Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Perekaman KTP-el, Pemkab di Papua harus pro aktif
  • Minggu, 09 Desember 2018 — 14:55
  • 499x views

Perekaman KTP-el, Pemkab di Papua harus pro aktif

"Selain itu, juga dibutuhkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengingatkan warga kalau informasi yang beredar di masyarakat terkait angka 666 (simbol anti Kristus) yang disebut ada dalam KTP-el, tidak benar," ujarnya. 
Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Yonas Alfon Nusy.

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Yonas Alfon Nusy mengingatkan pemerintah kabupaten (pemkab) dan kota melalui dinas terkait lebih pro aktif mengingatkan dan mensosialisasikan kepada warganya terkait perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

"Dinas Kependudukan di kabupaten (kota) mesti pro aktif. Menjemput bola, tidak bisa hanya menunggu warga sendiri yang datang melakukan perekaman KTP-el," kata Nusy pekan lalu. 

Menurutnya, warga setiap kabupaten (kota) di Papua mesti terus diingatkan pentinganya perekaman atau memiliki KTP-el lantaran sebagai salah satu syarat untuk mendapat pelayanan publik, bantuan sosial dan lainnya, termasuk untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. 

"Kalau perlu, warga yang belum memiliki atau melakukan perekaman KTP-el didatangi dari rumah ke rumah untuk perekaman," ucapnya. 

Namun lanjutnya, selain peran aktif pemerintah, masyarakat juga harus memiliki kesadaran, karena itu juga untuk mempermudah mereka dalam proses administrasi saat butuh pelayanan publik. 

"Selain itu, juga dibutuhkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengingatkan warga kalau informasi yang beredar di masyarakat terkait angka 666 (simbol anti Kristus) yang disebut ada dalam KTP-el, tidak benar," ujarnya. 

Sementara Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sudan Arif Fakrulloh saat berada di Kota Jayapura belum lama ini mengatakan, untuk mempercepat perekaman KTP-el di Papua dibutuhkan peran pemerintah provinsi, kabupaten (kota), distrik hingga kampung. 

"Untuk warga aktif melakukan perekaman dibutuhkan peran aktif aparat pemerintah," kara Sudan. 

Menurutnya, setiap warga harus tercatat dalam administrasi kependudukan, namun pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu. (*) 

loading...

Sebelumnya

Ketua KPU Papua: Demo, bentuk kontrol publik terhadap Timsel

Selanjutnya

Majelis gereja di Nduga tewas ditembak

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe