Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. KPU Papua: Jalan protokol dan angkot harus bebas dari APK
  • Jumat, 07 Desember 2018 — 07:09
  • 452x views

KPU Papua: Jalan protokol dan angkot harus bebas dari APK

Jika nanti ada APK yang tak sesuai aturan, merupakan tugas Bawaslu di kabupaten (kota) untuk melakukan penertiban.
Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay - Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Jayapura, Jubi - Alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Umum (Pemilu 2019), kini sudah dapat dipasang di tempat umum, namun ada aturan yang harus dipatuhi.

Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay mengatakan, jalan protokol (jalan utama), tiang listrik dan angkutan umum atau angkuta kota (angkot) harus bebas dari APK.

Kossay mengaku, pihaknya sudah menggelar rapat dengan KPU kabupaten (kota) agar KPU di daerah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten (kota) titik mana saja yang dapat dipasang APK.

"Eksekusinya di (KPU) kabupaten (kota). Jalan protokol tidak bisa, ada aturannya. Tiang listrik dan mobil angkutan umum, tidak boleh, kecuali mobil pribadi boleh," kata Theodorus Kossay, Kamis (6/12/2018).

Katanya, jika nanti ada APK yang tak sesuai aturan, merupakan tugas Bawaslu di kabupaten (kota) untuk melakukan penertiban.

Di Kota Jayapura, Bawaslu setempat telah melakukan penertiban terhadap sejumlah APK yang pemasangannya dinilai melanggar aturan. Pada, 27 November 2018, Bawaslu Kota Jayapura menertibkan APK di beberapa lokasi mulai dari batas kota (perbatasan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura) di Waena, Distrik Heram hingga Dok II, Distrik Jayapura Utara.

"Penertiban ini sudah sesuai aturan undang-undang dan Peraturan KPU (PKPU)," kata Ketua Bawaslu Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Rinto Pakpahan saat penertiban. (*)

loading...

Sebelumnya

Ini kesaksian korban dan mantan pekerja proyek di Yall, Nduga

Selanjutnya

Komnas HAM sebut pelanggaran HAM, TPNPB: Ini kontak senjata, bukan eksekusi

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34420x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23017x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18979x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe