TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lembar Olahraga
  3. Pengurus Wushu Papua hasil musprov di Merauke dinilai ilegal
  • Kamis, 13 Desember 2018 — 02:14
  • 701x views

Pengurus Wushu Papua hasil musprov di Merauke dinilai ilegal

"Pengurus yang baru harus orang-orang yang tinggal, hidup dan bekerja/mencari di Papua, agar dapat melanjutkan aspirasi-aspirasi dari semua pengurus Wushu daerah," ujarnya.
Carol Renwarin menyalami legenda bulu tangkis Indonesia, Icuk Sugiarto saat berkunjung ke Jayapura – Jubi/Jean Bisay
Jean Bisay
[email protected]
Editor :
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Kepengurusan Wushu Indonesia (WI) Papua hasil musyawarah provinsi (musprov) di Merauke awal Desember 2018 dinilai illegal.

Sejumlah kejanggalan yang ditemukan adalah pengurusnya intinya berdomisili di luar Papua.

Ketua Harian Pengcab Wushu Biak Numfor, Yusuf Kondengis mengatakan, pihaknya mendesak dan momohon KONI Papua dan Pengurus Besar Wushu Indonesia di Jakarta segera menerbitkan surat rekomendasi untuk membubarkan SK Pengprov WI Papua yang saat ini sedang beredar.

Dalam surat protes bernomor PRTS-01/WS/PengdaBiak/2018 tertanggal 7 Desember 2018 yang diterima Jubi, Selasa (11/12/2018) sekaligus mendesak untuk tidak lagi melibatkan oknum pengurus lama yang tidak jelas status atau domisili dan tempat tinggalnya.

Yusuf Kondengis menegaskan, para oknum yang ingin merusak Papua dan merusak persatuan negara Indonesia tercinta ini, kejurnas dan PON dibuat untuk mempersatukan masyarakat dari ujung Sabang sampai Merauke, bukan mencari untung nama dan uang dari Merauke dan Papua, lalu dibawa ke Jawa untuk membangun.

Carol Renwarin menambahkan, kepengurusan WI Papua masa bhakti 2015-2019 sesuai surat keputusan PBWI nomor Kep-08/PB.WI/VI/2015 tertanggal 18 Juni baru berakhir tahun depan.

"Musprov Wushu yang dilaksanakan di Merauke baru-baru ini banyak mendapat protes dari pengurus kabupaten/kota dan secara organisasi adalah cacat hukum," katanya.

Carol Renwarin, ketua harian Pengprov WI Papua, dalam kepengurusan yang masih aktif menilai banyak kejanggalan serta ada pemaksaan kehendak dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

Kondengis mengaku sampai detik ini tidak ada konsolidasi hasil musyawarah provinsi Wushu di Merauke untuk menentukan struktur kepengurusan baru.

Ia menegaskan terbitnya surat WI Papua nomor 03/Pengprov.WI.PP/XI/2018 tanggal 6 Desember 2018, menunjukan sikap nepostisme atau semena-semena dan memilih pengurus beserta keluarga intinya yang berdomisili di luar Papua.

"Pengurus yang baru harus orang-orang yang tinggal, hidup dan bekerja/mencari di Papua, agar dapat melanjutkan aspirasi-aspirasi dari semua pengurus Wushu daerah," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Atlet sepatu roda Papua tes fisik di UNJ

Selanjutnya

Dua langkah lagi Persewar tembus Liga 2

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe