Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lingkungan
  3. Masyarakat adat Papua tolak deforestasi
  • Minggu, 09 Desember 2018 — 03:29
  • 15118x views

Masyarakat adat Papua tolak deforestasi

“Masyarakat kalau diberikan ruang pengelolaan ini justru langka efektif yang akan memberikan kontribusi untuk pengurangan emisi. Skema REDD menurut kami bukan solusi. Solusi yang kami tawarkan adalah memanfaatkan kearifan masyarakat adat.”
Aksi masyarakat adat Papua korban investasi menolak deforestasi di Tanah Papua, di Jayapura,Sabtu 8 Desember 2018 - Jubi/ist
Yance Wenda
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Jayapura, Jubi - Masyarakat adat Papua korban investasi menolak deforestasi di Tanah Papua. Penolakan ini disampaikan melalui aksi yang dilakukan di Jayapura,Sabtu 8 Desember 2018.

“Pada hari ini secara tegas, kami masyarakat adat Papua menolak deforestasi yang merusak tanah, hutan dan air kami masyarakat adat Papua. Karena di situ tempat kami hidup, kami makan, bahkan generasi kami turun temurun sampai Tuhan datang” kata Matias Anari dari suku Mpur,Tambrauw, Papua Barat.

“Kami dari Merauke menolak semua investasi yang masuk di Tanah Papua karena mereka merusak hutan dan lingkungan hidup. Kami sudah menderita dan hutan kami rusak,” lanjut Bonafasius Basik Basik dari suku Yeinan di Merauke.

Matias dan Bonafasius sedang berada di Jayapura untuk mengikuti kegiatan Dialog Kebijakan dan Konferensi Masyarakat adat Papua. Pertemuan ini mengambil tema pengakuan dan pemulihan hak masyarakat adat Papua dan perlindungan lingkungan.

Semua peserta pertemuan ini adalah korban investasi yang datang dari berbagai wilayah seperti Merauke, Keerom, Boven Digul, Tambrauw, Sorong, Manokwari, Bintuni, dan Timika. Di tengah pertemuan ini, aksi tolak deforestasi ini dilakukan.

Aiesh Rumbekwan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua menyatakan bahwa aksi itu merespon isu deforestasi terkait perubahan iklim. Isu perubahan iklim kini merupakan isu global.

“Indonesia sudah meratifikasi Paris Agreement. Namun kalau kita lihat trend terakhir, Indonesia belum menunjukkan komitmen terhadap pengurangan emisi. Masyarakat tadi adalah masyarakat yang terdampak dari investasi. Belum lagi dengan perubahan iklim yang akan mengancam hidup mereka.”

Perjanjian Paris atau Paris Agreement adalah perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan. Perjanjian ini bertujuan menahan laju perubahan suhu hingga 1,50C. Perjanjian ini juga sebagai upaya untuk mendorong pembangunan yang bersifat rendah emisi.

“Dalam momentum ini kami mengajak masyarakat untuk menolak deforestasi karena ruang hidup mereka. Kami juga mengajak mereka untuk menolak lebih dari sekedar hari ini, karena pemanasan global tidak ada kompromi. Karena semua orang bisa kena dampak tanpa terkecuali.”

REDD Versus Ruang Kelola masyarakat Adat

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD), disebut juga pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD merupakan satu mekanisme pengurangan emisi dengan cara memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan.

Namun Aiesh Rumbekwan mengkritisi skemanya yang dinilai tidak tepat untuk melakukan pengurangan emisi. Kenyataannya, negara-negara yang mendorong REDD masih menggunakan energi fosil. Selain itu skema ini menimbulkan konflik karena perbedaan pandangan terutama di tingkatan masyarakat adat. Ada yang setuju dengan skema ini karena akan menghasilkan uang, namun ada juga yang berpikir soal akses ke masyarakat adat ke hutan yang merupakan tempat hidup mereka.

“Pertanyaannya ketika mereka jaga, akses kelola mereka bagaimana? Ini kan mengikis habis kearifan mereka juga. Kalau tidak ada kearifan lokal, tidak ada akses, bagaimana mereka hidup? Mereka kan pemilik hutan. Mereka harus punya akses.”

Ketergantungan masyarakat adat pada hutanlah yang menurutnya justru harus didorong Pemerintah. Hal itu terbukti berhasil mencegah deforetasi dan degradasi hutan. Sebaliknya investasi telah mengkibatkan kerusakan hutan dan penyingkiran masyarakat adat.

Di Papua, Ekowisata Isio Hill’s Bird Watching di Nimbokrang Kabupaten Jayapura telah menjadi salah satu contoh, bagaimana hak kelola masyarakat adat berhasil mencegah perusakan hutan. Di tempat ini, masyarakat dari 9 suku dengan lahan seluas 98.000 hektare menjadikan lahan mereka sebagai kawasan konservasi burung cenderawasih.

“Masyarakat kalau diberikan ruang pengelolaan ini justru langka efektif yang akan memberikan kontribusi untuk pengurangan emisi. Skema REDD menurut kami bukan solusi. Solusi yang kami tawarkan adalah memanfaatkan kearifan masyarakat adat.”

Melalui produk hukum daerah seperti perdasus-perdasus yang sudah ada, masyarakat berhak mengelola hutan seuai dengan kearifan yang sudah ada.

“Jangan masyarakat dianggap bodoh. Kearifan itu dari dulu. Kalau mereka tidak mampu dengan kearifan mereka, hutan ini sudah dari dulu rusak. Justru hari ini mereka masih hidup menjaga hutan karena memang ketergantungan mereka ke situ. Sebaliknya yang bikin rusak hutan siapa hari ini? Investasi yang berdampak pada lingkungan dan berdampak pada kehidupan masyarakat dari sisi ekonomi, sosial dan budaya.”

Data KPK menunjukkan, untuk Provinsi Papua saja hingga 2017 ada 40 izin HPH, 249 izin usaha pertambangan dan 56 izin usaha pelepasan kawasan hutan. (*)

loading...

Sebelumnya

Pendekatan partisipatif untuk selamatkan Siklop

Selanjutnya

Perlu pengawasan ketat jaga kelestarian hiu

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34144x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 20586x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17885x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe