TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Setahun menjabat, legislator 14 kursi akan dorong regulasi penyelesaian kasus HAM
  • Kamis, 13 Desember 2018 — 20:30
  • 865x views

Setahun menjabat, legislator 14 kursi akan dorong regulasi penyelesaian kasus HAM

Ke depan, kami akan dorong beberapa regulasi lain di antaranya terkait tenaga kerja lokal, tentang pengusaha dan penegakan HAM, karena dalam Undang-Undang (UU) Otsus juga ada bab tekait penegakan HAM
Anggota DPR Papua dari 14 kursi, John NR Gobai (kiri) dan Yonas Nusy (kanan) bersama Sekda Papua, Hery Dosinaen (tengah) - Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
[email protected]
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Salah satu anggota DPR Papua 14 kursi pengangkatan dari lima wilayah adat, John NR Gobai mengatakan, pada 13 Desember 2018 ini, tercatat genap setahun ia dan 13 rekannya resmi duduk di DPR Papua.

Selama setahun itu juga pihaknya mendorong sejumlah peraturan daerah provinsi dan khusus (perdasi/perdasus). Beberapa di antara Peraturan Daerah (Perda) itu yang kini didorong Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua untuk dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk disetujui disahkan pada paripurna APBD dan non-APBD yang belangsung, 13-21 Desember 2018, di antaranya Perdasus nelayan, Perdasus Pangan Lokal, Perdasus Pertambangan, dan Perdasus Masyarakat Adat.

"Ke depan, kami akan dorong beberapa regulasi lain di antaranya terkait tenaga kerja lokal, tentang pengusaha dan penegakan HAM, karena dalam Undang-Undang (UU) Otsus juga ada bab tekait penegakan HAM," kata John Gobai kepada Jubi, Kamis (13/12/2018).

Menurutnya, meski UU terkait Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) telah dicabut pihak Jakarta, namun hal yang berkaitan dengan pengadilan HAM dan Komnas HAM ada dalam UU Otsus.

"Ini memang perlu didiskusikan dengan pihak Jakarta. Perlu dicarikan solusi bersama," ujarnya.

Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua katanya, memang diperlukan kewenangan lebih untuk pihak di Papua, supaya Komnas HAM dapat bekerja maksimal. Kalau tidak, kewenangan Komnas HAM akan terbatas.

"Regulasi penting karena itu adalah pedoman dan pagar untuk mewujudkan roh Otsus yaitu pemberdayaan, keberpihakan dan perlindungan terhadap masyarakat asli Papua," ucapnya.

Gobai yang merupakan perwakilan wilayah adat Meepago itu berterimakasih kepada masyarakat adat yang memercayakan pihaknya duduk di parlemen Papua dan DPR Papua serta pemerintah provinsi yang selama ini berupaya maksimal sehingga keterwakilan kursi adat ada di DPR Papua, melengkapi kekhususan lembaga itu.

"Kami ini dari kampung, semua apa yang kami tahu terkait keluhan masyarakat selama ini, kami dorong dalam bentuk sejumlah regulasi. Makanya, kami mohon dukungan masyarakat adat, karena kami baru satu tahun menjabat dan regulasi membatasi masa jabatan kami," katanya.

Hal yang sama dikatakan rekan Gobai dari perwakilan wilayah adat Saireri, Yonas Nusy.

Ia bersyukur, karena sebagai perwakilan adat pihaknya sudah satu tahun dipercayakan duduk di DPR Papua. Ini tak lepas dari kepercayaan masyarakat adat, perjuangan DPR Papua dan gubernur Papua yang mengimplementasikan amanat UU Otsus.

"Ini hal baru di Papua. Kami juga berterimakasih kepada Sekwan DPR Papua bersama semua stafnya yang mendukung kami dalam melaksanakan tugas. Semoga kami bisa lebih baik di sisa masa tugas kami ke depan mengemban amah dari masyarakat adat," ujar Nusy.

Sementara Sekda Papua, Hery Dosinaen mengatakan, selama setahun duduk di DPR Papua, anggota 14 kursi pengangkatan telah memberikan berkontribusi dalam berbagai hal, dan kehadiran 14 kursi membawa aspirasi masyarakat.

"Walaupun dari jalur pengangkatan, tetapi ini respresentasi masyarakat yang terakomodir dalam lembaga legislatif," kata Hery.

Menurutnya, sejak awal kepemimpinannya, Gubernur Papua, Lukas Enembe telah memperjuangkan agar keterwakilan lima wilayah adat duduk di parlemen Papua.

"Memang harusnya sejak 2009 sudah bisa terakomodir,tetapi baru kali ini dapat terwujud. Namun yang terpenting, amanat UU Otsus sudah terakomodir dalam kelembagaan ini (DPR Papua," ucapnya. (*)

 


 

loading...

Sebelumnya

MK tolak permohonan sengketa pilkada Deiyai

Selanjutnya

Jakarta jangan selalu curiga terhadap pemimpin di Papua

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe