Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Pemberian gelar adat, antara berkat dan kutuk
  • Kamis, 13 Desember 2018 — 12:19
  • 704x views

Pemberian gelar adat, antara berkat dan kutuk

Mananwir Paul Finsen Mayor Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Papua Barat, mengingatkan bahwa pemberian gelar adat kepada orang lain yang notabene tak ada hubungan darah, sebab akan berpotensi buruk kepada masyarakat adat itu sendiri.
Mananwir Paul Finsen Mayor - Jubi/dam

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Mananwir Paul Finsen Mayor Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Papua Barat, mengingatkan bahwa pemberian gelar adat kepada orang lain yang notabene tak ada hubungan darah, sebab akan berpotensi buruk kepada masyarakat adat itu sendiri.

“Memang hal-hal yang ada di dalam setiap suku itu berbeda, prosesi itu sangat sakral dan tidak sembarangan diberikan. Karena pemberian gelar adat itu membawa dua unsur kutuk dan berkat,” katanya, saat dihubungi Jubi, melalui saluran telepon genggam, Rabu (12/12/2018) malam.

Oleh karena itu, Mananwir Paul Finsen Mayor mengimbau kepada setiap keret di tanah Papua agar jangan memberikan sembarang gelar kepada kepada orang lain, apalagi di tahun politik jelang Pemilu 2019 mendatang.

“Pemberian gelar itu bukan jaminan bahwa mereka yang telah menerima nama adat itu akan berpihak kepada kita,” kata Mananwir Mayor.

Pemberian gelar, kata Mayor, mestinya harus melalui mekanisme dari setiap keret, apakah semua keret dalam setiap suku sudah menyetujui dan menyepakatinya.

“Jadi harus melalui musyawarah keret atau tingkat mnu. Berbeda kalau melalui semua mekanisme yang berlaku dalam setiap keret di tanah Papua,”katanya seraya menambahkan kalau pemberian itu berada di tahun politik jelas mencederai nilai-nilai luhur budaya orang asli Papua dan nuansa adatnya jelas-jelas tidak ada.

Tak heran kalau pemberian gelar anak adat Sentani kepada Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto jelas bernuansa politik jelang Pemilu 2019 mendatang.

Meskipun Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Demas Tokoro, menegaskan Tommy Soeharto diangkat menjadi anak adat Sentani dari tiga kampung yakni keluarga Simporo, Babrongko, dan Yoboi dianggap positif dan sah. Apalagi telah dilakukan pengalungan noken oleh Abhu Afaa.

Pemberian gelar adat

Sebenarnya pemberian gelar dan tokoh adat sudah berlangsung lama dan bukan sesuatu yang baru. Berabad lalu orang Papua dari Kepala Burung, di wilayah Sorong dan sekitarnya, banyak memperoleh gelar dari Kesultanan Ternate.

Penyematan gelar itu disebut dengan beragam nama. Misalnya Kapitan Laut, Mayor Sangaji, Korano, Jojou (Rejau), Kapitarau, Sawai, Urbasa, Dimara, Kapitan, dan Mudau. Tugas mereka membawa upeti kepada Sultan untuk memperoleh gelar dan penghargaan lainnya.

Kini gelar itu bergeser dari orang Papua atau masyarakat adat setempat kepada tokoh yang dianggap berjasa membangun daerahnya.

Ketua Dewan Adat Biak, Mananwir Yan Pieter Yarangga, pernah juga memberikan gelar kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Biak Numfor, Abraham Benyamin Sitinjak. Sitinjak dari Tanah Batak diberi gelar Mambri (pahlawan/jagoan) atau pembela kebenaran dan hukum oleh masyarakat adat Biak.

Gelar itu diberikan dalam bentuk piagam dan penyerahannya langsung oleh Ketua Dewan Adat Biak saat itu, Mananwir Pieter Yan Yarangga.

DR. JR. Mansoben dalam “Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya” menyebutkan kepemimpinan tradisional dalam suku-suku di Papua terdiri dari bentuk Kerajaan, Ondoafi, Pria Berwibawa (Big Man), dan Sistem Kepemimpinan Campuran.

Di Biak Numfor yang dimaksud dengan Sistem Kepemimpinan Campuran ialah pemimpin yang berasal dari turunan, dipandang sebagai Manseren Mnu, karena memiliki wawasan yang luas atas semua segi kehidupan masyarakat; hak tanah, pandai mengatur, berwibawa, gagasannya baik, berani, kharismatik, murah hati, melindungi masyarakat, sehingga kekayaannya diserahkan untuk membantu yang lemah atau hutang dari masyarakat, usaha berwiraswasta (pandai besi, perahu, jaring) untuk masyarakat, dan untuk berdagang.

Karena seseorang memiliki kemampuan yang tercantum di atas maka dia sangat disegani dan diberi gelar atau predikat Manseren Mnu atau Mananwir Mnu/Mambri.

Ada juga yang bukan berasal dari klen pemukim pertama tetapi memiliki kriteria seperti yang tercantum di atas bisa mendapat predikat Manseren Mnu atau Mambri. Karena ada pengakuan dengan dua sistem di atas maka di Biak dikenal sistem kepemimpinan campuran.

Beberapa tahun lalu di Kabupaten Merauke khususnya Suku Marind dari klen Gebze, mantan anggota DPR RI sekaligus CEO PT Medco Group, Arifin Panigoro, dikukuhkan sebagai anak adat suku Marind marga Gebze. Dia dikukuhkan dengan penambahan nama di depan menjadi Arifin Dipanigoro Warku Gebze.

Pengukuhan Arifin Panigoro sebagai anak adat dari Suku Marind Marga Gebze menurut Wakil Ketua LMA Kabupaten Merauke, Albert Mouwen Gebze, agar ada tanggung jawab besar yang dipikul untuk membangun orang Marind di tanah Marind.

DAP dan gelar adat

Manifesto Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat Papua dalam poin ke 7 menyebutkan masyarakat adat Papua menghargai dan terbuka untuk bekerja sama dengan pihak luar dalam memanfaatkan sumber daya alam Papua secara berkelanjutan untuk membangun ekonomi masyarakat adat di tanah Papua.

Dalam buku Dewan Adat Papua berjudul Memahami Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat Papua bab XIV tentang pemberian tanda jasa pasal 39 menyebutkan, ayat (1) Dewan Adat Papua dapat memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya. (2) Tanda jasa dan tanda kehormatan diberikan kepada perorangan maupun kepada kelompok atau institusi yang berjasa kepada masyarakat adat. (3) Kriteria, bentuk, isi, dan mekanisme pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan berdasarkan pada budaya dan atau norma-norma adat setiap suku yang ditetapkan di dalam mekanisme pengambilan keputusan DAP.

Selanjutnya dalam Pasal 40 memberikan penjelasan (1) Masyarakat dan para pemimpin adat baik secara perorangan, maupun kelompok, atau atas nama institusi apapun tidak dibenarkan untuk memberikan hak kesulungan serta melantik atau mengukuhkan seseorang sebagai kepala suku, panglima perang, Ondoafi dan lain lain yang sejenisnya pada pihak yang tidak ada hubungan darah garis keturunan anak-anak sulung secara turun temurun, apalagi kepada pihak luar.

(2) Barang siapa menyerahkan atau menjual hak kesulungannya kepada pihak lain seperti tersebut pada ayat (1) di atas, berarti segala haknya juga ikut hilang secara nyata maupun tak nyata dan akan merugikan masyarakat adat dalam jangka panjang maka yang bersangkutan harus menerima sanksi sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku dalam kampung dan sukunya demi ketentraman masyarakat adat.

Meskipun dalam aturan adat secara tertulis telah dilakukan oleh Dewan Adat Papua (DAP) ternyata bentuk-bentuk pengukuhan dan pengangkatan bisa saja berlangsung hingga sekarang. Ini berarti kembali ke dalam ketentuan, Dewan Adat Suku (DAS) agar lebih berperan guna menentukan kebijakannya termasuk pengukuhan tokoh dan pemberian gelar adat. Pasalnya jika sesuai dengan nilai-nilai luhur adat bisa membawa berkat, dan sebaliknya kalau berlawanan justru membawa petaka dan kutuk. (*)

loading...

Sebelumnya

Lebih dari seribu OAP jadi tenaga kerja proyek Tangguh Train 3

Selanjutnya

Setelah registrasi Kemendagri, Perda RZWP3K Papua Barat ditetapkan awal 2019

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe