Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Pemerintah pusat kucurkan Rp28,34 triliun ke Papua Barat
  • Jumat, 14 Desember 2018 — 20:39
  • 1473x views

Pemerintah pusat kucurkan Rp28,34 triliun ke Papua Barat

Kekuatan fiskal tersebut diharapkan menjadi stimulus dalam proses pembangunan di Provinsi Papua Barat.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Arif Wibawa. (Jubi/Hans Arnold Kapisa)

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Arif Wibawa mengatakan, total dana APBN Tahun 2019 yang terdiri dari dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kementerian/Lembaga, Dana Transfer dan Dana Desa yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 28,34 triliun. 

Kekuatan fiskal tersebut diharapkan menjadi stimulus dalam proses pembangunan di Provinsi Papua Barat. Keterlibatan dari kalangan swasta juga sangat penting dalam menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong produktivitas dan inovasi. 

DIPA Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2019 yang diperuntukkan kepada Satuan Kerja se-Provinsi Papua Barat sebanyak 380 DIPA dengan total alokasi dana sebesar Rp 7,53 triliun atau meningkat 9,6 persen dari tahun sebelumnya, dengan rincian, Belanja Pegawai (Rp 1,66 Triliun); Belanja Barang (Rp 2,75 Triliun); Belanja Modal (Rp 3,11 Triliun); dan Belanja Batuan Sosial (Rp 13,38 Miliar). 

"Anggaran Kementerian/Lembaga tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan fungsi kepemerintahan dan menjalankan program pembangunan, yang utamanya untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, pembangunan infrastuktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah, serta peningkatan pertahanan – keamanan dan penyelenggaraan demokrasi,” ujarnya dalam acara penyerahan DIPA 2019 kepada Gubernur Papua Barat di Manokwari, Jumat (14/12/2018).

Lanjut dia melaporkan, alokasi dana transfer dan dana desa se-Provinsi Papua Barat tahun 2019 sebesar Rp 20,81 triliun atau meningkat 22,6 persen dari tahun sebelumnya yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (Rp 8,29 Triliun); Dana Bagi Hasil (Rp 4,32 Triliun) Dana Otonomi Khusus (Rp 3,95 Trilyun); Dana Alokasi Khusus Fisik (Rp 1,82 Triliun); Dana Desa (Rp 1,52 Triliun); Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Rp 855,4 Miliar); dan Dana Insentif Daerah (Rp 63,3 Miliar).

"Anggaran transfer ke daerah dan dana desa tersebut diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah. 
Dia juga menjelaskan bahwa sampai dengan 12 Desember 2018 realisasi pelaksanaan APBN di Provinsi Papua Barat sebesar Rp 7,9 Triliun atau 78,5 persen dari total pagu belanja,” katanya.

"Realisasi tersebut akan terus meningkat mengingat batas pencairan dana yang bersifat LS Kontraktual diperkenankan sampai dengan tanggal 21 Desember 2018. Sementara itu untuk periode yang sama, alokasi DAK Fisik dan Dana Desa yang telah disalurkan kepada seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat sebesar Rp 2,3 Triliun atau 80,8 persen dari pagu alokasi,”  sambung Arif.

Apabila melihat penyerapan belanja tersebut lanjut Arif, realisasinya menunjukan bahwa pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga di tahun 2018 berjalan lebih baik sebagai dampak pelaksanaan lelang lebih awal, penetapan DIPA lebih awal, serta perencanaan anggaran yang lebih matang.

Sementara itu, terkait pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa juga menunjukkan perkembangan tata kelola yang lebih baik.

"Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang berbasis kinerja penyerapan anggaran dan ketercapaian output. Namun demikian, dari berbagai evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan anggaran, kami berkesimpulan bahwa perlu ada upaya yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran,” ujarnya.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan, penetapan DIPA, Dana Transfer dan Dana Desa untuk Papua Barat sebelumya telah disepakati oleh DPR Papua Barat bersama pemerintah Provinsi Papua Barat pada tanggal 31 Oktober 2018 lalu.

Kesempatan itu, Gubernur berpesan untuk penggunaan dan pengelolaan DIPA, Dana Transfer dan Dana Desa dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efektif dan efisien berorientasi pada output dan kinerja. 

"Sehingga dalam pengelolaannya, jangan sampai ada penyalahgunaan yang dapat merugikan pembangunan di Daerah. Saya mengajak para pihak untuk meningkatkan kualitas belanja melalui perencanaan dan pelaporan anggaran yang baik dan berkesinambungan,” ujar Mandacan. (*)

loading...

Sebelumnya

Setelah registrasi Kemendagri, Perda RZWP3K Papua Barat ditetapkan awal 2019

Selanjutnya

Mandacan: Kemiskinan, pengangguran dan IPM rendah jadi prioritas di tahun 2019

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe