Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Masyarakat dimintakan tidak jual rumah bantuan pemerintah
  • Rabu, 05 Desember 2018 — 20:06
  • 744x views

Masyarakat dimintakan tidak jual rumah bantuan pemerintah

Masyarakat di Kabupaten Merauke diingatkan tidak menjual rumah yang telah dibangun pemerintah, setelah diserahkan untuk ditempati. Jika kedapatan, akan diambil pulang, karena itu merupakan aset pemerintah.
Masyarakat di salah satu kampung di Distrik Okaba – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Merauke, Jubi – Masyarakat di Kabupaten Merauke diingatkan tidak menjual rumah yang telah dibangun pemerintah, setelah diserahkan untuk ditempati. Jika kedapatan, akan diambil pulang, karena itu merupakan aset pemerintah.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Tata Kota Kabupaten Merauke, Paino, kepada wartawan, Rabu (5/12/2018).

Dikatakan, untuk pembangunan perumahan dari dana otonomi khusus tahun 2017, sekitar 70 unit yang tersebar di sejumlah distrik.

Selain di Okaba, juga di Kimaam, Waan, Malind, serta sejumlah distrik lain. Umumnya yang dibangun adalah di kampung lokal orang asli Papua. Perumahan itu berukuran type 36. Kini sudah diserahkan untuk ditempati.

Khusus dalam tahun 2018, lanjut Paino, terdapat 15 unit rumah dibangun dari dana alokasi umum (DAU) di sejumlah tempat seperti Muram Sari dan  beberapa kelurahan dalam kota.

Dijelaskan, masyarakat yang ingin rumahnya dibangun, harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu seperti berpenghasilan rendah, memiliki sertifikat tanah, serta sudah berkeluarga.

Menyinggung pembangunan perumahan di Onggari serta Sota yang sempat bermasalah, Paino mengaku telah diselesaikan kontraktor dan diserahkan kepada masyarakat.

“Sekali lagi saya ingatkan agar masyarakat tak boleh menjual rumah kepada orang lain setelah diserahkan. Kalau ditemukan, dipastikan ditarik pemerintah,” katanya.

“Memang itu adalah aset pemerintah dan siapapun juga tak boleh menjual. Kami terus melakukan pemantauan dari waktu ke waktu,” ungkapnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Tarsisius Awi, minta pembangunan perumahan setiap tahun bagi OAP, harus dalam jumlah banyak.

Karena menurutnya banyak perumahan OAP di kampung-kampung, sudah tidak layak huni. (*)

loading...

Sebelumnya

Kadis Perumahan Merauke: Ada 14 titik perumahan kumuh di kota

Selanjutnya

BPJS Cabang Papua sosialisasi Paritrana Award kepada pemerintah

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34069x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19057x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17664x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe