Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Seruan Papua merdeka kembali berkumandang di Manokwari
  • Senin, 10 Desember 2018 — 23:36
  • 11116x views

Seruan Papua merdeka kembali berkumandang di Manokwari

"Ini bentuk protes kami kepada NKRI atas semua perbuatan keji yang dilakukan terhadap kami di atas tanah Papua mulai dari tahun 60-an sampai saat ini," kata Witaya usai melakukan aksi di Halaman Kantor DPR Paoua Barat, Senin (10/12/2018).
Aksi demo memperingati hari HAM sedunia oleh solidaritas peduli HAM Papua di kantor DPR Papua Barat. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).
Hans Kapisa
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Selasa, 15 Januari 2019 | 10:26 WP
Features |
Senin, 14 Januari 2019 | 05:50 WP
Features |
Rabu, 09 Januari 2019 | 08:32 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi - Peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia diperingati oleh warga Manokwari Papua Barat dengan kembali menyuarakan hak penentuan nasib sendiri (self determination) bagi rakyat Papua.

Gabungan organisasi perjuangan kemerdekaan Papua yang tergabung dalam forum solidaritas rakyat Papua peduli HAM menggelar aksi damai di Kantor DPR Provinsi Papua Barat. Dalam aksi ini mereka mendesak Pemerintah Indonesia tak menghalangi Papua untuk menentukan nasib sendiri. Selain itu, mereka juga menagih janji penuntasan berbagai pelanggaran HAM masa lalu di Papua.

Witaya Oagai koordinator lapangan aksi tersebut megatakan, tragedi pembunuhan di tanah Papua melalui berbagai cara merupakan tindakan yang jelas-jelas melanggar HAM. Meskipun berbagai peristiwa sudah terjadi sejak tahun 1961, akan tetapi belum satupun dituntaskan oleh Pemerintah RI.

"Ini bentuk protes kami kepada NKRI atas semua perbuatan keji yang dilakukan terhadap kami di atas tanah Papua mulai dari tahun 60-an sampai saat ini," kata Witaya usai melakukan aksi di Halaman Kantor DPR Paoua Barat, Senin (10/12/2018).

Dalam aksi ini ada enam poin desakan yang disampaikan kepada Pemerintah Indonesia. Pertama, meminta Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Presiden Jokowi untuk segera kembalikan hak dan kedaulatan politik rakyat dan bangsa Papua.

Mereka juga meminta agar seluruh perusahaan asing yang ada di Papua untuk ditutup dan dihentikan operasionalnya. Menghentikan peredaran miras,  mendesak hak penentuan nasib sendiri melalui jalur referendum sebagai solusi perdamaian, menarik militer dari Papua baik pasukan organik maupun non organik dan mengusut tuntas pelaku pembunuhan tokoh-tokoh Papua serta diadili sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Menurut koordinator aksi, perayaan Hari Hak Asasi Manusia sudah seharusnya menjadi momentum untuk menyadarkan semua pihak bahwa rakyat Papua berhak untuk menetukan nasib bangsanya sendiri. Rakyat Papua, berhak atas hidup yang bebas tanpa penindasan, intimidasi apalagi pembunuhan.

"Deklarasi itu berhasil menjawab keprihatinan bangsa-bangsa, serta banyak negara yang mengalami dampak buruk tragedi perang dunia I dan II. Sehingga, deklarasi tersebut ditindaklanjuti dengan berbagai konferensi internasional yang diterjemahkan menjadi peraturan perundang-undangan HAM nasional disetiap negara," ujarnya.

Alexander Nekenem Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Manokwari, dalam orasinya mengatakan, kedatangan massa aksi ke kantor DPR Papua Barat karena merasa semua hak warga pribumi Papua ditindas bahkan dibungkamnya ruang demokrasi.

"Kami ditindas dan dibungkam. Oleh karena itu, di hari HAM sedunia, kami ingin disampaikan bahwa sejak Papua dianeksasi ke dalam NKRI, Papua dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM). Dan sejak saat itu, sebagian rakyat bangsa Papua menjadi buruan TNI/Polri," ujar Nekenem.

Aspirasi yang disampaikan para demonstran merupakan wujud protes yang ingin disampaikan kepada dunia. Lewat aksi ini para demonstran ingin menyampaikan bahwa Papua sedang darurat HAM dan demokrasi.

"Dengan cara apalagi kami bisa sampaikan isi hati kami? Cuma hanya satu kata lawan dan lawan, lawan sistem yang menindas kami, sampai bangsa Papua bebas dari penjajahan kolonial dan kapitalisme yang menguasai tanah dan sumberdaya alam kami," ujarnya. (*).

loading...

Sebelumnya

Fasharkan TNI AL Manokwari tingkatkan profesionalitas

Selanjutnya

Tak punya media center, Mandacan: Terima kasih wartawan ingatkan saya

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Rabu, 09 Januari 2019 WP | 6001x views
Polhukam |— Selasa, 08 Januari 2019 WP | 5639x views
Mamta |— Kamis, 10 Januari 2019 WP | 4973x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe