Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Mantan menteri desak Raja Tonga bubarkan parlemen
  • Jumat, 07 Desember 2018 — 14:15
  • 888x views

Mantan menteri desak Raja Tonga bubarkan parlemen

Edwards menuduh situasi politik negara itu telah memburuk, dan mendesak agar suatu komisi independen yang baru dibentuk, untuk menyelidiki menteri-menteri dalam kabinet.
Tongan King dissolves parliament 08/2017. - Newshub
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nukuʻalofa, Jubi - Mantan Menteri Kepolisian dan anggota parlemen Tonga, pengacara William Clive Edwards Snr, meminta Raja Tupou VI untuk kembali membubarkan Parlemen Nasional, dan membentuk pemerintah sementara.

Edwards menuduh situasi politik negara itu telah memburuk, dan mendesak agar suatu komisi independen yang baru dibentuk, untuk menyelidiki menteri-menteri dalam kabinet.

Dia mengklaim bahwa pemerintah telah gagal menjelaskan kepada publik, mengenai dana sebesar TP $ 74 juta yang katanya dinyatakan hilang oleh auditor umum.

Menteri Keuangan telah mengklarifikasikan kepada Kaniva News, bahwa hilangnya dana itu disebabkan oleh tingginya nilai tukar mata uang asing. Ia menegaskan bahwa tidak seorang pun yang ada dalam pemerintahan menyalahgunakannya dana tersebut.

Edwards, yang merupakan musuh bebuyutan Perdana Menteri Tonga saat ini, 'Akilisi Pohiva, tegas dalam wawancara dengan stasiun radio lokal FM 88.1, untuk kembali menekankan tuduhannya akan korupsi di dalam pemerintah. Dia menyebut korupsi yang merajalela mengerikan.

Namun, dia lalu berubah pikiran, menambahkan bahwa ia salah ketika mengklaim ada menteri-menteri dalam kabinet, telah menyalahgunakan uang.

Edwards berkeras bahwa Tonga nampaknya berubah menuju kediktatoran dan autokrasi. Menurutnya, jika ada yang berani untuk berbicara melawan pemerintah, mereka bisa diancam.

Dia menyatakan transisi Tonga, pada 2010, menjadi sebuah negara demokrasi, telah memberikan kekuasaan kepada menteri dalam kabinet dan Perdana Menteri untuk, secara bebas, melakukan apa pun yang mereka mau di negara ini. Edwards juga menuduh menteri-menteri negara kerajaan itu tidak transparan di Parlemen.

Sejak itu sejumlah kritik terhadapnya telah bermunculan. Direktur Tonga National Sports Institute, 'Ikani Taliai, membantah Edwards melalui media sosial Facebook, mengatakan tuduhan Edwards hanya berniat untuk mendiskreditkan pemerintah.

Menurut kritik, jika Raja Tupou VI membubarkan Parlemen lagi, hal yang sama akan terjadi, dimana rakyat akan melakukan hal yang sama, dengan memilih kembali perwakilan-perwakilan yang sama.

Taliai percaya bahwa Edwards sedang berupaya, untuk menghentikan sistem demokrasi yang telah berlaku di Tonga sejak 2010. (Kaniva Tonga News)

loading...

Sebelumnya

Tsunami landa beberapa pulau di Vanuatu

Selanjutnya

Sekjen PBB puji PM Fiji dan pemilu

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34423x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23031x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18981x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe