Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Penggunaan dana KPS di RS swasta perlu diatur
  • Jumat, 07 Desember 2018 — 07:14
  • 452x views

Penggunaan dana KPS di RS swasta perlu diatur

"Akibatnya, baru pertengahan tahun anggaran, anggaran KPS di rumah sakit swasta sudah habis. Sedangkan anggaran KPS di rumah sakit tidak terserap maksimal," katanya.
Ilustrasi Kartu Papua Sehat (KPS) - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Jayapura, Jubi - Sekretaris Komisi V DPR Papua bidang pendidikan dan kesehatan, Natan Pahabol menyarankan pemerintah mengatur penggunaan dana program Kartu Papua Sehat (KPS) di rumah sakit (RS) swasta di Papua.

Hal tersebut perlu dilakukan lantaran selama ini ada dana KPS yang peruntukkan membiayai pengobatan orang asli Papua yang tak mampu, juga diberikan kepada rumah sakit swasta.

"Jangan pemerintah selalu bilang layani saja dulu, nanti KPS bayar. Harus ada pasien seperti apa atau jenis penyakit yang dapat ditangani rumah sakit swasta. Misalnya dia dirujuk dari rumah sakit pemerintah karena tidak dapat ditangani atau alasan lainnya," kata Natan Pahabol kepada Jubi, Kamis (6/12/2018).

"Atau perlu ada batasan biaya untuk pasien KPS yang berobat di rumah sakit swasta, misalnya satu pasien biayanya maksimal 20 atau 25 juta."

Menurutnya, lantaran tak ada kriteria yang mengatur pasien pengguna KPS di RS swasta, kebanyakan masyarakat memilih berobat ke RS swasta dibanding RS pemerintah dengan berbagai alasan, salah satunya karena pelayanan.

"Akibatnya, baru pertengahan tahun anggaran, anggaran KPS di rumah sakit swasta sudah habis. Sedangkan anggaran KPS di rumah sakit tidak terserap maksimal," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai mengatakan, sejak 2014 anggaran yang digelontorkan untuk program KPS mencapai Rp 800 miliar.

"KPS memiliki peran penting membantu warga yang belum terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) wilayah Papua," kata Aloysius Giyai belum lama ini.

Menurutnya, dalam KPS tak ada penetapan plafon untuk pemberian bantuan kepada pasien. Orang asli Papua mendapat bantuan pelayanan kesehatan tanpa batas melalui KPS. (*)

loading...

Sebelumnya

5 orang dalam konflik Nduga belum di temukan

Selanjutnya

Imigrasi Jayapura: Standar layanan publik harus ada, mesti tak mewah

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34422x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23023x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18981x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe