Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Negara-negara anggota PNA perjuangkan hak atas ZEE
  • Rabu, 12 Desember 2018 — 11:32
  • 538x views

Negara-negara anggota PNA perjuangkan hak atas ZEE

“Kita ingin memastikan bahwa bahkan jika lahan mereka mulai tenggelam, mereka (negara-negara penandatangan PNA) tidak kehilangan ZEE mereka,” tuturnya.
Menteri-menteri dari negara -negara penandatangan Parties to the Nauru Agreement (PNA), berpose setelah rapat tahunan 2016 lalu di Pohnpei, dengan Presiden Federasi Mikronesia, Peter Christian, dan Gubernur Pohnpei, John Ehsa. - RNZI/ Bill Jaynes

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Waikiki, Jubi - Delapan negara Pasifik penandatangan Perjanjian Nauru (Parties to the Nauru agreement; PNA), ingin menggali bagaimana mereka bisa tetap mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mencapai 200 mil dari garis pantai mereka saat ini, sebelum luas daratan negara mereka berkurang akibat naiknya permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim.

“Ini adalah salah satu hal paling penting yang akan mulai dipelajari oleh PNA,” kata CEO PNA, Ludwig Kumoru, di hadapan wartawan di Honolulu menjelang pertemuan komisi Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) ke-15 di kota itu.

“Kita ingin memastikan bahwa bahkan jika lahan mereka mulai tenggelam, mereka (negara-negara penandatangan PNA) tidak kehilangan ZEE mereka,” tuturnya.

Awal tahun ini Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga, juga membahas pentingnya menentukan perbatasan negara dengan menggunakan posisi GPS, dan bukan petunjuk fisik seperti batas pantai agar mereka bisa tetap mempertahankan kepemilikan zona, untuk keperluan perikanan jika pulau-pulau lainnya tenggelam karena naiknya permukaan laut.

Kumoru mengatakan kepada para wartawan bahwa, klaim kepemilikan atas zona tertentu di daerah perairan lepas pantai setelah pulau-pulau hilang karena perubahan iklim, adalah salah satu isu modern yang baru mulai timbul, dan isu ini memerlukan solidaritas regional dari Pasifik, ia tidak bisa ditangani sendiri-sendiri oleh negara-negara anggota.

“Ada banyak hal yang tidak bisa kita, PNA, tangani sendiri,” jelas Kumoru. “Kami harus bekerja bersama-sama - FFA, SPC, bahkan dengan Forum Kepulauan Pasifik (PIF), karena salah satu hal yang merupakan kekhawatiran kita bersama, adalah apa yang akan terjadi jika permukaan air laut naik dan negara-negara kehilangan daerah pesisir mereka. Jadi, bagi PNA, meskipun isu perubahan iklim tidak secara langsung merupakan masalah PNA, ini adalah ancaman yang terus berkembang. Jadi, kita ingin memastikan bahwa, bahkan jika daratan pesisir mereka menghilang, mereka tidak boleh kehilangan ZEE mereka juga.”

Forum Lembaga-lembaga Perikanan (Forum Fisheries Agency; FFA) adalah salah satu konsorsium organisasi-organisasi antar-pemerintah Pasifik, yang sedang bekerja dalam proyek ‘The Pacific Maritime Boundaries Project’ untuk membangun zona-zona maritim di bawah Konvensi PBB mengenai Hukum Laut.

Ahli Hukum Kelautan dan Direktur Jenderal FFA, Dr. Manu Tupou-Roosen, menerangkan kepada para wartawan, bahwa pemimpin-pemimpin Pasifik telah menyatakan isu perubahan iklim, sebagai ancaman terbesar bagi kawasan itu.

Dr. Tupou-Roosen lalu menjelaskan bahwa Hukum Laut yang berlaku saat ini, tidak memiliki petunjuk yang jelas mengenai klaim EEZ negara-negara Pasifik setelah naiknya permukaan laut.

Kumoru mengatakan bahwa inisiatif PNA ini, akan sangat menguntungkan negara-negara penandatangan PNA dan negara-negara Pasifik lainnya, yang rentan terhadap dampak perubahan iklim

Negara-negara Kepulauan Pasifik lain yang juga terancam oleh naiknya permukaan laut, dan juga mendapatkan keuntungan dari penentuan batas negara menggunakan posisi GPS adalah Kiribati, Kepulauan Marshall, serta Federasi Mikronesia. (PINA/PACNEWS)

loading...

Sebelumnya

Lepra muncul kembali di PNG

Selanjutnya

Niue tuntut organisasi Swedia akibat nama domain

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe