air dan lainnya di wilayah permukiman mereka, karena tak ada pemberitahuan.

"Kami selalu cemas jangan sampai kami digusur. Mestinya jika ada yang akan dikerjakan, dikoordinasikan dengan Ketua RT/RW, kepala kampung atau kami," kata Lukas Windesi saat hearing dialog dengan Komisi I DPR Papua, Sabtu, 1 Desember 2018.

Kurang lebih 127 kepala keluarga (KK) yang mendiami perumahan tersebut merupakan pensiunan dan anak cucu dari pensiunan pegawai perkebunan, pertanian dan peternakan. Orangtua mereka telah menempati perumahan tersebut sejak puluhan tahun lalu, saat masih berstatus pegawai aktif hingga pensiun.

"Orangtua kami di tempatkan di sini oleh pemerintah. Ketika pertemuan dengan Asisten I dan Kepala Bappeda provinsi, mereka menyatakan jika ada rencana relokasi, pihak pemerintah yang akan menyampaikan," ucapnya.

Warga lainnya, YL Satia mengatakan, hingga kini pihaknya belum mendengar ada rencana relokasi warga di lokasi tersebut, dan warga ingin tetap menetap di perumahan itu.

"Kami tahu ini tanah pemerintah. Hanya saja kalau memang kami mau dipindahkan, dibicarakan baik-baik dan kami akan dipindahkan ke mana," kata Satia.

Hal yang sama dikatakan warga lainnya, Ferinando. Menurutnya saat bertemu Asisten I Pemprov Papua, pihak pemerintah menyatakan pembangunan lokasi stadion utama PON tidak akan sampai ke perumahan itu.

"Kalau melihat gambar lokasi stadion PON, batasnya itu pas gereja di belakang stadion dan kami di sini tidak kena," kata Ferinando.

Ketua RW setempat, Yulius Ubiaf menyatakan, warganya berpegang pada apa yang pernah disampaikan Asisten I Pemprov Papua.

"Lokasi ini memang aset pemerintah, tapi kalau ada yang mau dikerjakan, sampaikan terlebih dahulu kepada warga agar warga tidak cemas," ujar Yulius Ubiaf.

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long bersama lima anggotanya, Laurenzus Kadepa, Yonas Nusy, Elvis Tabuni, John Wilil, dan Janiarius L Douw yang bertemu warga mengatakan, pihaknya melakukan hearing publik untuk mendengar langsung keinginan masyarakat, karena ada informasi telah disiapkan dua lokasi, yang masing-masing seluas 10 hektar dan jaraknya tak jauh dari perumahan itu, untuk merelokasi warga.

"Masyarakat menyatakan ingin tetap berada di perumahan itu. Asisten I Pemprov Papua menjanjikan warga tak ada relokasi. Itu jaminan kepada masyarakat dan kami mendukung kalau itu memang benar," kata Tan.

Komisi I DPR Papua bidang pertanahan, pemerintahan, hukum dan HAM lanjutnya, ingin Pemprov Papua terbuka. Jika janji itu benar, perlu ada surat jaminan dari pemerintah agar warga merasa tenang. Kalau pun nantinya warga direlokasi, pemerintah harus menyiapkan tempat dan hunian layak.

"Kami juga sudah menanyakan kepada menajer pembangunan Stadion Papua Bangkit, apakah area stadion kini mencukupi, tanpa harus merelokasi warga di belakang stadion dan menejer menyatakan mencukupi," ucapnya.

Anggota Komisi I Yonas Nusy mengatakan, harus segera dipastikan ke pemerintah jika pembangunan fasilitas penunjang tidak akan sampai ke lokasi permukiman warga di belakang stadion. Selain itu tidak boleh ada kelompok tertentu yang berkomunikasi sendiri dengan pihak terkait, karena itu akan merugikan warga lain.

Salah satu tokoh masyarakat Kampung Harapan, Godlief Ohee yang juga salah satu pemilik tanah ulayat area stadion utama PON mengatakan, belum ada jaminan jika pemerintah tak akan memanfaatkan lahan perumahan di belakang stadion.

"Semua bisa saja terjadi. Ada beberapa solusi yang sudah kami sampaikan. Salah satunya, kalau warga akan dipindahkan, kami siapkan lahan tidak jauh dari lokasi perumahan. Tapi sampai hari ini belum ada perhatian pemerintah terkait hal itu," ujar Godlief Ohee. (*)

loading...

Sebelumnya

Pembunuhan Nduga : Belum ada saksi mata, Polres Jayawijaya antisipasi hal terburuk

Selanjutnya

Pembunuhan Nduga : Keluarga korban datangi Kodim Jayawijaya

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34420x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23018x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18979x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe