Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Ini rekomendasi dari 4 kajian Balitbang Papua
  • Jumat, 14 Desember 2018 — 09:21
  • 796x views

Ini rekomendasi dari 4 kajian Balitbang Papua

Sagu dan kopi, memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan dapat menyejahterahkan manusia Papua. Tapi sampai sekarang masih dikelola secara tradisional.
Pengelolaan sagu masih dilakukan secara tradisional - Jubi/doc

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Jayapura, Jubi – Sepanjang tahun 2018, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda) Provinsi Papua menurunkan tim untuk melakukan empat kajian terkait kehutanan, tata niaga dan komoditas unggulan, di Provinsi Papua.

Kepala Balitbang Provinsi Papua, Omah Laduani Ladamay mengatakan Papua memiliki sumber daya alam yang tinggi, tetapi indeks pembangunan manusianya rendah. Hal itu dikarenakan, teknologi dan inovasi belum menjangkau masyarakat hingga ke kampung-kampung.

“Misalnya sagu dan kopi, memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan dapat menyejahterahkan manusia Papua. Tapi sampai sekarang masih dikelola secara tradisional. Akibatnya belum bisa membawa keuntungan bagi masyarakat Papua,” katanya di Jayapura, Kamis (13/11/2018).

Pengembangan hutan sagu seluas 47 juta hektare hutan sagu dan hutan rakyat, kata Ladamay adalah peluang provinsi Papua untuk keluar dari provinsi dengan masyarakat termiskin menuju masyarakat sejahtera.

“Dengan kajian-kajian ini, saya berharap dapat bisa dimanfaatkan untuk penyusunan perencanaan ke depan yang lebih baik. Dan apa yang sudah dikaji ini bisa diimpelentasikan. Karena tujuannya hanya satu, yaitu masyarakat sejahtera. Masa sampai sekarang, kita tidak punya success story,” katanya.

Tim yang diturunkan Balitbang Provinsi Papua melibatkan empat orang tenaga ahli yang memahami bidangnya, yakni Piter Roki Aloisius,S.Hut.,M.Si dari WWF program Papua, Dr. Frans Reumi dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen), Dr. Agus Dumatubun dari Program studi Antroplogi Uncen dan Dr.Arius Kambu  dari Fakusltas Ekonomi dan Bisnis Uncen.

Dalam penelitian Kehutanan, yang khusus membahas pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat adat, Piter Roki Aloisius, S.Hut, M.Si  dari Notrhern new Gunea leader  WWF Papua Program, mengatakan mengenai aturan seharusnya sudah sangat cukup memenuhi untuk masyarakat adat dapat mengelola hutan adatnya. Karena telah ada UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Pemprov Papua, Perdasus No.21 tahun 2008 tentang pengelolahan hutan adat di Provinsi Papua, Pergub No.10 tahun  3013 tentang izin pemanfaatan hutan kayu, hingga petunjuk teknis kepala dinas kehutanan provinsi Papua.

Saat ini juga ada 13 koperasi serba usaha (KSU), dimana enam diantaranya masih aktif karena didamping oleh WWF, dan sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan  hingga pemetaan area dan pemetaan potensi.

Piter Roki menyakinkan bahwa masyarakat telah mampu melakukan hal-hal seperti itu. Kegiatan yang dilakukan menunjukan bahwa masyarakat itu sudah mampu untuk memanfaatkan hasil hutan kayu.

“Namun ada kendala karena kebijakan tingkat nasional dan daerah sangat berbeda. Pemerintah mau atau tidak menyerahkan kewenangan pada masyarakat. Hal ini yang kemudian membuat tidak dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Padahal terkait hutan adat dan hutan sosial, pemerintah pusat sudah mengakui hutan adat sejak tahun 2014. Dr. Agus Dumatubun dari Antropologi Uncen menjelaskan persoalan subtansialnya adalah lemahnya memberikan kewenangan kepada masyarakat adat sebagai pemilik yang ada di lingkup itu untuk memberikan keleluasan untuk bekerja.

“Kini yang menjadi persoalan adalah peralihan dari hutan nasional ke hutan adat. Dan itu adalah persoalan regulasi. Kini sudah keluar putusan MK. Konsekuensi yang diberikan kewenangan atas masyarakat adat, sehingga kini hutan nasional menjadi hutan adat. Tapi hingga kini belum bisa juga berjalan,” katanya.

Dengan adanya hutan adat, Tim Kajian Balitbang Provinsi Papua merekomendasikan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ada di lingkup hutan itu untuk mengelola hutan guna menyejahterakan masyarakat adat.

“Kendala kedua, pemerintah belum memberikan alokasi terhadap kepemilikan hutan secara teritorial masyarakat adat. Hal ini belum nampak sampai saat ini,” katanya.

Dr. Dumatubun merekomendasikan perlunya sebuah regulasi untuk menguatkan posisi masyarakat adat, dalam hal ini dewan adat suku. “Pemerintah harus bisa memberi kewenangan kepada masyarakat, tinggal kita siapkan regulasinya,” katanya.

Dari dari kajian hukum, tenaga ahli dari Fakultas Hukum Uncen, Dr. Frans Reumi mengatakan semua pihak harus sepaham memaknai antara masyarakat adat sebagai subjek hukum dan hutan adat sebagai objek hukum. Persoalan kewenangan menjadi perebutan di dalam penetapan dalam setiap Perdasi maupun berundang-undangan yang ada di negara Indonesia.

 “Semua aturan harus tertulis. Politik hukum mewarnai pembentukkan produk hukum. Hal ini menjadi masalah karena dan berbenturan. Saat ini, perizinan itu tidak dikendalikan lagi dari daerah, tetapi dikendalikan dari pusat,” jelasnya.

UU No.21 tahun 2001 tentang Otsus untuk Provinsi Papua mengakui perlindungan hutan adat Papua. Tapi sampai saat ini di tingkat implementasinya terhambat, karena diarsipkan saja dan tidak disosialisasikan.

Di lain sisi, Gubernur Papua menjalankan dua UU, yaitu UU Otsus dan UU Pemerintah Daerah. Terdapat dua hukum pluralis mewarnai kondisi regulasi.

“Kami kewalahan karena UU Otsus tidak dianggap UU lex Specialis sama sekali. Pelaksanaannya tetapi ambifalen sebagai UU pendukung saja. Semua aturan yang dibuat tentang kehutanan itu semua berbau afirmasi, namun yang terjadi sebaliknya,” katanya.

Sedangkan mengenai komoditi unggulan di Papua, tenaga ahli bidang ekonomi Dr. Arius Kambu yang sudah melakukan melakukan kajian terkait tata niaga dan komoditas unggulan usaha masyarakat adat, lebih khusus pengembangan sagu dan kopi, menjelaskan sudah tidak ada masalah soal infrastruktur.

“Jalan sudah sampai ke kampung-kampung,  tetapi menjadi pertanyaan adalah masyarakat ini mau jual kemana?” katanya.

Selama ini petani menjual langsung ke pasar di kota, sehingga ongkos transportasinya terlalu besar. Akibatnya belum membawa keuantungan langsung bagi petani yang merupakan Orang Asli Papua.

“Solusi yang kami tawarkan, karena masyarakat Papua mayoritas Kristen. Pemerintah dapat membantu membentuk lembaga keuangan seperti koperasi jemaat . Fungsinya untuk membeli hasil usaha masyarakat,” katanya.

Kambu menjelaskan, masalah lainnya adalah modal usaha. Masyarakat di kampung-kampung di Papua, kesulitan meminjam di Bank karena tidak ada jaminan yang dapat diberikan.

“Pemerintah daerah perlu mempunyai lembaga penjamin kredit, agar masyarakat ingin pinjam ada jaminan,” jelasnya

Saat ini Papua telah memiliki PT. Jamkrida Papua. PT Jamkrida Papua adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua.

“Tapi sampai saat ini saya belum melihat kerja nyata perusahaan tersebut. Dia menjamin siapa, itu belum jelas. Tetapi yang pasti, masyarakat kampung itu butuh modal, dan mereka tidak memiliki jaminan,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Berprestasi di Popprov dan kejurda, petinju Mamteng dapat bonus

Selanjutnya

Mengendalikan harga dengan pasar murah

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe