Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nabire Membangun
  3. Pelatihan pendampingan dana Respek bagi aparat kampung di Nabire
  • Kamis, 13 Desember 2018 — 19:13
  • 577x views

Pelatihan pendampingan dana Respek bagi aparat kampung di Nabire

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Nabire menggelarkan pelatihan pendampingan dana Respek (Rencana Strategis Pembangunan Kampung) bagi aparat kampung yang terdiri dari kepala kampung (kakam) dan bendahara.
Para aparat kampung saat mengikuti pelatihan – Jubi/Titus Ruban

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Nabire, Jubi – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Nabire menggelarkan pelatihan pendampingan dana Respek (Rencana Strategis Pembangunan Kampung) bagi aparat kampung yang terdiri dari kepala kampung (kakam) dan bendahara.

Dana Respek bersumber dari dana Otsus yang diperuntukan bagi kampung dan kelurahan, yang diatur berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, disertai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2016.

Staf Bidang Pemerintahan Kampung, Izak Kbarek, mengatakan sasaran yang ingin dicapai melaluli pelatihan ini, ilmu yang diperoleh selama pelatihan bisa dterapkan di kampung masing-masing.

“Jadi yang kami harapkan adalah setelah pelatihan ini bisa diteruskan kepada masyarakat dan aparat di kampung untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan,” tutur Kbarek, saat ditemui Jubi, disela-sela pelatihan, Kamis (13/12/2018).

Dijelaskan, penggunaan dana Respek diperuntukan hanya bagi tiga bidang yaitu 50 persen untuk usaha ekonomi produktif, 30 persen untuk peningkatan kapasitas kelembagaan kampung/kelurahan, dan 20 persen untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

“Ketiga harus sesuai dengan regulasinya, yakni tiga item tersebut maka tidak diperuntukan untuk kegiatan yang sifatnya fisik seperti pembangun atau rehabilitasi kantor dan tempat ibadah, membiaya kegiatan politik atau lainnya,” jelasnya.

Kbarek menjelaskan penggunaan dana untuk kegiatan harus diawali dengan musyawarah di kampung/kelurahan. Lalu masuk kepada pencairan dan kemudian digunakan untuk tiga bidang yang ada. Selanjutnya diakhiri dengan pertanggungjabawan penggunaan dana.

“Terakhir, harus dipertanggungjawaban ke pemkab dan pemprov. Jadi pengelolanya ada pokja kampung,” katanya.

Ketua panitia kegiatan, Kusno, menambahkan pelatihan diselenggarakan selama tiga hari, namun karena banyaknya peserta maka dibagi dalan tiga tahap.

“Kami bagi pesertanya. Pertama hari ini, sebagian lagi besok, dan dilanjutkan Senin,” jelasnya.

Kepala Kelurahan Kalo Bobo, Yohanis Dimara, mengatakan pelatihan sangat bermanfaat bagi dirinya, sebab membekali dalam pengelolaan dana Respek di kelurahannya.

“Ini bagus karena memberikan bekal dan pengetahunan kepada kami dalam pengelolaannya nanti,” ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Empat puskesmas di Nabire terakreditasi

Selanjutnya

Natal, Pemkab Nabire imbau perusahaan bayar THR tepat waktu

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe