Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Ini pernyataan sikap PP GMKI terkait penganiayaan mahasiswa Papua
  • Rabu, 05 Desember 2018 — 19:53
  • 1366x views

Ini pernyataan sikap PP GMKI terkait penganiayaan mahasiswa Papua

“Tindakan oknum aparat keamanan serta ormas di sejumlah daerah itu menunjukkan sikap premanisme,” kata Ketua Umum PP GMKI, Korneles Galanjinjinay.
Pengurus Pusat GMKI sedang foto bersama – Jubi/IST
Ans K
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Merauke, Jubi – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mengeluarkan  pernyataan sikap pasca pengepungan asrama mahasiswa Papua di sejumlah kota studi di Jawa seperti Surabaya, Jakarta, Manado, dan Makasar, oleh aparat keamanan bersama organisasi kemasyarakatan (ormas), pada 1 Desember 2018 lalu.

Pernyataan sikap itu disampaikan Ketua Umum PP GMKI, Korneles Galanjinjinay, dan Sekretaris Umum (Sekum), David VH Sitorus, dalam rilis yang diterima Jubi, Rabu (5/12/2018).

“Tindakan oknum aparat keamanan serta ormas di sejumlah daerah itu menunjukkan sikap premanisme,” tegas Korneles.

“Bagaimana tidak, telah terjadi kekerasan fisik bahkan sampai luka serius dialami beberapa mahasiswa Papua,” imbuhnya.

Sebagai bentuk solidaritas dan sikap anti kekerasan kepada anak bangsa terutama mahasiswa,  PP GMKI menyatakan NKRI adalah bagian yang utuh dari sebuah bangsa, mulai  dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote.

Dikatakan, Indonesia sebagai negara demokrasi, menjamin penyampaian pendapat umum sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Lalu, katanya, kepolisian harusnya mengayomi serta memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia serta berperan sebagai mediator.

“Sebagai negara berbudaya dan cinta damai yang tercermin dalam budaya lokal, setiap permasalahan harus diselesaikan dengan menjunjung tinggi nilai- nilai kemanusiaan,” katanya.

Ditegaskan lagi, tindakan represif aparat keamanan dengan mengepung mahasiswa Papua di asrama Surabaya adalah bentuk intimidasi yang sengaja dilakukan untuk membungkam suara mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Dengan berbagai pandangan tersebut, PP GMKI menuntut negara harus hadir melindungi masyarakat, baik orang Papua maupun seluruh masyarakat, dalam kebebasannya menyampaikan pendapat.

Berikutnya, GMKI mengutuk keras tindakan represif oknum aparat keamanan serta ormas yang main hakim sendiri, sekaligus meminta Kapolri mengevaluasi dan menindak tegas bawahannya.

Tuntutan lainnya yakni minta pemerintah melalui Menkopolhukam secepatnya menyelesaikan permasalahan Papua dengan cara damai dan membangun dialog, bukan tindakan kekerasan, sehingga tak membuat luka semakin dalam.

Sekretaris Umum (Sekum) PP GMKI, David VH Sitorus, menambahkan Presiden RI, Joko Widodo, agar memimpin langsung penyelesaian masalah HAM di Papua yang belum dituntaskan.

“Itu dengan tujuan agar tak dimanfaatkan pihak lain sebagai isu politisasi yang dapat mengganggu stabilitas negara,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Serka Handoko, korban penembakan Nduga, prajurit Batalyon 755 Yalet Merauke

Selanjutnya

Kadis Perumahan Merauke: Ada 14 titik perumahan kumuh di kota

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34068x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19042x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17661x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe