Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Penyusunan APBD 2019 tetap mengacu pada OPD lama
  • Kamis, 06 Desember 2018 — 16:10
  • 438x views

Penyusunan APBD 2019 tetap mengacu pada OPD lama

"Nanti dalam peraturan daerah akan ada penegasan gubernur, segera menetapkan sesuai jumlah OPD yang ada agar RKPD sesuai dengan ketentuan," kata Hery, kepada wartawan usai menghadiri Musrembang RPJMD 2018-2023, di Jayapura, Kamis (6/12/2018).
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, saat di wawancarai wartawan - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, mengatakan penyusunan APBD Provinsi Papua tahun 2019 akan tetap mengacu pada jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada saat ini. Hanya saja nantinya akan penegasan dalam peraturan daerah.

"Nanti dalam peraturan daerah akan ada penegasan gubernur, segera menetapkan sesuai jumlah OPD yang ada agar RKPD sesuai dengan ketentuan," kata Hery, kepada wartawan usai menghadiri Musrembang RPJMD 2018-2023, di Jayapura, Kamis (6/12/2018).

Menurut ia, non APBD sudah diserahkan, tinggal RPJMD dan OPD.

"Sementara KUA-PPAS paling lambat satu hari ke depan sudah bisa diserahkan ke DPRP untuk selanjutnya dibahas," ujarnya. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa'ad, mengatakan karena saat ini pemerintahan lanjutan sehingga melanjutkan yang ada, tinggal menambahkan di tahun ini, yakni berkeadilan.

"Gubernur dan wakil gubernur berkeinginan aspek berkeadilan lebih ditonjolkan. Oleh karena itu yang berkaitan dengan pembagian program, keuangan, dan sebagainya berdasarkan aspek keadilan," kata Musa'ad.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018-2023, ujar ia, ada beberapa program yang akan dilanjutkan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 

Namun lanjutnya, akan ada semacam revitaliasi program-program yang sudah ada, seperti siswa unggul, mahasiswa yang berdaya saing, dan pendidikan luar negeri akan dievaluasi agar ke depan lebih mantap. 

"Ini dilakukan agar ada rasa keadilan dari semua suku yang ada di Papua," kata Musa'ad.

Untuk aspek ekonomi, kata ia, 2020 Papua akan dihadapi dengan penyelenggaraan PON, sehingga pemerintah berharap bisa memicu pengembangan ekonomi masyarakat.

"Fokus dua tahun (2019-2020) ke depan hanya untuk PON, namun ini tidak dilihat hanya olahraga semata, karena harus ada aspek tourism dan bagaimana bisa meningkatkan budaya," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Peningkatan daya saing SDM jadi prioritas pembangunan Papua

Selanjutnya

Sekda Papua optimis daya serap lampaui target

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34066x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19019x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17658x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe