Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Warga Merauke kaget, Satpol PP gelar operasi yustisi
  • Jumat, 07 Desember 2018 — 12:16
  • 644x views

Warga Merauke kaget, Satpol PP gelar operasi yustisi

Sedangkan lainnya tak berbuat banyak. Ada yang beralasan lupa di rumah maupun belum mengurus. Mereka yang tidak bisa menunjukkan e-KTP digiring ke titik yang ditentukan di sekitar Libra guna didatakan sekaligus mengikuti sidang.
Masyarakat yang terjaring operasi lantaran tak memiliki e-KTP – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

SUASANA di seputaran Lingkaran Brawijaya (Libra) tampak ramai. Dari empat penjuru, aparat gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama kepolisian, menghentikan setiap kendaraan yang melintas.

Warga pun tampak kaget, kala aparat mendatangi satu per satu dan minta mereka menunjukkan identitas diri berupa e-KTP. Sebagian dari mereka bisa menunjukkan setelah mengambil dari dompet.

Sedangkan lainnya tak berbuat banyak. Ada yang beralasan lupa di rumah maupun belum mengurus. Mereka yang tidak bisa menunjukkan e-KTP digiring ke titik yang ditentukan di sekitar Libra guna didatakan sekaligus mengikuti sidang.

Proses persidangan berlangsung di lokasi itu dengan menghadirkan hakim serta jaksa. Hukumannya adalah tindak pidana ringan berupa pembayaran denda.

Seorang warga Merauke, Yovita Ambun, kepada Jubi Kamis, 6 Desember 2018, mengatakan dirinya kaget begitu mengetahui banyak aparat Satpol PP dibantu polisi melakukan pemeriksaan di Libra.

“Awalnya saya mengira pemeriksaan SIM. Namun ternyata pemeriksaan e-KTP. Karena belum memiliki identitas kependudukan itu, maka harus mengikuti sidang,” ungkapnya.

Dia mengaku diantar suaminya dari rumah menuju ke terminal. Karena harus berangkat ke tempat tugas di Bupul, Distrik Elikobel.

“Saya janjian dengan sopir jam 10.00 WIT, berangkat dari terminal. Namun karena ada operasi e-KTP, sehingga keberangkatan ditunda,” kata Yovita yang adalah bidan di Bupul.

Dia mengaku sudah melakukan perekaman e-KTP di Kantor Kependududukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke. Hanya saja, belum cek lagi apakah identitas diri itu sudah ada atau belum.

“Ya, karena selama ini saya lebih banyak di kampung melaksanakan tugas dan tanggung jawab membantu melayani warga sakit sehingga jarang turun ke kota,” ujarnya.

Yovita mengaku ia tak keberatan dengan adanya operasi yustisi dilakukan Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah (Perda). Dengan begini, akan memotivasi setiap orang segera mengurus e-KTP.

“Saya dukung operasi dimaksud, tetapi perjalanan ke tempat tugas, terpaksa ditunda. Karena harus mengikuti sidang di lokasi oleh jaksa serta hakim,” ujarnya.

Ditanya berapa denda yang dibayar, Yovita mengaku Rp 31 ribu. Karena hakim menyatakan telah bersalah lantaran tak memiliki e-KTP.

Sementara itu, Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Merauke, Dicky Awerem, mengatakan operasi yustisi yang dilakukan adalah perdana.

“Kami di-back up TNI/Polri maupun kejaksaan serta pengadilan,” ungkapnya.

Sehingga, katanya, operasi yang berlangsung kurang lebih satu jam dari pukul 08.30-09.30 WIT, berjalan  aman dan lancar.

“Lalu proses sidang dilaksanakan di tempat operasi. Ada jaksa maupun hakim hadir langsung dan menyidangkan mereka ketika tak memiliki identitas diri berupa e-KTP,” katanya.

Dijelaskan, dasar dilakukan operasi yustisi yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang ketertiban umum.

Di mana, menurutnya, sesuai pasal 49 ayat 5 disebutkan, setiap orang yang melakukan aktivitas di wilayah  Kabupaten Merauke, wajib membawa kartu tanda penduduk.

“Jadi ini menjadi dasar. Sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap setiap warga yang melintas. Untuk sementara, pelaksanaan operasi masih difokuskan di Libra. Tetapi ke depan kami akan bergerak ke sejumlah tempat lain seperti kos-kosan, tempat hiburan malam, dan lain-lain,” ujarnya.

Ditegaskan, sesuai aturan Perda dimaksud, bagi yang tak memiliki e-KTP  dihukum tiga bulan penjara dan atau membayar denda sebesar Rp 7,5 juta.

Oleh karena ini perdana dilaksanakan, maka hanya diberikan denda membayar Rp 31.000. Tetapi ke depan, sudah pasti aturan diberlakukan secara sungguh-sungguh.

“Apa yang kami jalankan ini juga sesuai instruksi Bupati Merauke, Frederikus Gebze, pekan lalu. Dimana operasi harus segera direalisasikan untuk mengetahui masyarakat mana yang belum memiliki e-KTP,” jelas dia.

Menyangkut jumlah yang terjaring lantaran tak memiliki e-KTP, Dicky ,mengaku sekitar 100 lebih orang. Itupun operasi hanya berlangsung kurang lebih satu jam.

Diharapkan warga yang terjaring operasi dan mengikuti sidang, segera mengurus kembali e-KTP di Kantor Disdukcapil Merauke. (*)

loading...

Sebelumnya

BPJS Cabang Papua sosialisasi Paritrana Award kepada pemerintah

Selanjutnya

Bawaslu Merauke turunkan delapan baliho caleg

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34421x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23019x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18980x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe