Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator: Paripurna RAPBD jangan sekadar formalitas
  • Senin, 10 Desember 2018 — 18:19
  • 767x views

Legislator: Paripurna RAPBD jangan sekadar formalitas

Ia mengatakan, hingga kini pihak eksekutif belum menyerahkan materi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) ke dewan. Padahal waktu kerja efektif dalam bulan ini tinggal menghitung hari.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Papua, Natan Pahabol - Jubi/Arjuna Pademme

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Papua, Natan Pahabol mengingatkan lembaga dewan dan pihak eksekutif agar paripurna RAPBD Papua tahun anggaran 2019 mendatang, tidak hanya sekadar formalitas. 

Ia mengatakan, hingga kini pihak eksekutif belum menyerahkan materi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) ke dewan. Padahal waktu kerja efektif dalam bulan ini tinggal menghitung hari. 

"Kalau Desember 2018 ini sidang RAPBD tak bisa dilaksanakan, berarti nanti Januari 2019. Jangan karena paripurna RAPBD dilaksanakan jelang penutupan tahun, sehingga tergesa-gesa. Hanya sekadar formalitas dan hasilnya tak memuaskan," kata Natan Pahabol kepada Jubi, Senin (10/12/2018). 

Menurutnya, pembahasan RAPBD mesti dilakukan teliti agar tepat sasaran. Untuk itu pihaknya mempertanyakan kapan eksekutif menyerahkan materi RAPBD tahun anggaran 2019 ke dewan untuk pelajari dan dibahas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra. 

Katanya, anggaran 2018, akan dikunci pada 16 Desember 2018. Namun belum diketahui berapa anggaran yang akan dikembalikan ke kas daerah. 

"Kalau sampai miliaran rupiah dikembalikan, perlu kami tanyakan ke pemerintah berapa persen program yang direalisasikan," ujarnya. 

Sementara Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, pembahasan RAPBD Papua tahun anggaran 2019 mengalami kendala karena proses perampingan OPD di lingkungan Pemprov Papua. 

Pihaknya berharap dalam beberapa hari ke depan eksekutif dapat menyerahkan materi RAPBD ke dewan. 

"Kami sudah bicarakan tadi dengan Sekda. Kalau memang tahun ini tak bisa dilaksanakan, digeser ke Januari 2019. Kalau memang mau dipaksakan, kemungkinan terburuknya peripurna sampai 24 Desember 2018 atau dibuka saja bulan ini dan penutupan (paripurna lanjutan) Januari 2018," ucap Wonda. 

Wonda yakin jika paripurna RAPBD Papua dilaksanakan terlambat, Papua tak akan mendapat sanksi karena bukan ada unsur kesengajaan. 

"Alasannya kan perubahan stuktur OPD. Kalau tidak ada alasan baru molor, itu baru ada konsekuensinya," ucapnya. (*) 

loading...

Sebelumnya

Indonesia belum serius tangani pelanggaran HAM di Papua

Selanjutnya

Diskriminasi OAP, puluhan pegawai PLN WP2B gelar aksi damai

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe