Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Pemerintah didesak selesaikan kejahatan lingkungan dan HAM
  • Rabu, 12 Desember 2018 — 07:41
  • 966x views

Pemerintah didesak selesaikan kejahatan lingkungan dan HAM

Sejumlah aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Yayasan Pusaka, SOS Tanah Papua, KPKC GKI Tanah Papua, dan PAHAM mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM dan kejahatan lingkungan di Tanah Papua.
Masyarakat adat bersama beberapa LSM saat jumpa pers di salah satu kafe beberapa waktu lalu - Jubi/David Sobolim
David Sobolim
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Sejumlah aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Yayasan Pusaka, SOS Tanah Papua, KPKC GKI Tanah Papua, dan PAHAM mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM dan kejahatan lingkungan di Tanah Papua.

Desakan itu bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia di Provinsi Papua, 10 Desember 2018. Hari HAM ke-75 diperingati dengan keprihatinan atas pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan, serta lingkungan. Kali ini bahkan beberapa korban dihadirkan untuk menceritakan pengalaman mereka.

Aktivis Pembela HAM, Yohanis Mambrasar, mengatakan pihaknya menerima laporan bahwa masyarakat sipil di Kabupaten Nduga terpaksa mengungsi dan eksodus keluar kampung. Tidak ada jaminan keamanan dan pangan bagi mereka.

"Mereka khawatir dan tertekan oleh aktivitas evakuasi yang melibatkan aparat keamanan. Kami juga mendengarkan aktivis gereja yang tertembak dan meninggal di Nduga," ujar Mambrasar.

Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua, Pdt. Matheus Adadikam, dalam rilis yang diterima Jubi, mengatakan Presiden Joko Widodo kurang memberi prioritas kepada penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia, khususnya di Tanah Papua. Padahal Presiden pernah berjanji akan menyelesaikan sejumlah pelanggaran HAM masa lalu di Papua, seperti, Abepura Berdarah, Wamena Berdarah, dan Wasior Berdarah. 

Pola pembangunan dan penanganan masalah di Papua melalui pendekatan keamanan (security approach) dinilai tidak efektif, sebab masyarakat sudah trauma sejak 1 Mei 1969. Oleh sebab itu, pemerintah dan elite politik harus lebih bijak menyikapi penembakan di Kabupaten Nduga. Masyarakat mengalami trauma lantaran Operasi Mampenduma 1986.

"Kami minta agar anggota TNI-Polri tetap mengedepankan profesionalisme dan menjunjung hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku sesuai Konvensi HAM PBB."

Kelompok bersenjata juga diminta agar bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Jangan melibatkan masyarakat karena akan menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak lagi.

Kejahatan lingkungan

Tekanan terhadap lingkungan sebagai sumber kehidupan masyarakat adat Papua juga terjadi di beberapa daerah, melalui pembukaan dan pengrusakan kawasan hutan (deforestasi) untuk usaha perkebunan, pertambangan, dan pembalakan kayu dalam skala luas dan melibatkan pemilik modal, perusahaan trans-nasional, serta aparat negara.

"Hutan keramat dan dusun sagu kami di Muting dan Bupul, Merauke, digusur dan dibongkar oleh perusahaan, tanpa ada musyawarah dan kesepakatan secara bebas, melainkan dilakukan secara singkat dan dengan pemberian kompensasi tidak layak atas tanah maupun kerugian kami," kata Bonefasius Basikbasik Kamijae, Kepala Marga Kamijae.

Pemerintah daerah dan pusat dianggap mengabaikan dan gagal melindungi hak-hak masyarakat sejak proses pemberian izin dan hak usaha pemanfaatan tanah dan hutan. 

Pemerintah juga dinilai tidak konsisten dengan kebijakan dan ketentuan perlindungan hutan dan lahan gambut. 

Adolfina Kuum, aktivis dari Timika, menceritakan kehidupan masyarakat Kamoro dan Amungme berubah sejak perusahaan raksasa PT Freeport Indonesia beroperasi. Kerusakan lingkungan juga belum dipulihkan. Kondisi ini menjadikan pemilik ulayat menjadi korban.

Aesh Rumbekwan dari WALHI Papua menilai kehadiran perusahaan-perusahaan di Papua tidak memberikan rasa aman terhadap masyarakat asli Papua. 

Dalam kondisi seperti itu, katanya, negara tidak hadir untuk melindungi rakyatnya. Di sisi lain, ekspansi dalam skala besar memberikan keuntungan besar terhadap pendapatan negara.

"Tetapi negara belum memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat dan lebih mementingan kepentingan nasional," kata Rumbekwan.

Alih fungsi lahan dan deforestasi dalam skala luas dari aktivitas perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, pertambangan, dan pembalakan kayu, mengakibatkan perubahan iklim dan peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). 

Pemerintah harus mengambil langkah-langkah segera untuk mendorong suhu bumi di bawah 1,5 derajat, demi memastikan jaminan keselamatan rakyat dan ruang hidupnya. 

"Kami minta pemerintah daerah dan pusat segera melaksanakan program untuk mengevaluasi, meninjau kembali, dan mencabut izin-izin usaha pemanfaatan hutan dan lahan yang melanggar serta bertentangan dengan peraturan dan hukum-hukum masyarakat adat," ujar Rumbekwan.

Menurutnya, situasi dan gagasan tersebut dibicarakan dalam Dialog Kebijakan dan Konferensi Masyarakat Adat Papua di Susteran Maranatha, Kota Jayapura, 7-8 Desember 2018.

Dalam pertemuan tersebut resolusi gagasan untuk menyikapi berbagai pelanggaran HAM dan kejahatan lingkungan, antara lain: 

Mendesak pemerintah untuk sungguh-sungguh menyelesaikan pelanggaran HAM berat dan permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua, melalui proses hukum yang terbuka dan memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Pemerintah harus mengambil tindakan segera, untuk memulihkan dan merehabilitasi hak-hak korban dan keluarganya.

Pemerintah segara mengakui, melindungi, dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat Papua, hak atas tanah dan hutan, hak kebebasan berekspresi, hak atas kelembagaan adat dan kebebasan berorganisasi, hak atas pembangunan, hak-hak atas hukum dan peradilan adat. 

Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak merupakan cara efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, kejahatan lingkungan, dan kerusakan hutan.

Franky Samperante dari Yayasan Pusaka, menyebutkan hak orang asli Papua untuk menentukan pembangunan dan memutuskan pemanfaatan tanah oleh pihak luar tertuang dalam peraturan UU Otsus Papua dan peraturan turunannya. 

Namun, pemerintah belum sungguh-sungguh mengakui, melindungi, dan menghormati hak-hak tersebut. 

"Pemerintah mengutamakan kepentingan para pemilik modal atas nama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga gagal mengawasi dan melakukan penegakan hukum atas aktivitas perusahaan yang melanggar dan melakukan kejahatan lingkungan dan tindakan kekerasan terhadap warga," kata Franky. (*)

loading...

Sebelumnya

Hari HAM sedunia, duka Natal di Paniai dan janji Jokowi

Selanjutnya

Kisah penjual jagung rebus mengantarkan anaknya jadi polisi

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe