Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Kepulauan Solomon bersiap pemilu nasional 2019
  • Jumat, 14 Desember 2018 — 14:28
  • 610x views

Kepulauan Solomon bersiap pemilu nasional 2019

Di masa-masa sebelumnya, beberapa kandidat yang tidak dengan pemilihan pernah merusak tempat pemungutan suara, sementara pendukungnya terlibat dalam perkelahian.
Foto dari pemilu nasional Kepulauan Solomon tahun 2014. - Development Policy Centre, Australian National University / Ramsi_images/Flickr/CC BY 2.0

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Julien Barbara dan Terence Wood

Kepulauan Solomon dijadwalkan akan mengadakan pemilu nasional pada Maret 2019, pemilu pertama sejak Misi Bantuan Regional ke Kepulauan Solomon (Regional Assistance Mission to Solomon Islands; RAMSI) berakhir di negara itu pada Juni 2017. Tulisan ini membahas sejumlah persoalan yang harus diwaspadai dalam persiapan menjelang pemilu.

Mengapa mencalonkan diri

Menjadi seorang anggota parlemen (MP) di Kepulauan Solomon itu, berarti akses pada sumber daya keuangan dalam jumlah yang besar, oleh karenanya pemilihan nasional menandai masa permainan politik paling intens, dimana semua calon anggota dewan berlomba-lomba untuk memperebutkan jabatan itu, serta keuntungan yang disediakan oleh posisi itu. Meskipun risiko terjadinya konflik kekerasan terkait pemilu secara umum itu kecil, namun masih ada potensi konflik lokal.

Di masa-masa sebelumnya, beberapa kandidat yang tidak dengan pemilihan pernah merusak tempat pemungutan suara, sementara pendukungnya terlibat dalam perkelahian. Dalam pemilu nasional 2014, sebuah perahu yang digunakan oleh beberapa politisi dari faksi politik tertentu, dirusak oleh peluru tembakan sebelum pemilihan untuk membentuk pemerintahan. Baru-baru ini, pemilu sela atau by-election di daerah pemilihan Gizo-Kolambangara pada Mei 2018 terkenal karena proses kampanye yang sangat intens.

Sejauh ini, pemilihan umum di Kepulauan Solomon memiliki tingkat turnover yang tinggi, dengan sekitar 50% MP yang menjabat kehilangan kursi mereka. Hal ini semakin memperkuat persepsi, bahwa politik di Kepulauan Solomon itu tidak stabil, dan, ini berarti pengamat terpaksa mengikuti kemajuan dalam pemilu untuk indikasi kestabilan politik.

Pemilu nasional tahun 2014 lebih unik dalam hasil pemilihan, karena tingkat turnover berkurang secara signifikan, 74% MP berhasil mempertahankan kursinya. Masih belum jelas mengapa peningkatan itu terjadi, namun mungkin ini ada hubungannya dengan dana pembangunan untuk wilayah pemilihan, yang diberikan kepada setiap anggota parlemen dalam jumlah besar. Dalam pemilihan mendatang, MP yang sedang menjabat periode ini telah menerima alokasi dana sekitar AS$ 1 juta per tahun, sementara median dari jumlah pemilih yang terdaftar per dapil adalah 5.391 orang. Banyak MP yang telah menggunakan dana yang disinyalir lemah pengawasan ini, untuk semakin memantapkan kekuasaan mereka. Kita akan melihat ke depannya apakah karena hal ini, maka turnover rendah akan menjadi kebiasaan yang baru.

Dalam pemilu 2014 hanya satu perempuan yang terpilih, Freda Tuki. Lanelle Tanangada, MP perempuan lainnya, bergabung setelah memenangkan pemilu sela Gizo-Kolombangara. MP Tuki lengserkan dari kursinya Oktober 2018 lalu. Tetapi, dengan dua MP perempuan di parlemen (dua orang dari total 50 MP), Kepulauan Solomon memecahkan rekor dengan memiliki jumlah MP perempuan paling tinggi dalam sejarah negara itu. Apakah persentase keterwakilan perempuan akan tetap bertahan, seperti dalam parlemen periode 2014–18, atau bahkan meningkatkan, kali ini, masih harus kita lihat. Prediksi umum yang beredar, dimana akan ada lebih banyak uang yang terlibat dalam pemilu politik, akan semakin mempersulit kandidat perempuan, yang sudah harus menghadapi hambatan struktural lainnya.

Penyelenggaraan pemilu

Pemilu di Kepulauan Solomon selalu merupakan tantangan yang besar mengingat keadaan geografi negara itu, besarnya keragaman sosial dan budaya, serta tantangan dalam sumber daya dan kapasitas, untuk menyelenggarakan kegiatan dengan persiapan yang rumit seperti ini. Tapi pemilihan beberapa tahun terakhir telah berjalan dengan jauh lebih baik.

Sayangnya, badan pelaksana pemilu Kepulauan Solomon, telah melangkah memasuki tahap akhir dari siklus pemilihan ini dengan berbagai kendala. Terkadang dukungan dari pemerintah tidak mencukupi. Persiapan untuk mengadakan pemilu yang kredibel menjadi semakin rumit, karena lambatnya persetujuan perubahan UU Pemilu yang baru gol pada bulan Agustus 2017. UU ini mencakup perubahan untuk menguatkan komisi pemilu dan memberikan batas cakupan, bagi perubahan prosedural dalam UU pemilu. Yang membingungkan, beberapa perubahan ini, terutama untuk memungkinkan pemilih yang berbasis di Honiara, untuk memilih dapil di daerah pedesaan, tidak akan berlaku dalam pemilihan ini.

Salah satu perubahan penting yang berlaku adalah ketentuan dimana pemilih yang tinggal di luar wilayah pemilihan, mereka tidak perlu lagi mendaftar untuk memilih di dapilnya, sehingga para pemilih tidak perlu bepergian ke daerah pemilihan, untuk mendaftar agar bisa memilih. Ketentuan ini diperuntukkan agar pemilih dari dapil di daerah pedesaan yang tinggal di Honiara, tidak perlu pulang hanya untuk mendaftar dan memilih.

Namun, perubahan ini juga memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, 54.000 pemilih mengubah pendaftaran mereka dari satu dapil ke dapil yang lain, sehingga banyak yang mempertanyakan apakah para pemilih memiliki alasan yang sah untuk pindah. Muncul juga kecurigaan bahwa kandidat-kandidat telah menyuap pemilih, untuk mendaftar di dapil tertentu dan memilih untuk mereka. Selain itu, banyak juga yang khawatir akan risiko konflik, jika pemilih harus memilih di dapil dimana mereka dilihat sebagai orang luar.

Perubahan lainnya yang disahkan Agustus 2017 lalu adalah penghapusan nomor seri pada surat suara. Alih- alih, nomor seri akan diganti dengan persyaratan baru, dimana komisi pemilu akan menerbitkan daftar dari pemilih, untuk setiap daerah pemilihan dan menunjukkan siapa yang memilih. Menghilangkan sistem nomor seri juga akan menghilangkan kemampuan para kandidat, untuk menentukan siapa yang mendukungnya, dan dengan begitu dapat meningkatkan integritas pemilu. Namun sepertinya tidak ada alasan yang kuat, untuk menerbitkan nama semua orang yang memberikan suara dalam pemilihan ini. Para kandidat akan dapat menggunakan daftar ini untuk memastikan siapa dari pendukung mereka, suara yang mungkin mereka beli, yang benar-benar memilih, menghapuskan ketidakpastian tentang siapa yang berjanji akan memilih tetapi tidak melakukannya.

Baru-baru ini pembahasan tentang membeli suara telah diberatkan dengan ‘turnout buying’, yang berarti menyuap pendukung untuk memilih di tempat-tempat dimana pemilih bersikap apatis, merupakan persoalan yang besar.

Mengingat ini adalah pemilu pertama pasca-RAMSI, banyak orang yang tertarik untuk mengetahui bagaimana absennya RAMSI, akan mempengaruhi pengaturan pemilu nasional 2019 ini. (Development Policy Centre, Australian National University 11/12/2018)

loading...

Sebelumnya

PBB minta Prancis dan AS tutup pangkalan militer di Pasifik

Selanjutnya

Negara-negara Pasifik puas dengan pertemuan Komisi Tuna

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe