Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Indonesia belum serius tangani pelanggaran HAM di Papua
  • Senin, 10 Desember 2018 — 18:14
  • 1211x views

Indonesia belum serius tangani pelanggaran HAM di Papua

"Hingga kini, dari presiden ke presiden, belum ada keseriusan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua. Ini mesti menjadi salah satu hal yang harus diseriusi pemerintah pusat," kata Yunus Wonda, Senin (10/12/2018). 
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda - Jubi/Arjuna Pademme.

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, hingga kini belum terlihat keseriusan negara dalam menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran HAM di Papua. 

Hal tersebut dikatakan Wonda terkait peringatan hari HAM sedunia, 10 Desember 2018. 

"Hingga kini, dari presiden ke presiden, belum ada keseriusan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua. Ini mesti menjadi salah satu hal yang harus diseriusi pemerintah pusat," kata Yunus Wonda, Senin (10/12/2018). 

Menurutnya, menyelesaikan berbagai masalah di Papua bukan dengan pemberian dana Otsus hingga trilunan rupiah dari pemerintah pusat. Namun memberikan kenyamanan, kedamaian, dan kewenangan kepada masyarakat Papua. 

"Masalah Papua bukan masalah makan dan minum, tapi ada peristiwa sejarah yang pernah terjadi, dan harus diselesaikan, terutama kasus pelanggaran HAM," ujarnya. 

Mestinya kata Wonda, negara berani meminta maaf kepada para korban, keluarga korban dan menjamin mereka. Bukan hanya untuk korban pelanggaran HAM di Papua, juga di provinsi lain di Indonesia. 

Harusnya lanjut Wonda, ada kemauan negara menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM di Papua, karena itu merupakan bagian dari upaya mengembalikan kepercayaan rakyat Papua kepada Pemerintah Indonesia.

"Tugas semua pihak di tanah ini, bagaimana membuat orang asli Papua mencintai negara ini, karena masalah Papua adalah persoalan ideologi, yang merupakan bagian (berujung) pelanggaran HAM," ucapnya. (*) 

loading...

Sebelumnya

DPR Papua agendakan pengesahan Raperda dan pelantikan PAW

Selanjutnya

Legislator: Paripurna RAPBD jangan sekadar formalitas

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe