Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Mimpi APEC bukan untuk sektor perdesaan PNG
  • Jumat, 07 Desember 2018 — 14:21
  • 970x views

Mimpi APEC bukan untuk sektor perdesaan PNG

Saat ini, wabah polio sedang bermunculan kembali di PNG, dalam seminggu lalu tiga kasus baru dilaporkan, menaikkan jumlah kasus menjadi 25, dengan satu pasien tewas sejauh ini.
Gedung APEC Haus, balai pertemuan baru di Port Moresby yang dibangun khusus untuk KTT pemimpin-pemimpin APEC. - Asia Pacific Report/ PNG Govt
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Pauline Mago-King

Baru dua minggu berlalu sejak KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) rampung, namun sudah banyak hal yang telah terjadi - hal-hal yang mencemaskan negara penyelenggaranya, Papua Nugini.

Perjalanan Papua Nugini menuju pelaksanaan acara monumental ini, adalah salah satu langkah paling besar yang pernah diambil negara ini, sejak awal ketika PNG mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah KTT APEC pada 2013.

Dalam rangka mempersiapkan diri untuk acara ini, pemerintah PNG memboroskan uang negara untuk membersihkan ibu kota negara, Port Moresby - dilakukan agar meningkatkan persepsi internasional, yang pada akhirnya diharapkan akan berubah menjadi peluang investasi.

Siapa saja dapat menyaksikan upaya pembersihan ini di Port Moresby, ketika melihat bolongan di jalan-jalan yang baru saja ditutup kembali, renovasi Bandara Internasional Jackson yang memakan 145 juta kina (NZ $ 62 juta), dan Gedung dan Pusat Konvensi APEC Haus yang megah.

Belum lagi jalan raya di depan Parlemen yang memiliki enam lajur.

Sebelum pertemuan yang dihadiri 21 negara anggota dan berlangsung selama dua hari itu, Perdana Menteri Peter O’Neill menerangkan, bahwa acara tersebut adalah momen yang akan menaikkan pamor PNG, melalui pariwisata dan proyek-proyek yang menguntungkan.

Keuntungan-keuntungan ini dapat meningkatkan lapangan kerja, hal yang penting dalam ekonomi, dimana hanya 15 % dari populasinya yang dipekerjakan oleh sektor formal.

Akan tetapi, dengan beragam keuntungan ekonomi yang menanti PNG, berbagai persoalan masih terus berkecamuk di PNG, dan fakta ini semakin jelas akibat APEC.

Pemerintahan yang boros

Biaya yang dikeluarkan untuk merehabilitasi citra PNG, pada akhirnya mengorbankan keperluan rakyat, bahkan setelah menerima donasi dari Australia, sebesar $ 100 juta, dan Tiongkok, $ 35 juta.

Saat ini, wabah polio sedang bermunculan kembali di PNG, dalam seminggu lalu tiga kasus baru dilaporkan, menaikkan jumlah kasus menjadi 25, dengan satu pasien tewas sejauh ini.

Bukan hanya polio, tuberkulosis juga membawa tantangan berat bagi sistem perawatan kesehatan PNG.

Kenyataan pahitnya adalah, bagi sebagian besar rakyat PNG, akses atas pelayanan kesehatan paling dasar pun tidak mereka miliki.

Saat Port Moresby membuka jalan-jalan baru untuk APEC, daerah-daerah terpencil di PNG masih tetap terputus dan terisolasi, dari layanan-layanan dasar.

Kalaupun ada pos kesehatan dan klinik, kemungkinan besar tidak ada pasokan obat yang tersedia, seperti diungkapkan oleh jurnalis terkemuka, Scott Waide.

Kebebasan pers pun dikekang

Selain masalah kesehatan yang kian memburuk, kebebasan pers di PNG juga sering dikritisi, isu yang juga semakin terlihat jelas selama pelaporan mengenai KTT APEC.

Contohnya, wartawan dan media PNG tidak diizinkan untuk meliput acara makan malam Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dengan rekan-rekan sejawatnya dari delapan negara Pasifik.

Pemberhentian sementara Scott Waide, yang akhirnya dicabut, akibat penayangan liputan yang kritis terhadap pembelanjaan pemerintah, terutama pembelian 40 mobil Maserati yang kontroversial.

Namun, desakan publik, meminta agar jabatan Waide dikembalikan, adalah bukti meyakinkan mengenai rasa frustrasi rakyat PNG akan pemerintah, terutama di tingkat akar rumput.

Sementara Port Moresby dibersihkan demi KTT APEC 2018, desa-desa di pelosok PNG sibuk dengan rutinitas mereka sendiri.

Terletak di lereng Pegunungan Owen Stanley, Desa Efogi menyambut wisatawan asing yang akan memulai pendakian Kokoda Trail.

Bertahun-tahun sudah Efogi berkontribusi pada pariwisata di Kokoda Trail, namun Efogi tampak sangat jauh dari hiruk-pikuk Port Moresby.

Kenyataan di luar Port Moresby

Penulis asal PNG, Rashmii Bell, yang juga berlatar belakang psikologi dan kriminologi, baru-baru ini trekking menelusuri Kokoda Trail, di mana ia mengamati secara langsung kondisi pembangunan di daerah pedesaan seperti Efogi.

“Apa yang terjadi di Moresby tidak berarti apa-apa bagi masyarakat pedesaan - ada kesenjangan besar. Kita mau menunggu dan melihat apa yang akan terjadi setelah (APEC), tetapi kita punya alasan kuat untuk membentuk presumsi, berdasarkan perkembangan yang terjadi dalam 18 bulan terakhir, dimana Moresby telah dirombak sementara daerah lainnya di PNG belum.”

Meskipun Efogi adalah lokasi persinggahan dan perkemahan untuk para pendaki Kokoda, Efogi tidak punya listrik, meskipun landasan kecil perintis untuk Kokoda Trail berada di sini.

Satu-satunya sumber listrik adalah mesin Genset baru yang disumbangkan, mesin ini pun jarang digunakan, karena sulitnya membeli dan mengangkut bahan bakar yang diperlukan.

Selain itu, kliniknya juga masih mengandalkan obat-obatan yang disumbangkan.

Ekonomi lokal di Kokoda

Kebanyakan kaum laki dari desa-desa sekitar seperti Efogi dan lainnya di sepanjang jalur itu, beralih pencaharian sebagai ‘Trekking carriers’ namun sering kali menantang, baik dalam hal keselamatan maupun kesejahteraan mereka.

Sedangkan untuk perempuan, mereka terasingkan dari peluang, untuk mendapatkan pemasukan yang dibawa oleh ekonomi sektor informal ini, membuktikan ketidaksetaraan gender yang meluas dalam masyarakat di seluruh PNG.

Walaupun partisipasi PNG dalam APEC diharapkan dapat mendatangkan ‘terobosan-terobosan digital’, masih belum jelas bagaimana komunitas di daerah pedesaan dapat dilibatkan, mengingat absennya infrastruktur teknologi, tingkat literasi rendah, dan kebijakan-kebijakan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat tidak berlaku.

Untuk desa seperti Efogi, hidup tetap berjalan seperti biasa tanpa APEC.

APEC bagi perdesaan

Mungkin poin positif yang dapat diambil dari KTT APEC adalah pengembangan SDM, sebagaimana kata Rashmii Bell.

“Agar pembangunan bisa terjadi, kita memerlukan interaksi itu. Menurut pemahaman saya, APEC memerlukan dorongan dan dukungan teknologi, saya bahkan tidak mendapat sinyal (untuk ponsel pintar) di sepanjang Kokoda Trail, hingga kita sampai di titik tertinggi… Semoga teknologi bisa meningkatkan ekonomi, tetapi hanya bagi mereka yang memiliki akses kepadanya.” (Asia Pacific Report 3/11/2018)


Pauline Mago-King adalah mahasiswa program magister di Auckland University of Technology, dan saat ini sedang meneliti kekerasan berbasis gender di Papua Nugini. Tulisan ini disusun untuk Pacific Media Centre.

loading...

Sebelumnya

Sekjen PBB puji PM Fiji dan pemilu

Selanjutnya

Samoa rayakan Hari Disabilitas Internasional 2018

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34424x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23035x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18981x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe