Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Media hoax, hantui jurnalis Papua
  • Kamis, 06 Desember 2018 — 20:19
  • 1452x views

Media hoax, hantui jurnalis Papua

Akibat informasi yang dimuat di media siluman itu, tanggapan publik justru ditujukan kepada media asli dan merusak citra media asli itu.
ilustrasi pembaca berita – Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran situs media online di Papua berkembang pesat. Bersamaan dengannya, muncul pula media-media online hantu (siluman) yang seolah-olah menampilkan jurnalisme, namun tidak jelas siapa penanggungjawabnya, jurnalisnya, dan alamat dimana media itu berada.

Tak jarang informasi yang disajikan media "siluman" tersebut mengecoh masyarakat dalam pemberitaannya. Apalagi nama situs media itu dimirip-miripkan dengan media yang sesungguhnya.

Beberapa nama media siluman di Papua yang dimirip-miripkan dengan nama media asli di antaranya cenderawasih-pos.com (meniru online koran harian Cendewasih Pos/ceposonline.com), kabarpapua.net, kabarpapua-online (meniru KabarPapua.co) dan tabluidjubi.com (meniru tabloidjubi.com).

Menurut penelusuran Tirto dan Tabloid Jubi, setidaknya ada 18 media siluman. Itu belum termasuk media-media yang menggunakan blogspot atau wordpress sebagai alamat domainnya.

Analisis Tirto dan Tabloid Jubi menunjukkan sebanyak 17 media siluman itu membingkai "berita-berita" agar menciptakan kesan tidak ada pelanggaran HAM di Papua, kelompok pendukung Papua Merdeka adalah "kriminal" yang kerap melakukan kejahatan, tentara dan polisi telah melakukan tugasnya dengan baik, dan sebagainya.

Kehadiran situs media siluman yang tak jelas keberadaannya itu, menghantui dan mulai meresahkan para jurnalis atau media asli yang bekerja sesuai dengan undang-undang Pers dan kode etik jurnalis/wartawan.

Pemimpin Redaksi Cenderawasih Pos, Lucky Ireeuw mengatakan, pihaknya tentu dirugikan dengan kehadiran media yang namanya mirip dengan nama media yang ia pimpin. Apalagi berita yang dipublikasikan media siluman itu tidak jelas. Informasi dalam pemberitaan diputar balikkan, cenderung berisi propaganda dan tidak sesuai standar jurnalisitik.

"Seolah-olah media tersebut milik kami, padahal kami tidak tahu terkait setiap informasi yang dimuat media itu," kata Lucky Ireeuw kepada Jubi, Selasa, 4 Desember 2018.

Akibat informasi yang dimuat di media siluman itu, tanggapan publik justru ditujukan kepada media asli dan merusak citra media asli itu.

Redaksi Cenderawasih Pos menurut Ireeuw, menerima protes, sorotan dan komplain lantaran berita yang dimuat di media siluman yang tak jelas itu dianggap bersumber dari medianya.

Misalnya artikel cenderawasih-pos.com yang berjudul “Alberth Wanimbo Senior KNPB, Sekarang Menjadi Ketua KNPI” pihaknya menerima protes dari anggota KNPI karena dianggap menulis berita tanpa mewawancarai Wanimbo. Atau artikel  “Lagi-lagi, Tim #Papuansphoto Berkedok "Pornografer" Terus Bertingkah” yang dibuat cenderawasih-pos.com membuat pemimpin redaksi ceposonline.com harus memberikan klarifikasi ke beberapa pihak secara langsung

"Kami tidak hanya repot menghadapi sorotan tersebut, juga mengklarifikasi pernyataan-pernyataan miring dari publik. Kami sudah pernah melaporkan secara lisan ke polisi," ucapnya.

Ireeuw yang juga Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura itu berharap, kepolisian yang memiliki unit khusus untuk kejahatan cyber dapat melacak dan mengetahui keberadaan media tak jelas itu, kemudian membawanya ke ranah hukum, karena perbuatan media tak jelas itu dianggap melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan menjadi sumber hoax.

"Media duplikasi ini tidak jelas alamatnya, nama perusahaannya (badan hukumnya), penangungjawabnya, susunan redaksinya dan nomor kontaknya. Semua tidak ada. Dengan kemampuan fasilitas yang canggih, polisi harus bertindak cepat menanggani hal semacam ini," ujarnya.

Sementara Pimpinan Redaksi KabarPapua.co, Cunding Levi mengatakan, dari beberapa media siluman yang menggunakan nama kabar Papua di antaranya KabarPapua.net, KabarPapua.com dan KabarPapua.co.id. Media yang dipimpinnya, KabarPapua.co yang rutin membuat konten (berita) dengan standard jurnalistik yang memenuhi Kode Etik Jurnalistik, yang berlaku dan mengedepankan prinsip independensi.

"Jika memang ada nama media yang mirip dengan nama media kami tapi membuat berita dan kontenya sudah tak sesuai standard jurnalistik, jelas kami merasa dirugikan," kata Cunding.

Meski begitu menurutnya, pihaknya tak dapat berbuat banyak. Prinsipnya, redaksi dan manjemen KabarPapua.co menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat (pembaca) untuk menilai.

Pihaknya yakin dengan fokus dan tetap membuat berita (konten) sesuai standard jurnalistik yang tinggi dengan prinsip independen, pastilah pembaca akan dapat menilai media itu seperti apa.

"Kami juga yakin pembaca bisa menilai media yang benar dan yang "abal-abal. Ini juga membuat kami sampai kini belum melaporkan ke pihak kepolisian," ujarnya.

Meski begitu Cunding berharap, ada regulasi yang dapat mengatur persaolan dengan munculnya nama-nama media yang mirip-mirip seperti ini.

Kepala sub Direktorat (Kasubdit) Reserse dan Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Papua, Komisaris Polisi (Kompol) Cahyo mengatakan, meski berbagai pihak mengeluhkan keberadaan media tak jelas yang dianggap menyebar berita hoax itu, namun hingga kini belum ada media mainstream (asli) maupun jurnalis yang melaporkan media palsu karena menganggap merugikan medianya.

"Pelaporan yang masuk lebih dominan bersifat kerugian pribadi. Terkait pencemaran nama baik, susila, penipuan online, pengancaman dan pemerasan via media elektronik," kata Kompol Cahyo.

Tim Cyber Crime yang berada di bawah Direskrimsus Polda Papua menurutnya, lebih pada penegakan hukum. Sedangkan upaya menangkal informasi dan berita hoaks di wilayah hukum Polda Papua dilaksankan oleh Satgas Anti Hoax yang merupakan bagian dari bidang Humas Polda.

"Pada prinsipnya kami menangani pengaduan atau Tindak Pidana yang terjadi. Kalau untuk deteksi dan lainnya di Humas. Kalau pun Humas temukan, biasanya laporan informasi ke kami dan nanti kami menyelidiki," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Suara dari anak noken

Selanjutnya

Noken angkat perekonomian perempuan Papua

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34065x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19010x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17654x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe