Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. HAM di Pasifik setelah 70 tahun Deklarasi Universal
  • Rabu, 12 Desember 2018 — 11:40
  • 526x views

HAM di Pasifik setelah 70 tahun Deklarasi Universal

HAM adalah konsep yang relatif baru di Pasifik, dan telah melahirkan berbagai diskusi dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru mengenai letaknya di antara budaya, tradisi, dan nilai-nilai adat kawasan Pasifik.
Pekerjaan SPC melalui Regional Rights Resource Team (RRRT) di Kiribati. - Pacific Community (SPC)

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Dr. Audrey Aumua

Titik-titik kecil membentang di hamparan luas lautan bebas, setiap Negara atau Wilayah Kepulauan Pasifik (Pacific Island Country or Territory; PICT) itu unik, namun sampai selamanya mereka terikat satu sama lain, oleh Samudra Pasifik serta kemiripan dalam budaya, tradisi dan nilai-nilai. Menutupi wilayah terbesar di dunia, dengan populasi paling kecil dan terisolasi, Kepulauan Pasifik adalah rumah bagi keragaman budaya, dan pusat dari seperempat bahasa di seluruh dunia. Kawasan ni terdiri dari 22 negara dan teritori, 15 di antaranya merupakan bekas koloni, dan tujuh adalah wilayah luar negeri dari Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis.

Meski kata Pasifik menimbulkan gambaran mengenai matahari, selancar, pasir pantai, wajah-wajah ramah, dan gaya hidup yang dikenal dengan istilah ‘Pacific time’, citra populer ini hanya menggambarkan sebagian kecil dari sebuah kisah dengan sub-plot rumit, mencakup isu-isu seperti ketidaksetaraan, kekerasan berbasis gender, keberlanjutan, globalisasi, konflik antar etnis, dan ancaman akibat perubahan iklim. Bagaimana HAM masuk dalam narasi Pasifik dan kearah mana cerita ini menuju?

HAM di kawasan Pasifik

HAM adalah konsep yang relatif baru di Pasifik, dan telah melahirkan berbagai diskusi dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru mengenai letaknya di antara budaya, tradisi, dan nilai-nilai adat kawasan Pasifik.

Untuk saat ini, pengakuan akan pentingnya HAM dan peran positif, dimainkannya dalam membantu mencapai pembangunan berkelanjutan tampaknya terus meningkat, diantara pemerintah Kepulauan Pasifik. Dari 2019-2021, misalnya, Fiji akan duduk dalam Dewan HAM PBB, negara PICT pertama yang berhasil mencapai posisi ini, sementara Kepulauan Marshall juga telah mengumumkan rencana pencalonannya, untuk menjadi anggota Dewan yang sama dari 2020-2022.

Minat negara-negara PICT dalam membentuk lembaga-lembaga HAM tingkat nasional (national human rights institutions; NHRIs), juga telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir - misalnya, Samoa (2013) dan Tuvalu (2017) telah bergabung dengan Fiji dalam membentuk NHRI, sementara beberapa PICT lain juga sedang menilai dan mempertimbangkan, apakah mereka pun perlu mendirikan NHRI.

Namun, bukti yang paling jelas atas komitmen para pemimpin Pasifik dalam bidang HAM, adalah dalam bentuk dokumen 2005 Pacific Plan Strengthening Regional Cooperation and Integration, dimana salah satu isinya yang paling penting mendorong ratifikasi dan implementasi perjanjian-perjanjian luar negeri dalam bidang HAM, sebagai target utama bagi kawasan itu.

Pada tahun 2012, Deklarasi Pemimpin-pemimpin Pasifik dalam Kesetaraan Gender, Pacific Leaders’ Gender Equality Declaration, diresmikan. Deklarasi ini menekankan pentingnya menerapkan kebijakan-kebijakan nasional, khusus untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Kerangka kerja Framework for Pacific Regionalism tahun 2014, yang menggantikan Pacific Plan 2005, juga menyambut “tata pemerintahan yang baik, ketaatan penuh terhadap nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, penegakan HAM, kesetaraan gender, dan komitmen terhadap masyarakat adil”, serta “inklusivitas penuh, keadilan, dan kesetaraan bagi semua orang di Pasifik.”

Pada tahun 2015, anggota-anggota Parlemen dari 11 negara PICT mengadopsi Deklarasi Denarau, Denarau Declaration on Human Rights and Good Governance, yang mengakui HAM, bersama dengan tata pemerintahan yang baik, sebagai pilar-pilar penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan budaya di kawasan tersebut. Di tahun 2016, Kerangka Kerja Pacific Framework on the Rights of Persons with Disabilities Pasifik mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, diadopsi oleh pemimpin-pemimpin Pasifik sebagai bukti komitmen mereka, dalam membangun Pasifik yang inklusif dan adil bagi semua penyandang disabilitas.

Persoalan-persoalan HAM utama

Meski pemerintah di Pasifik dari luar terlihat semakin menghormati HAM, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah HAM di kawasan ini. Isu-isu regional dengan dimensi dan implikasi HAM yang signifikan, termasuk tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang tinggi, hak-hak orang difabel, dan perubahan iklim.

Studi Kesehatan dan Keselamatan Keluarga di 11 negara PICTs sejak 2008 menunjukkan bahwa 63% perempuan di Melanesia, 44% perempuan di Mikronesia, dan 43% di Polinesia, pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual, setidaknya satu kali dalam seumur hidup mereka. Terlepas dari pelbagai kemajuan dalam hal pemberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, perempuan Pasifik hanya memiliki 7,7% kursi di parlemen-parlemen nasional negara PICT, persentase keterwakilan dalam parlemen paling rendah di seluruh dunia.

Selain itu, masih ada hukum dan regulasi di Pasifik yang memperlakukan perempuan dan anak perempuan dengan berbeda, membatasi peluang dan hak mereka dalam hal-hal penting seperti pekerjaan, perlindungan sosial, pengambilan keputusan, kepemilikan tanah, pendidikan, dan lain-lain. Jumlah perempuan yang terlibat sebagai tenaga kerja pun rendah di Pasifik - di beberapa negara, partisipasi laki-laki dalam sektor formal hampir dua kali lipat dari perempuan (di Melanesia, rasionya mencapai tiga banding satu).

Meskipun pemimpin-pemimpin Pasifik telah menunjukkan komitmen dengan Deklarasi Gender Equality 2012, dan penandatanganan serta ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, dilakukan oleh 12 negara PICT, anggaran yang dialokasi secara nasional untuk kementerian atau departemen pemberdayaan perempuan tingkat nasional di seluruh wilayah Pasifik, untuk menanggulangi isu-isu terkait perempuan adalah kurang dari 1%, dan hampir semua kementerian juga tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk menangani isu-isu terkait gender.

Diperkirakan sekitar 1,5 juta populasi Kepulauan Pasifik hidup dengan disabilitas. Di Pasifik, penyandang disabilitas adakah komunitas yang paling miskin dan paling terpinggirkan. Perempuan dan anak perempuan difabel dua sampai tiga kali lebih sering menjadi korban kekerasan fisik dan seksual. Terlepas dari komitmen pemimpin-pemimpin Pasifik di bawah kerangka kerja mengenai hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah nasional hanya mengalokasikan 0,2% dari alokasi anggaran nasional untuk mendukung kelompok difabel.

Kesimpulan

Kawasan Pasifik dan orang-orangnya layak untuk diberikan perlindungan dan peluang, yang dijamin oleh suatu kerangka kerja HAM yang kuat.

HAM menguatkan nilai kita masing-masing sebagai individu, dan sebagai anggota komunitas kita, dan sebagai anggota dari keluarga global yang seharusnya tidak akan mengabaikan siapa pun. Meskipun sudah banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak hal lainnya yang juga harus dilakukan, untuk menghilangkan kekisruhan tentang HAM di Pasifik; untuk mengembangkan budaya HAM di seluruh kawasan ini, yang menjaga dan merayakan semua hal yang baik tentang Pasifik.

HAM, pada hakikatnya, adalah tentang menghormati dan menghargai, maka pengembangan budaya HAM di Pasifik harus didasari oleh kedua nilai tersebut. Masih banyak bagian dari komunitas Pasifik yang belum mengerti apa arti HAM, dan masih sangat tenggelam dalam budaya, nilai-nilai dan tradisi mereka sendiri. KIta harus berhati-hati dalam memastikan bahwa kemajuan isu HAM di kawasan Pasifik, dilakukan melalui jalan yang menghormati dan sesuai dengan konteks Pasifik, sementara pada saat yang sama, juga sesuai dengan kebenaran mendasar dari ideal HAM. (The Parliamentarian, Commonwealth Parliamentary Association (CPA) Secretariat)


Dr. Audrey Aumua adalah Wakil Direktur-Jenderal Komunitas Pasifik (SPC), sebuah organisasi regional yang mewakili 26 negara dan wilayah di Kepulauan Pasifik.

loading...

Sebelumnya

PM Solomon tanda tangani komitmen jaga hutan

Selanjutnya

Hindari petisi pengadilan, 27 MP Fiji sembunyi

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe