Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Dana abadi Pemprov Papua belum terpakai satu sen pun
  • Minggu, 09 Desember 2018 — 12:51
  • 3370x views

Dana abadi Pemprov Papua belum terpakai satu sen pun

"Tahun 2014 pemerintah memang berencana menggunakan dana itu, namun tak jadi," kata Kepala Bappeda Papua, Muhammad Musa"ad.  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa”ad - Dok. Jubi

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua menyatakan dana abadi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua sampai hari ini masih tersimpan dan belum terpakai satu sen pun.

Penegasan ini disampaikan Kepala Bappeda Papua Muhammad Musa'ad, sekaligus menjawab statment Direktur Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (Pt. PPMA) Papua, Naomi Marasian, yang minta pemerintah provinsi menjelaskan status dan keberadaan dana abadi itu.

"Tahun 2014 pemerintah memang berencana menggunakan dana itu, namun tak jadi," kata Musa'ad kepada wartawan, di Jayapura, pekan kemarin.  

Menurut ia, selama ini ada salah kaprah soal penyimpanan dana cadangan, karena dalam Undang-undang Otsus tidak ada yang namanya dana cadangan, yang ada adalah dana abadi, namun dananya tidak diambil dari 2 persen setara dengan DAU nasional.

"Dana abadi itu harus diambil dari bagi hasil sumber daya alam (minyak dan gas), sementara Papua belum memiliki itu, sehingga persoalan yang kami hadapi seperti itu," ujarnya.

Selain itu, ada temuan dari BPK yang mempersoalkan pemerintah Papua karena ada menyimpan dana tersebut, sementara masyarakat secara umum masih membutuhkan uang. 

"LHP kita mendapat catatan terkait itu, sehingga harus digunakan untuk pendidikan dan kesehatan. Ini rekomendasi yang disampaikan oleh BPK," katanya. 

Pemerintah Provinsi Papua juga pernah ditegur Menteri Keuangan karena dianggap salah satu provinsi yang tabungannya banyak. Artinya, pemerintah menyimpan uang di bank, padahal uang yang tersimpan salah satunya dana cadangan itu.

"Intinya, kami menyimpan dana itu di bank, ditambah lagi dengan masuknnya dana Otsus sehingga terlihat banyak sehingga Papua masuk urutan lima besar tabungan terbanyak. Ini yang harus diluruskan karena semuanya dipolitisir akhirnya dari aspek-aspek perencanaan dan penganggaran menjadi sulit karena pertimbangan yang selalu politis," jelas Musa'ad, tanpa menyebut nama bank tempat tersimpannya dana itu.

Ia menjelaskan setiap tahun Pemerintah Provinsi Papua menyimpan anggaran sebesar Rp 100 miliar dan bisa dikatakan tidak cukup signifikan, sebab sudah sekian tahun belum juga sampai di angka Rp 2 triliun.

"Sampai 2018 ini dana itu sudah berjumlah sekitar Rp 1,5 triliun. Tapi sejak ditegur BPK, kami tidak menyetor sejak 2014 karena kami tidak mau terjebak dalam kesalahan itu, tapi kami juga tidak memakai dana itu supaya aman," ujarnya. 

"Tapi yang menjadi soal, dalam peraturan daerah disebutkan dana itu bisa digunakan untuk hal-hal tertentu, seperti Pemerintah Provinsi Papua mengalami kesulitan fiskal dan bisa dipakai untuk pendidikan serta kesehatan," sambungnya. 

Musa'ad menambahkan warning dari BPK dan Menteri Keuangan sangat berefek. Salah satunya dengan adanya pengalihan SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi yang tidak disertai dengan DAU, karena dalam neraca uang di provinsi masih ada.

"Ini juga menjadi soal, padahal uang yang ada itu tidak bisa dipakai. Ini jelas kerugian besar yang dihadapai pemerintah dan masyarakat Papua," katanya. 

"Padahal dengan adanya pengalihan, sesuai hitungan seharusnya DAU pemerintah provinsi bertambah sekitar Rp 400 miliar, tapi yang ada malah tiap tahun Rp 80 miliar sementara dana yang dibutuhkan lebih dari itu," sambungnya. 

Direktur Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (Pt. PPMA) Papua, Naomi Marasian, mengatakan sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua sama sekali belum menjelaskan kepada masyarakat soal keberadaan dana cadangan yang diperkuat oleh perda. 

"Pemerintah Papua harus jelaskan keberadaan dana cadangan ini ke masyarakat. Apalagi pelaksanaan Otsus di Papua terhitung tinggal empat tahun," kata Marasian. (*)

loading...

Sebelumnya

Penerimaan CASN Papua masih “KJ”

Selanjutnya

Ke depan, dana Prospek turun dalam bentuk program

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe