Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Penanganan kasus Nduga harus jelas; apakah penegakan hukum atau operasi militer?
  • Selasa, 11 Desember 2018 — 15:21
  • 603x views

Penanganan kasus Nduga harus jelas; apakah penegakan hukum atau operasi militer?

Dari kini ke kanan, Raga Kogoya, Engelbert Sorabut dan Theo Hesegem saat memberikan keterangan pers-Jubi/Islami

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Wamena, Jubi - Pasca kejadian penembakan kelompok bersenjata terhadap pekerja PT. Istaka Karya di Distrik Yal, Yigi dan Mbua awal bulan ini, sejumlah pihak baik dari akar rumput dan aktivis meminta agar tidak ada kerancuan dari pihak keamanan dalam melakukan penindakan.

Salah satu pegiat HAM di Papua, Theo Hesegem meminta suatu kejelasan. Apakah yang dilalukan ini merupakan penegakan hukum terhadap TPNPB di wilayah tersebut, ataukah dilakukan operasi militer.

“Kalau mereka itu dikatakan kriminal bersenjata berarti masuk kategori penegakan hukum. Penegak hukum jadi harus lebih mengedepankan aparat penegak hukum, bukan operasi militer sehingga saksi-saksi yang ada di sana itu tidak hilang jejak,” kata Theo Hesegem kepada wartawan saat menggelar jumpa pers di Wamena, Senin (10/12/2018).

Menurutnya, jika penegakan hukum itu pasti semua membutuhkan bukti, saksi. Tapi jika didahului dengan operasi maka semua akan hilang pembuktiannya. Yang ada hanya korban, bukti lain akan hilang.

Selaku pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) di Pegunungan Tengah Papua, ia prihatin dengan kejadian yang terjadi di Nduga. Namun dirinya meminta upaya apapun untuk penyelesaian masalah ini, tidak mengorbankan masyarakat sipil di sana. Baik Orang Asli Papua maupun non Papua.

“Kami tidak menghendaki itu terjadi, karena semua orang punya hak hidup dan hak hidup itu tidak bisa dicabut oleh siapa pun dia, yang (berhak) mencabut nyawa orang hanya Tuhan,” kata Hesegem.

Ia juga menilai, hingga kini informasi yang beredar selama ini masih dianggap simpang siur. Apa yang dieksekusi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) - yang disebut oleh pemerintah Indonesia sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata-  adalah anggota TNI. Bukan masyarakat sipil.

“Sementara pihak aparat mengatakan itu (korban) murni masyarakat sipil. Ini bagi saya masih simpang siur, karena kalau mereka itu TNI, maka TPNPB harus menunjukan identitas mereka sebagai anggota TNI dan menyatakan bertanggungjawab bahwa yang dieksekusi adalah anggota TNI,” ujar dia.

Namun kata Theo, jika belum dipastikan bahwa itu anggota TNI, tetapi masyarakat sipil. Maka TPN PB salah. Salah melakukan eksekusi. Itu adalah tindakan yang tidak menyenangkan dan merugikan sipil dan keluarga yang lain.

“Untuk OPM dan TNI-Polri mau taruh di lapangan mana lalu perang, itu silahkan. Itu urusan mereka, yang kita bicara sekarang itu nasib masyarakat sipil biasa yang pada akhirnya mereka yang jadi korban, dan dampaknya itu masuk kategori pelanggaran HAM berat,” katanya.

Dewan Adat Wilayah Lapago, Engelbert Sorabut menyebutkan segala kejadian pelanggaran kemanusiaan ini suatu kegagalan negara, dimana contoh kasus penyelesaian kasus Paniai yang akan diselesaikan, tetapi hingga kini belum diselesaikan.

“Dewan adat melihat ini suatu kegagalan besar Jokowi untuk penegakan HAM di tanah Papua,” kata Engelbert Sorabut.

Dewan adat juga merasa prihatin dengan kejadian di Nduga, bahwa yang menjadi korban merupakan anak adat baik yang orang asli Papua maupun non Papua yang mempunyai hak hidup di tanah ini.

Meski begitu, ia menilai persoalan di Papua ini akar masalahnya yang tak kunjung selesai. Kenapa ada TPNPB, sehingga dewan adat menilai yang harus dilihat ialah akar persoalan yang ada di Papua.

“Akar persoalan ini kan tuntutan tentang Papua merdeka, sehingga kenapa pemerintah Indonesia tidak bersedia bicara soal ini dengan orang Papua yang tuntur merdeka, jika akar ini tidak selesai, pasti soal ini akan ada terus dan akan terus jatuh korban entah itu sipil orang Papua maupun non Papua maupun TNI-Polri,” ujar Sorabut.

Minta akses ke Nduga dibuka

Engelbert Sorabut juga meminta agar blokade ke Nduga segera dibuka, agar akses pekerja HAM atau kelompok manapun bebas masuk mengambil data di daerah itu.

“Sehingga masyarakat yang lari ke hutan atau kemana ini, kita juga belum tahu apakah susah makan, belum lagi cuaca dingin bahkan kemungkinan akibat kelaparan bisa meninggal, untuk itu akses ini segera buka sehingga semua pekerja HAM, LSM, gereja dan lainnya bebas masuk dan investigasi,” ujar dia.

Theo Hesegem pun beranggapan jika Komnas HAM harus segera membentuk tim kemudian bersama-sama gereja, LSM, pemerhati HAM membentuk tim lalu melakukan investigasi kasus ini.

“Tetapi kedua belah pihak baik TPNPB maupun aparat keamanan TNI-Polri mundur dan berhenti sementara. Beri waktu ke kami untuk melakukan investigasi, dan jika hal ini dilakukan kami bisa ketemu kedua belah pihak, sehingga laporan yang ada pasti,” ujar Hesegem.

Seorang warga Nduga, Raga Kogoya pun mengaku jika adanya informasi yang diterima jika saat ini terjadi di Mbua, Yal, Mbuyalma dan Yigi sudah banyak masyarakat yang mengosongkan tempat tinggal mereka, mereka takut adanya penyisiran aparat keamanan.

“Kami juga meminta agar pihak keamanan dapat membuka blokade akses jalan dari Mbua hingga Mugi, dikarenakan kami ingin melihat keluarga di sana apakah dalam keadaan baik-baik atau sudah meninggal,” ujar Raga Kogoya.

Pasalnya, menjelang perayaan Natal ini, menurutnya masyarakat dari Mbua hingga Mugi belum kembali. Anak sekolah, pegawai pemerintah daerah yang ingin merayakan Natal di kampung mereka karena jalan masih diblokade.

“Ada 12 orang pekerja yang berhasil diselamatkan, ada empat orang di distrik Nirkuri, dan delapan orang di Kroptak. Hanya saja akses seperti apa kita mau masuk dan situasi seperti apa susah, karena tidak bisa sembarang masuk ke wilayah tersebut,” katanya. (*)




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

loading...

Sebelumnya

Caleg perempuan jangan jadi pelengkap Parpol

Selanjutnya

Konflik Nduga, Pemerintah diminta membuka akses dan perlindungan terhadap warga sipil

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe