Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Setelah registrasi Kemendagri, Perda RZWP3K Papua Barat ditetapkan awal 2019
  • Jumat, 14 Desember 2018 — 19:10
  • 1136x views

Setelah registrasi Kemendagri, Perda RZWP3K Papua Barat ditetapkan awal 2019

Penetapannya tentu melalui dua langkah/tahap terakhir yaitu konsultasi publik kepada kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat dan registrasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sementara berproses.
Penyerahan draf final RZWP3K oleh Direktur perencanaan ruang laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Ir.Khrisna Samudra kepada tim Pokja RZWP3K Papua Barat setelah mendapat saran-tanggapan dari lembaga terkait di tingkat pusat. (Jubi/Dokumentasi DKP Papua Barat).

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi - Draf peraturan daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) bagi provinsi Papua Barat siap ditetapkan  awal tahun 2019.

Penetapannya tentu melalui dua langkah/tahap terakhir yaitu konsultasi publik kepada kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat dan registrasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sementara berproses.

Nataniel Mandacan, sekretaris daerah Provinsi Papua Barat mengatakan, konsultasi publik RZWP3K bagi kementerian/lembaga  dalam forum tanggapan dan saran telah dilaksanakan di Jakarta hari ini, dan dipimpin langsung olehnya mewakili Gubernur Papua Barat bersama kelompok kerja (pokja) dan tim teknis RZWP3K Papua Barat.

"Hari ini kami sudah lakukan konsultasi publik kepada kementerian/lembaga terkait dalam forum tanggapan-saran bertempat di ruang rapat gedung Mina Bahari 3 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.  Semua tanggapan dan saran yang diberikan oleh kementerian/lembaga yang hadir, telah dicatat oleh tim kerja RZWP3K untuk perbaikan akhir (Final),” ujar Nataniel kepada Jubi via ponselnya, Jumat (14/12/2018).

Nataniel juga menjelaskan tentang Progres penyusunan dokumen final RZWP3K provinsi Papua Barat yang dimulai sejak bulan Juli 2017 sampai pembentukan Pokja juga telah dilaksanakan. Pembentukan Pokja dalam hal ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, di mana saat ini telah memasuki tahap akhir dari aspek teknis yakni Pasal 32 dari 33 Pasal yang harus dilalui.

"Pasal 33 dalam PERMEN KP itu, kata Nataniel, merupakan tahap registrasi dan penetapan Perda RZWP3K yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2019 melalui paripurna DRP Papua Barat setelah melalui proses registrasi oleh Kemendagri,” ujarnya.

Bastian Wanma, Kepala Bidang Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat secara teknis menjelaskan bahwa dengan penetapan RZWP3K maka pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sudah dapat terakomodir dalam perencanaan pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Papua Barat untuk periode 20 tahun.

"Dokumen tersebut akan menjamin kepastian alokasi ruang bagi investasi dan pengelolaan bagi masyarakat hukum adat di wilayah Provinsi Papua Barat selama 20 tahun, terhitung sejak tanggal dan tahun ditetapkan,” ujarnya.

Roberth K Hammar, Kepala Biro Hukum Papua Barat yang dikonfirmasi, mengatakan bahwa untuk penetapan draf final RZWP3K tentu disesuaikan dengan jadwal dan agenda perangkat Dewan melalui koordinasi Biro hukum dengan Bapemperda di DPR Papua Barat. Sehingga, sambil menunggu proses registrasi di Kemendagri, maka estimasi waktu penetapannya antara bulan Maret hingga April 2019.

"Kami sudah koordinasi dengan Bapemperda DPR Papua Barat terkait jadwal sidang paripurna kedewanan yaitu sekitar bulan April atau Maret 2019, sambil menunggu proses registrasi dari Kemendagri",ujar Hammar. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemberian gelar adat, antara berkat dan kutuk

Selanjutnya

Pemerintah pusat kucurkan Rp28,34 triliun ke Papua Barat

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe