Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kasus Paniai, Aktivis HAM: Kalau Indonesia tak mampu, serahkan saja ke PBB
  • Sabtu, 08 Desember 2018 — 19:07
  • 1231x views

Kasus Paniai, Aktivis HAM: Kalau Indonesia tak mampu, serahkan saja ke PBB

Katanya, jika Pemerintah Indonesia dan Komnas HAM tidak mampu menyelesaikan kasus Paniai, sebaiknya menyerahkan penyelesaiannya ke Dewan HAM PBB. 
Ilustrasi makam empat remaja yang menjadi korban dalam kasus penembakan di Paniai, 8 Desember 2014 - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Satu diantara aktivis HAM di Papua dari wilayah adat Meepago, Yones Douw mengatakan, jika Pemerintah Indonesia dan Komnas HAM tak mampu menuntaskan kasus penembakan di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, ibu kota Kabupaten Paniai, 8 Desember 2014 lalu, sebaiknya penyelesaiannya diserahkan ke Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Ia mengatakan, kasus Paniai berdarah yang menyebabkan empat pelajar meninggal dunia dan belasan warga sipil terluka, sudah empat tahun berlalu. Namun hingga kini tak ada kepastian penyelesaian. Padahal tim Komnas HAM, Mabes Polri, Mabes TNI, pihak gereja, serta pemerintah telah melakukan investigasi dan mengumpulkan data. 

"Mereka membawa data dan bukti yang di berikan oleh korban, keluarga korban, pihak gereja di Paniai, Pemerintah Kabupaten Panai, dan warga yang menyaksikan peristiwa itu. Tetapi hingga kini Pemerintah Indonesia tidak punya niat menyelesaikan kasus Paniai," kata Yones Douw ketika dihubungi Jubi, Sabtu (8/12/2018). 

Menurutnya, karena berbagai bukti dan data telah dibawa (diserahkan) ke Komnas HAM, Mabes TNI dan Polri, sehingga pihaknya bersama masyarakat Paniai, terutama korban dan keluarga korban tetap menuntut para palaku penembakan diungkap. 

Katanya, jika Pemerintah Indonesia dan Komnas HAM tidak mampu menyelesaikan kasus Paniai, sebaiknya menyerahkan penyelesaiannya ke Dewan HAM PBB. 

"Kalau Pemerintah Indonesia tidak mampu menyelesaikan kasus Paniai berdarah, Pemerintah Indonesia mesti mengizinkan wartawan internasional dan aktivis HAM internasional datang menyelidiki kasus itu," ujarnya. 

Pemerintah Indonesia lanjut Yones Douw, harus membuka diri dan mengakui kesalahannya sebab yang ditembak dalam peristiwa berdarah itu adalah manusia. 

"Janji Presiden Jokowi menuntaskan kasus Paniai hanya omong kosong belaka dan kami aktivis HAM tetap menunggu janji itu ditepati," katanya. 

Sementara Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR Gobai, salah satu pihak yang mengawal proses pengungkapan kasus Paniai selama ini mengatakan, butuh intervensi Presiden Joko Widod (Jokowi) menyelesaikan tragedi berdarah itu. 

Katanya, salah satu hambatan yang ditemui tim adhoc kasus Paniai adalah sulitnya meminta keterangan sejumlah oknum TNI yang berada di lokasi kejadian dan diduga mengetahui peristiwa itu.

Hingga kini Panglima TNI belum mengizinkan sejumlah oknum anggotanya dimintai keterangan, meski Presiden Jokowi telah memerintahkan para pihak terkait termasuk institusi TNI menyelesaikan kasus Paniai. 

"Presiden sudah memerintahkan, Panglima TNI wajib hukumnya melaksanakan atau mendukung keinginan presiden itu," kata Gobai.

 Kata legislator Papua dari 14 kursi pengangkatan perwakilan wilayah adat Meepago itu, presiden mestinya memanggil lagi Panglima TNI dan memerintahkannya agar mengizinkan anggotanya dimintai keterangan. 

"Kalau tidak, copot panglima TNI yang membelot dari perintah presiden. Presiden harus mengintervensi kasus Paniai agar panglima TNI mengizinkan oknum anggotanya dimintai keterangan dalam proses pengungkapan kasus Paniai," ujarnya. 

Namun di sisi lain kata Gobai, masyarakat (korban, keluarga korban dan saksi), juga harus membuka diri jika keterangan mereka dibutuhkan untuk mendukung proses pengungkapan.

Pihak gereja dan tokoh masyarakat suku Mee dinilai perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar proses pengungkapan dapat berjalan dan Komnas HAM bisa bekerja leluasa. 

"Tidak bisa menuntut orang, kalau kita sendiri tidak bisa pro aktif," ucapnya. (*) 

loading...

Sebelumnya

Imigrasi Jayapura: Standar layanan publik harus ada, mesti tak mewah

Selanjutnya

Sejak evakuasi dilakukan, empat warga Nduga dilaporkan tewas, lainnya mengungsi ke hutan

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34140x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 20489x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17847x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe