Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Kemendagri sepakat dana Otsus Papua diperpanjang
  • Rabu, 12 Desember 2018 — 18:27
  • 981x views

Kemendagri sepakat dana Otsus Papua diperpanjang

Ia juga yakin, kemungkinan konsistensi perpanjangan dana Otsus akan didukung DPR RI meskipun keanggotaannya nanti berubah.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono - tempo.co

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Kementerian dalam negeri menunjukan adanya kemungkinan perpanjangan dan Otonomi Khusus untuk Papua. Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono dalam diskusi di DPR RI, Selasa (11/12/2018) lalu.

“Revisi jadi kebutuhan dan saya kira secara prinsip sependapat untuk dilakukan revisi, khususnya terkait untuk hal yang sifatnya memperpanjang dana khusus," kata Sumarsono, dikutip viva.co.id.

Berkaitan dengan hal ini, ia mengatakan harus dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Otsus itu sendiri, terutama untuk perbaikan-perbaikan. Hal penting yang perlu direvisi menurutnya adalah perubahan pada formula pola pengelolaan, penyaluran, pertanggung jawaban, dan pendekatan secara manajemen.

Ia juga yakin, kemungkinan konsistensi perpanjangan dana Otsus akan didukung DPR RI meskipun keanggotaannya nanti berubah.

Terkait penilaian pada Otsus, lanjutnya, harus dilihat dari indikator secara keseluruhan. Hampir semua indikator dari segi tren analisis menunjukkan peningkatan sisi kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Namun ia sepakat bahwa jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, Provinsi Papua dan Papua Barat masih berada di paling bawah.

Meski demikian, DPR RI beranggapan kelemahan Otsus itu ada pada pengelolaan sistem keuangannya karena tidak bersifat khusus. 

"Seharusnya dana Otsus dalam pengelolaanya tidak bisa disamakan dengan dana perimbangan lainnya. Keganjilan ini diketahui usai kami melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua," kata Ketua Komisi IV DPD RI, Ajiep Padindang.

Oleh karena itu DPR RI akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan untuk membicarakan sistem pengelolaan dana Otsus di Papua.

Sebab, kata ia, berapa besarpun dana Otsus yang diterima Papua, tapi sepanjang sistem pengelolaannya sama dengan keuangan secara umum, pemda akan mengalami kesulitan. (*)

loading...

Sebelumnya

Wapres sebut pemerintah pusat tak pernah ambil kekayaan Papua

Selanjutnya

Konferensi Perempuan Timur 2018 hasilkan 5 rekomendasi

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe