Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Jakarta jangan selalu curiga terhadap pemimpin di Papua
  • Kamis, 13 Desember 2018 — 20:33
  • 3826x views

Jakarta jangan selalu curiga terhadap pemimpin di Papua

Tidak boleh menganggap pejabat ini OPM dan lain sebagainya. Hilangkan pikiran-pikiran itu. Kami juga ingin membangun republik ini
Ilustrasi para pejabat Papua - Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Selasa, 15 Januari 2019 | 10:26 WP
Features |
Senin, 14 Januari 2019 | 05:50 WP
Features |
Rabu, 09 Januari 2019 | 08:32 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Yonas Nusy mengingatkan para pemangku kepentingan di Jakarta (pemerintah pusat) tidak perlu selalu curiga terhadap para pemimpin di Papua, dengan berbagai dugaan.

"Tidak boleh menganggap pejabat ini OPM dan lain sebagainya. Hilangkan pikiran-pikiran itu. Jangan selalu ada kecurigaan dan dugaan-dugaan terhadap kami di Papua, karena kami juga ingin membangun republik ini," kata Yonas Nusy kepada Jubi, Kamis (13/12/2018).

Untuk itu menurutnya, hal itu ia telah sampaikan saat menghadiri pembahasan nasib dana Otsus Papua melalui seminar nasional yang digelar DPR RI di gedung DPR RI, Jakarta belum lama ini.

Ia mengatakan, para pemimpin di Papua juga berkomitmen bagaimana melanjutkan (melaksanakan) apa yang diamanatkan undang-undang dan mengamankan pembangunan nasional di Papua.

"Kami sampaikan, pihak di Jakarta jangan segan-segan mempercayai pemimpin di negeri ini (Papua) mulai dari gubernur, bupati, kepala distrik hingga kepala kampung," ucapnya.

Selain itu katanya, jika ada perubahan kebijakan, Undang-Undang atau aturan lain yang berkaitan dengan Papua, mesti dibahas bersama semua pihak di Papua di antaranya Pemprov Papua, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Terkait pemberian dana Otsus Papua yang kemungkinan akan dilanjutkan, kata Nusy perlu dievaluasi. Karena dana yang bertujuan mensejahterakan orang asli Papua dan mempercepat pembangunan di provinsi paling timur Indonesia itu, ibarat posisi tawar politik dari Pemerintah Indonesia saat orang asli Papua ingin melepaskan diri dari NKRI.

"Selama ini penggunaan dana Otsus belum maksimal, karena regulasi yang ada juga tidak mendukung," ujarnya.

Hal yang sama dikatakan Sekretaris II Dewan Adat Papua, John NR Gobai. Ia mengatakan, entah sampai kapan para pemangku kepentingan di Jakarta berhenti mencurigai pejabat orang asli Papua di Papua.

"Misalnya pak gubernur, beliau kadang bicara keras terhadap kebijakan pemerintah pusat jika dianggap tak menguntungkan masyarakat Papua," kata John Gobai.

Padahal menurutnya, sikap gubernur itu, bukan karena ingin menentang kebijakan pemerintah pusat, tapi menyampaikan apa yang merupakan aspirasi masyarakat.

"Beliau bicara itu kan untuk kepentingan masyarakat, bukan karena ada sesuatu," ujarnya. (*)
 

loading...

Sebelumnya

Setahun menjabat, legislator 14 kursi akan dorong regulasi penyelesaian kasus HAM

Selanjutnya

Keputusan Timsel dianulir PTUN, calon anggota KPU Mamteng: Kami nilai ada kejanggalan

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Rabu, 09 Januari 2019 WP | 6002x views
Polhukam |— Selasa, 08 Januari 2019 WP | 5639x views
Mamta |— Kamis, 10 Januari 2019 WP | 4973x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe