Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. Papua, daerah pembungkaman ruang demokrasi
  • Rabu, 05 Desember 2018 — 13:23
  • 500x views

Papua, daerah pembungkaman ruang demokrasi

Solidaritas Pengacara HAM Papua, LBH Papua, Paham Papua, dan KPKC Sinode GKI Tanah Papua menyatakan Provinsi Papua adalah salah wilayah yang selama ini dibatasi ruang demokrasi dan dibungkam kebebasan berekspresi.
Solidaritas Pengacara HAM Papua, saat menggelar jumpa pers – Jubi/David Sobolim
David Sobolim
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Solidaritas Pengacara HAM Papua, LBH Papua, Paham Papua, dan KPKC Sinode GKI Tanah Papua menyatakan Provinsi Papua adalah salah wilayah yang selama ini dibatasi ruang demokrasi dan dibungkam kebebasan berekspresi.

Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi  Khusus bagi provinsi Papua, pada pasal 46 ayat (2) huruf a: melakukan klarifikasi sejarah Papua sebagai bentuk implementasi.  

Beberapa orang di seluruh Indonesia merayakan 1 Desember sebagai bentuk mengenang peristiwa bersejarah bagi bangsa Papua.

Lidia M Upuya dari KPKC Sinode GKI Tanah Papua, dalam  pembacaan rilisnya menyatakan secara khusus perayaan hari bersejarah bagi bangsa Papua pada tanggal 1 Desember 2018,  ULMWP sudah mengajukan surat pemberitahuan pada 27 November 2018, dengan nomor surat 00/EK-ULMWP/XI/2018. Namun pihak  Polda Papua menerbitkan surat jawaban tidak terima, diterbitkannya surat tanda pemberitahuan tertanggal 30 November 2018, dengan nomor surat B/88/XI/YAN.2.2/2018.

“Surat yang dimasukkan ke Polda Papua adalah dengan tujuan ibadah pemulihan bangsa West Papua dan surat tersebut menggunakan UU nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum,” katanya, di kantor LBH Papua, Selasa (4/12/2018).

Tindak lanjut tidak diterbitkan STTP, sejak pagi dari pihak Polda Papua dibantu Brimob dan TNI berjaga-jaga di titik kumpul yang telah ditetapkan koordinator. Rencananya ibadah tersebut sedianya akan dilaksanakan di kantor MRP di Kotaraja.

Akibat dari itu, di Kota Jayapura, 85 orang ditahan. Ada oknum petugas keamanan memukul seorang dokter muda. Mereka juga menahan beberapa bendera, 1 buah berukuran besar dan 2 berukuran kecil, serta alat demo lain.

Yohanes Mambrasar dari Paham Papua, menambahkan kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental dari setiap warga negara yang dilindungi UU. Normatif banyak sekali peraturan yang sudah diterbitkan dan diadopsi serta berlaku di seluruh Indonesia.

“Tetapi kebebasan berekspresi itu tidak terjadi  di Papua. Maka perlu dipertanyakan apakah Papua termasuk Indonesia atau bukan? Karena analogi hukum sudah jelas bahwa hukum yang sama berlaku di provinsi lain di negara ini, maka hukum yang sama juga berlaku bagi Papua,” katanya.

Yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2018, kata Mambrasar, bukan baru pertama terjadi, tapi sudah berulang-ulang. Maslah ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan humanis tetapi semua itu terjadi dengan kekerasan.

Proses pembungkaman berekspresi tersebut sudah lama terjadi dan tetap akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, pihak keamana perlu mengubah pendekatan terhadap kegiatan masyarakat terkait kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Pembungkaman tersebut bukan hanya terjadi di Kota Jayapura tetapi juga terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Di Papua, selain di Kota Jayapura, pembungkaman terjadi di Wamena, Jayapura, Mimika, Yapen, dan Asmat. Beberapa kabupaten lain di Papua hanya melakukan doa dan ibadah di masing-masing sekretariat. (*)

loading...

Sebelumnya

Dir Lantas Polda Papua: Mahasiswa punya SIM tapi belum tahu berlalu lintas yang baik

Selanjutnya

Parkir sembarangan, pemilik Angkot akan di sanksi

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34062x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18940x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17641x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe