Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Kekerasan anak dan perempuan belum terdata baik
  • Rabu, 12 Desember 2018 — 12:27
  • 536x views

Kekerasan anak dan perempuan belum terdata baik

"Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jayapura menyebutkan sepanjang tahun 2018 ada 68 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dari 68 kasus, 46 di antaranya adalah KDRT"
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia (APIK) Papua, Nur Aida Duwila, saat menunjukkan foto pelaku pelecehan seksual - Jubi/Roy Ratumakin

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia (APIK) Provinsi Papua meyakini banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum terdata baik. Dengan kata lain, jumlah korban melebihi data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Kota Jayapura. Korban disebut enggan melaporkan kasusnya kepada instansi terkait.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia (APIK) Provinsi Papua, Nur Aida Duwila, mengatakan kasus yang terdata di BPPPA Kota Jayapura itu adalah korban yang melapor ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak kepolisian dan BPPPA sendiri. 

"Saya yakin masih banyak kasus tapi tidak bisa terdata karena tidak ada laporan," kata Nur Aida, kepada Jubi, di Jayapura, melalui seluler, Selasa, 11 Desember 2018.

Menurut Duwita, korban tidak mau melapor karena takut dengan ancaman pelaku. Dirinya mencontohkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Perempuan dan anak kerap menjadi korban.

"Korban kekerasan tersebut enggan melapor karena ketika urusan selesai, baik di pihak kepolisian maupun pendampingan dari tim PPA dan BPPPA, pelaku dan korban masih tetap tinggal satu rumah. Dan ini akan berpotensi terulang kembali kasus kekerasan tersebut. Malah akan lebih fatal," ujarnya.

Dikatakan, dari 68 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagian besar laporannya ditarik oleh korban.

"Ya, alasannya seperti itu. Untuk itu, saya berharap kaum laki-laki atau pun oknum-oknum yang melakukan kekerasan untuk dapat menyelesaikan sebuah persoalan, ada baiknya dengan kepala dingin tanpa harus ada kekerasan," katanya.

Ia berpendapat pelecehan seksual terhadap anak-anak tidak bisa diampuni dan harus diproses hukum.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak bisa didiamkan atau dengan jalur damai. Pelaku harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. 

"Kenapa? Karena korban akan mengalami trauma panjang. Apalagi di Papua, khusus di Kota Jayapura minim sekali psikiater yang melakukan pemulihan mental terhadap anak dari korban pelecehan seksual tersebut," ujarnya.

Data BPPPA Kota Jayapura menyebutkan sepanjang tahun 2018, ada 68 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dari 68 kasus, 46 di antaranya adalah KDRT.

"Terbanyak kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak ada enam kasus, dua di antaranya sudah masuk ke persidangan," kata Kepala BPPPA Kota Jayapura, Betty Puy.

Puy melanjutkan dari 68 kasus tersebut juga 33 kasus di antaranya bisa ditangani hingga tuntas. Namun selebihnya para pembuat aduan menarik aduannya karena pertimbangan lain.

"Kami tidak bisa mengintervensi hingga ke dalam kalau kasus tersebut sudah dicabut oleh yang bersangkutan. Sedangkan yang sedang berproses atau sudah selesai perkaranya itu hampir semuanya dalam bentuk penyelesaian secara kekeluargaan. Namun ada surat perjanjian yang diberikan sebagai tanda agar hal tersebut tidak terjadi lagi," ujarnya.

Soal kasus kekerasan terhadap anak, kata Betty, dari enam kasus kekerasan terhadap anak, dua di antaranya sudah masuk ke meja hijau alias pengadilan. Dua kasus ini adalah pelecehan seksual.

Disebutkan, pemicu kasus-kasus di atas adalah minuman beralkohol (minol) dan faktor ekonomi.

"Ibu-ibu juga harus bisa melihat situasi di mana ketika suami atau pelaku sedang dipengaruhi miras apa yang harus dilakukan agar kekerasan itu tidak terjadi," ujarnya.

Betty mengharapkan agar para orangtua dapat menjaga anak-anaknya dengan baik,.sehingga kasus seperti pelecehan seksual tidak terjadi.

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, menuturkan pengaruh kekerasan terhadap perempuan dan anak kebanyakan dipengaruhi oleh minol, sehingga ke depannya pedagang minol harus ditertibkan.

Dia mengakui sudah memerintahkan Satpol PP dan Kepolisian Kota Jayapura untuk melakukan sweeping di tempat-tempat hiburan dan kios-kios penjual minol.

"Saya sudah keras dengan miras karena di Kota Jayapura juga sudah perda. Saya harap masyarakat dapat mematuhi perda yang sudah ada," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

17 tahun Wasior berdarah, korban hanya butuhkan kepastian hukum

Selanjutnya

Alasan ekonomi, picu perempuan Papua jadi PSK di Manokwari

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe