Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Konflik Nduga, KNPI tagih Janji Gubernur Papua melapor ke PBB
  • Kamis, 13 Desember 2018 — 10:04
  • 9020x views

Konflik Nduga, KNPI tagih Janji Gubernur Papua melapor ke PBB

Pemerintah Kabupaten Nduga bersama DPRD setempat dan gereja maupun mahasiswa, telah membentuk tim dan dalam waktu dekat akan turun melihat kondisi masyarakat di Distrik Mbua, Yal, Dal, Yigi, Mbuyalma dan Nirkuri.
Ketua KNPI kabupaten Nduga (tengah) bersama anggota KNPI saat memberikan keterangan pers terkait situasi di kabupaten Nduga - Jubi/ Agus Pabika

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kabupaten Nduga menagih janji Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe yang akan menindak tegas dan melaporkan ke Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) siapapun yang membunuh orang asli Papua.

Ucapan tersebut disampaikan gubernur provinsi Papua Lukas Enembe usai melantik dan melakukan syukuran atas dilantiknya bupati Puncak di kampung Harapan kabupaten Sentani tanggal 24 September 2018, lalu.

Abula Kogoya Ketua KNPI Kabupaten Nduga mengatakan, tindakan ini sebagai perempumaan seorang anak yang menagih janji kepada seorang bapak di mana gubernur Papua pernah mengatakan apabila ada seorang orang asli Papua dibunuh, dirinya akan melaporkan ke PBB, dan hal ini sudah terjadi.

“Bapak punya hari kerja belum sampai 100 hari, sudah ada lebih dari satu orang Papua yang dibunuh di kabupaten Nduga belum juga terhitung di kabupaten lain,” katanya.

Maka, kata Abula sebagai ketua KNPI kabupaten Nduga meminta dan menagih janji tersebut untuk menyelesaikan kasus di Nduga.

“Kepada bapak Lukas Enembe, mulai hari ini juga sebelum masuk ke tahun 2019, segera orang PBB harus datang untuk menjawab semua situasi, kondisi yang terjadi di kabupaten Nduga, Papua,” tegasnya.

Sebagai pemilik tanah dan negeri Nduga, menurutnya Orang Asli Papua sendiri tidak diberikan ruang dan akses sampai ke dalam Nduga, karena akses untuk masuk keluar dibatasi oleh pihak keamanan TNI/Polri.

“Kami serasa jadi tamu negeri kita sendiri, biasanya kita masuk keluar bebas tapi hari ini di dua distrik Yigi dan Mbua sekarang menyebar ke distrik sekitar. Gerak-gerik kami dibatasi dan sampai saat ini kami tidak bisa masuk melihat warga masyarakat di sana,” katanya.

Sebagai ketua pemuda Nduga, ia meminta kepada pemerintah untuk membuka akses seluas-luasnya terutama utusan PBB sesuai dengan pernyataan gubernur Papua. Hal ini karena yang menjadi korban di sana bukan TPNPB melainkan warga sipil dan pendeta yang tidak tau masalah.

“Setelah PBB masuk lalu diikuti dengan pihak gereja, pemerhati HAM semua boleh masuk, karena hari ini kita dengar begitu banyak bom yang diturunkan, begitu banyak korban, begitu banyak yang mengungsi dan hari ini sudah terjadi kelaparan merugikan orang asli Papua.

Ia juga meminta kepada aparat keamanan TNI/Polri untuk segera membuka akses masuk, karena hingga saat ini jalan dari Wamena dekat danau Habema sampai masuk ke Tigi – Mbua hingga di bawah dijaga ketat TNI/Polri, yang menimbulkan ketakutan warga yang ingin melintas masuk melihat keluarga mereka.

“Bila masalah ini terus berlanjut akan mengorbankan warga sipil. Di setiap media massa sudah jelas bahwa yang melakukan adalah kelompok TPNPB seharusnya mereka selesaikan sesama yang punya senjata bukan menembak warga sipil,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Nduga bersama DPRD setempat dan gereja maupun mahasiswa, telah membentuk tim dan dalam waktu dekat akan turun melihat kondisi masyarakat di Distrik Mbua, Yal, Dal, Yigi, Mbuyalma dan Nirkuri.

Wakil Bupati Nduga, Wentinus Nimiangge kepada wartawan di Wamena, Selasa (11/12/2018) mengatakan, kesimpangsiuran informasi soal kondisi korban dan masyarakat sipil yang ada di sejumlah distrik itu, membuat pemerintah daerah akan turun untuk mengeceknya. (*)

loading...

Sebelumnya

DPR Papua akan gelar paripurna selama sepekan

Selanjutnya

MK tolak permohonan sengketa pilkada Deiyai

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe