Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Peningkatan daya saing SDM jadi prioritas pembangunan Papua
  • Kamis, 06 Desember 2018 — 16:02
  • 411x views

Peningkatan daya saing SDM jadi prioritas pembangunan Papua

Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan pemantapan kualistas dan peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Papua menjadi salah satu prioritas pembangunan di Papua ke depan, dengan fokus pada akselerasi dan afirmasi pendidikan.
Suasana pembukaan Musrembang RPJMD 2018-2023 - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan pemantapan kualistas dan peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Papua menjadi salah satu prioritas pembangunan di Papua ke depan, dengan fokus pada akselerasi dan afirmasi pendidikan.

Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni dengan membangun dan pengembangan sekolah menengah kejuruan dan politeknik berbasis potensi unggulan di lima wilayah adat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lukas Enembe melalui Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, saat membuka Musyawarah Perencanaan Jangka Menengah Provinsi Papua Tahun 2018-2023, di Jayapura, Kamis (6/12/2018).

Selain pendidikan, pemerintah provinsi juga bakal menyasar upaya pemenuhan kebutuhan dasar serta pemantapan rasa aman dengan mendorong kedewasaan berdemokrasi. 

"Upaya ini akan diperkuat melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga agama maupun tokoh adat. Disamping itu juga melakukan kolaborasi efektif dengan lembaga penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum serta HAM,” ujarnya.

Ia tekankan pemantapan tata kelola pemerintahan harus tetap menjadi perhatian serius untuk selanjutnya dibahas dan masuk dalam pengusulan RPJMD Papua ke depan. Mengingat pemerintahan saat ini telah berupaya memperkuat dan melanjutkan sistem Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi ASN, serta peningkatan fungsi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

"Kita perlu memperkuat perencanaan pembangunan serta pengendalian pelaksanaan pemerintahan. Sebab, dengan melanjutkan upaya reformasi birokrasi secara bertahap, terukur, dan terus dijaga kualitas hasil kinerjanya, maka sistem pemerintahan maupun pembangunan bakal berjalan tepat sasaran,” kata Enembe.

Dia menambahkan pemantapan infrastruktur dasar dan konektivitas maupun upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan tertentu bakal menjadi pelengkap program prioritas Papua dalam program kerja lima tahun mendatang.

Menanggapi itu, dirinya mengajak semua pihak bersatu dan bersama-sama melihat apa yang belum dilakukan di masa lalu dan terobosan apa yang hendak dilakukan pada masa depan. 

"Jika kita ingin kebangkitan, kemandirian, dan kesejahteraan yang berkeadilan tercipta di Papua, maka perlu ada persatuan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita besar ini," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa'ad, mengatakan karena saat ini pemerintahan lanjutan sehingga melanjutkan yang ada, tinggal menambahkan di tahun ini, yakni berkeadilan.

"Gubernur dan wakil gubernur berkeinginan aspek berkeadilan lebih ditonjolkan. Oleh karena itu yang berkaitan dengan pembagian program, keuangan, dan sebagainya berdasarkan aspek keadilan," kata Musa'ad.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018-2023, ujar ia, ada beberapa program yang akan dilanjutkan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 

Namun lanjutnya, akan ada semacam revitaliasi program-program yang sudah ada, seperti siswa unggul, mahasiswa yang berdaya saing, dan pendidikan luar negeri akan di evaluasi agar ke depan lebih mantap. 

"Ini dilakukan agar ada rasa keadilan dari semua suku yang ada di Papua," kata Musa'ad. (*)

loading...

Sebelumnya

Baru 12 ribu warga Yahukimo rekam e-KTP 

Selanjutnya

Penyusunan APBD 2019 tetap mengacu pada OPD lama

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34069x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19060x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17664x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe