Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Gender dan keamanan di Pulau Manus
  • Kamis, 06 Desember 2018 — 03:47
  • 601x views

Gender dan keamanan di Pulau Manus

Saya menelaah isu-isu ini melalui kacamata sejarah wacana kolonial yang rasial dan gender di PNG.
Hasil anyaman perempuan lokal di Pasar Lorengau, Pulau Manus. - Development Policy Centre, Australian National University/ Michelle N. Rooney
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Michelle Nayahamui Rooney

Sekali lagi, Pulau Manus di Papua Nugini menarik perhatian internasional akibat meningkatnya kontes geopolitik atas daerah itu. Selama pertemuan APEC 2018, ambisi Tiongkok terpampang jelas dalam kunjungan Presiden negara itu - Port Moresby dibanjiri warna Merah dari bendera dan simbol Tiongkok, serta acara pembukaan sejumlah proyek konstruksi raksasa. Australia pun menanggapi dengan meluncurkan programnya sendiri, sementara AS mengumumkan perjanjian trilateral untuk membangun kembali pangkalan angkatan laut di Pulau Manus.

Menyisihkan ketegangan antara Tiongkok dan AS, ada dua isu yang penting bagi hubungan antara PNG dan Australia: gender dan keamanan. Bagi banyak perempuan PNG dan tantangan menakutkan yang mereka hadapi setiap hari, hubungan bilateral antarkedua negara merupakan suatu tumpuan harapan, dan program-program yang dibiayai di bawah kemitraan itu telah membawa kemajuan besar. Dukungan Australia, terutama, sangat penting karena Pemerintah PNG sendiri, hanya memberikan alokasi anggaran yang untuk isu-isu, seperti kekerasan berbasis gender dan kekerasan yang terkait dengan sihir.

Namun di sisi lain, bidang keamanan, dunia yang didominasi oleh laki-laki, masih mengikat PNG dengan Australia. Dalam bukunya Australia’s northern shield pada 2017, Bruce Hunt menyatakan bahwa meskipun Australia secara historis, melihat PNG sebagai pelindung terhadap ancaman asing ke Australia, akhir-akhir ini kerja sama pertahanan telah mengarah pada kepentingan keamanan bersama.

Dalam menggunakan istilah ‘gender diplomacy’ atau ‘diplomasi gender’, saya menempatkan gender dalam konteks dokumen Kebijakan Luar Negeri Australia, bersama dengan istilah lainnya dalam laporan resmi tersebut, termasuk ‘economic diplomacy’, ‘commercial diplomacy’; ‘digital diplomacy’; ‘science diplomacy’; ‘sports diplomacy’; ‘police-led diplomacy’ , dan ‘cultural diplomacy’. Meskipun gender tidak tertulis secara eksplisit mengikuti istilah ‘diplomasi’, kata ini tercantum dalam laporan itu sebagai salah satu nilai dasar dalam keterlibatan internasional Australia. Ungkapan diplomasi ‘gender diplomacy trap’ yang saya gunakan menempatkan aspek gender dalam bingkai komentar modern, tentang diplomasi debt-trap yang digunakan Tiongkok, dimana ia memberikan pinjaman yang sulit untuk dilunasi, agar memperluas kekuasaannya ke tingkat internasional.

Dalam tulisan ini, saya merenungkan titik temu antara dua agenda penting pembangunan dan politik ini dalam konteks Pulau Manus, dimana hubungan bilateral antara PNG dan Australia terjalin kembali dalam beberapa tahun terakhir. Manus dikenal karena lokasinya yang strategis, bukan hanya dalam hal perang, tetapi, seperti yang dibahas oleh Hunt dalam bukunya, juga sebagai rute penting dalam bidang perdagangan dan militer. Pengumuman Australia baru-baru ini kembali memperkuat pentingnya Manus ke depan.

Saya menelaah isu-isu ini melalui kacamata sejarah wacana kolonial yang rasial dan gender di PNG.

Sejarah dominasi melalui wacana rasial bergender

Sejarah kolonial dan kontemporer PNG memiliki dinamika rasial dan gender, seputar hubungan antara Australia - penjajah - dan Papua Nugini - subjek dari penjajahan. Regis Stella, dalam buku Imagining the other tahun 2007, membahas bagaimana sastra dan wacana kolonial menghapus sejarah dan self-representation pribumi PNG, dengan menyebarluaskan citra rasial laki-laki PNG dengan kiasan seperti ‘kekanak-kanakan’ atau ‘biadab’.

Di sisi lain, wacana kolonial justru menghilangkan perempuan PNG, sama sekali tidak mengungkit kaum perempuan. Stella menerangkan bahwa hal ini juga memperkuat hubungan antara kekuasaan dan ketidaksetaraan gender.

Penggambaran dan self-representation perempuan PNG

Dinamika rasial dan gender ini terus berlanjut di kontemporer PNG, Stella menemukan bahwa kekuasaan kolonial telah digantikan, oleh kekuasaan yang dipegang oleh kaum elite PNG sendiri.

Pencitraan perempuan PNG dewasa ini sayangnya berdasarkan fakta menyedihkan. Kaum perempuan PNG menghadapi berbagai bentuk kekerasan paling buruk di dunia, memiliki keterwakilan politik yang rendah, dan menghadapi berbagai hambatan budaya dan sosial dari terlibat dalam ekonomi, serta sering kali dibungkam atau diisolasikan dari peluang yang dinikmati dengan mudah, oleh perempuan lainnya di seluruh dunia. Penggambaran seperti ini juga mengekang kemampuan perempuan PNG, untuk membentuk self-representation mereka sendiri.

Dalam konteks penelitiannya, Stewart juga menekankan marginalisasi perempuan PNG, dalam membentuk narasi tentang mereka sendiri. Kita tidak perlu melihat terlalu jauh untuk menemukan bahwa pencitraan perempuan PNG yang digunakan oleh organisasi-organisasi lokal dan internasional, dalam mengumpulkan dana agar dapat mendukung dan menolong para perempuan. Tetapi kaum perempuan itu sendiri hanya memiliki kuasa yang terbatas, untuk menentukan bagaimana bantuan yang dikumpulkan menggunakan nama mereka itu, dapat dialokasikan atau dibelanjakan.

Namun, ada juga bukti bahwa saat ini perempuan PNG bukan hanya melompati hambatan di depan mereka - mereka juga mulai lebih terlibat dan mengambil kepemimpinan dalam banyak hal, serta mulai membentuk narasi dan self-representation mereka sendiri.

Pusat penahanan di Manus khianati bantuan Australia

Tahun 2012, perjanjian bilateral untuk mendirikan pusat penahanan imigrasi lepas pantai Australia di Pulau Manus, menandakan era baru dalam dinamika hubungan PNG-Australia yang bergender dan bersifat rasial. Kesepakatan itu melibatkan penahanan beberapa ratus jiwa sebagai balasan atas bantuan ‘pembangunan’ kepada PNG. Situasi ini semakin memburu dalam tahun-tahun terakhir ini, dengan meningkatnya perselisihan antara penduduk setempat dan tahanan, bentuk kekerasan lainnya, dan persoalan hukum tanpa henti.

Media juga mendukung narasi rasial, mengadu domba masyarakat lokal terhadap para tahanan, sambil memberi perhatian minim pada implikasinya kepada kekerasan gender.

Pulau Manus dan diplomasi ‘gender diplomacy trap’

Stewart juga mencatat bahwa “titik temu yang kompleks antara ras, kelas, kekerabatan, budaya dan gender memastikan bahwa kaum elite, terus berupaya untuk menguatkan posisi dominan mereka.” Modern ini, para pemain yang berpengaruh di PNG termasuk elite politik dan bisnis PNG, serta Australia, Amerika Serikat, dan Tiongkok, masing-masing membawa wacana mereka sendiri untuk mengamankan posisinya tetap dominan.

Risiko terjerumus dalam ‘gender diplomacy trap’ itu memiliki bermacam aspek. Di satu sisi, beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa situasi ini dapat membawa dampak yang positif. Australia mungkin akan meningkatkan bantuannya dalam bidang gender, sebagai cara untuk memperbanyak dukungannya di PNG. Namun, langkah ini berisiko mengurangkan perjuangan kaum perempuan PNG, menjadi salah satu platform diplomatik lainnya. Jika hal ini terjadi, perempuan PNG dapat mengatakan bahwa perjuangan mereka, seharusnya tidak boleh disalahgunakan dalam pertarungan kekuasaan regional ini.

Di sisi lain, Australia mungkin akan berhenti berbicara tentang isu gender, seperti yang telah mereka lakukan terkait korupsi, pasca-Manus, karena takut menyinggung Pemerintah PNG.

Persoalan-persoalan yang terjadi di Pulau Manus menunjukkan kompleksitas yang terlibat dalam diplomasi gender diplomacy trap. Seseorang bisa dengan mudah menunjukkan bahwa persoalan ber-gender ini - kekerasan, menjelekkan laki-laki lokal Manus, dampak terhadap perempuan lokal, anak-anak dan keluarga - adalah kerusakan kolateral dari kebijakan Australia. (Development Policy Centre Blog, Australian National University 3/12/2018)

Michelle Nayahamui Rooney adalah peneliti di Development Policy Centre, Universitas Nasional Australia (ANU), dan bekerja dengan Universitas Papua Nugini (UPNG).

loading...

Sebelumnya

Kontestan PNG menang Miss Pacific Islands

Selanjutnya

Tsunami landa beberapa pulau di Vanuatu

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34068x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19039x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17659x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe