Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua terima penghargaan Kepatuhan 2018
  • Senin, 10 Desember 2018 — 20:26
  • 885x views

Pemprov Papua terima penghargaan Kepatuhan 2018

Penanggung Jawab Survei Kepatuhan, Prof. Adrianus Meliala, yang juga anggota Ombudsman RI, mengatakan lembaga negara pengawas pelayanan publik menyerahkan predikat survey kepatuhan bagi instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik.
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, bersama beberapa pimpinan OPD mengabadikan diri sambil memegang penghargaan yang diberikan Ombudsman RI - Jubi/Humas Prov Papua
Alexander Loen
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Selasa, 15 Januari 2019 | 10:26 WP
Features |
Senin, 14 Januari 2019 | 05:50 WP
Features |
Rabu, 09 Januari 2019 | 08:32 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua menerima penghargaan predikat kepatuhan tahun 2018 dari Ombudsmen Republik Indonesia, yang diterima langsung Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, di Jakarta, Senin (10/12/2018) malam.

Penanggung Jawab Survei Kepatuhan, Prof. Adrianus Meliala, yang juga anggota Ombudsman RI, mengatakan lembaga negara pengawas pelayanan publik menyerahkan predikat survey kepatuhan bagi instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik.

Dikatakan, survei kepatuhan ini dilakukan terhadap sembilan kementerian, empat lembaga, 16 provinsi, 49 kota, dan 199 kabupaten di Indonesia.

"Hasil survei kepatuhan ini menyatakan tahun ini sudah tidak ada lagi kementerian yang masuk zona merah atau predikat kepatuhan rendah," kata Adrianus, melalui rilis pers yang diterima Jubi.

Dengan predikat ini lebih khusus di kementerian, tentu indikator yang juga menjadi perhatian adalah yang berkaitan dengan hak pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti kaum disabilitas, ibu menyusui, dan manula.

Sementara itu, penilaian terhadap pemenuhan komponen standar di lembaga menunjukkan sebanyak 25 persen atau satu lembaga masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Lanjutnya, untuk penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 16 pemerintah provinsi menunjukkan sebanyak 62,50 persen atau 10 pemerintah provinsi masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

Sebesar 25 persen atau empat pemprov masuk zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 12,50 persen atau dua pemprov masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.

"Pemprov Papua masuk dalam zona hijau kepatuhan tinggi. Ini sebuah apresiasi bagi Pemprov Papua," ujarnya.

Ia menambahkan untuk penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 107 pemerintah kabupaten menunjukkan sebanyak 24,12 persen atau 48 pemkab masuk dalam zona merah dengan kepatuhan rendah.

Sebanyak 44,22 persen atau 88 pemkab masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 31,66 persen atau 63 pemkab masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

Penilaian terhadap 49 pemerintah kota menunjukkan sebanyak 18,37 persen atau sembilan pemkot masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Sebanyak 44,90 persen atau 22 pemkot masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang.

"Sebanyak 36,73 persen atau 18 pemkot masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi," katanya.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, mengatakan perlahan tapi pasti Pemprov Papua berada pada jalur yang baik dan tepat.

Diakuinya, sebelumnya Pemprov Papua berada pada zona merah atau predikat kepatuhan rendah, namun berkat kerja keras seluruh stakeholder akhirnya hasil yang dicapai sangat luar biasa dimana bisa menjadi zona hijau.

"Dari 34 provinsi di Indonesia, Pemprov Papua dapat nilai besar. Ini suatu hasil yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi. Kami berharap dapat konsisten dan mempertahankan penilaian ini demi pelayanan kepada masyarakat di Papua," kata Tinal.

Pada kesempatan itu juga, dirinya meminta pemerintah kabupaten se-Papua untuk bekerja keras dalam melaksanakan pelayanan publik dan dapat mengikuti jejak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura yang juga menerima predikat kepatuhan zona hijau.

"Kabupaten yang banyak di Papua kemana semua. Ini kabupaten banyak-banyak bikin apa saja. Masa tidak satupun yang bisa mendapatkan predikat kepatuhan. Contohlah Pemkot Jayapura," ujarnya.

Dari hasil penilaian tertinggi untuk predikat pemerintah kota diberikan kepada Pemerintah Kota Ambon. Pemerintah kabupaten diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis. Pemerintah provinsi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Lembaga diberikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan dan Jasa Pemerintah (LKPP) kemudian Kementerian Pertahanan. (*)

loading...

Sebelumnya

Lantaran sibuk, pelantikan OPD baru akan dilakukan tahun depan

Selanjutnya

Wagub Papua: Jangan ada asumsi liar terhadap kasus Nduga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Rabu, 09 Januari 2019 WP | 6001x views
Polhukam |— Selasa, 08 Januari 2019 WP | 5639x views
Mamta |— Kamis, 10 Januari 2019 WP | 4973x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe