Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Mandacan: Kemiskinan, pengangguran dan IPM rendah jadi prioritas di tahun 2019
  • Jumat, 14 Desember 2018 — 20:44
  • 1419x views

Mandacan: Kemiskinan, pengangguran dan IPM rendah jadi prioritas di tahun 2019

Untuk itu, penganggaran seharusnya memberikan prioritas pada penanggulangan tiga masalah tersebut.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan saat serahkan DIPA 2019 kepada perwakilan Kementerian/Lembaga di Papua Barat. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).
Hans Kapisa
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Selasa, 15 Januari 2019 | 10:26 WP
Features |
Senin, 14 Januari 2019 | 05:50 WP
Features |
Rabu, 09 Januari 2019 | 08:32 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengungkapkan masih ada pekerjaan rumah yang belum diselesaikan di Papua Barat dari tahun ketahun.

Pekerjaan rumah yang disebutkan Gubernur tentang rendahnya IPM ( Indeks Pembangunan Manusia), kemiskinan dan pengangguran yang bagi dia adalah tiga masalah yang harus dijadikan prioritas dalam setiap perencanaan dan kegiatan di Kementerian/lembaga di Papua Barat.

"Meski telah menerima total dana APBN Tahun 2019 yang terdiri dari dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kementerian/Lembaga, Dana Transfer dan Dana Desa yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 28,34 triliun, tapi kita masih menghadapi tiga masalah yang harus menjadi prioritas dalam realisasi penggunaan anggaran itu setidak-tidaknya secara bertahap dapat diatasi. Ini PR kita bersama menyangkut rendahnya IPM, kemiskinan dan pengangguran,” kata Mandacan.

Untuk itu, penganggaran seharusnya memberikan prioritas pada penanggulangan tiga masalah tersebut. Dan secara khusus untuk pengangguran, harus dikerahkan pada basis dan sektor potensial yang ada di Papua Barat, dan mampu berikan nilai tambah yang sifatnya berkesinambungan.

Selain itu, dalam penggunaan dana APBN yang begitu besar di tahun 2019, kata Mandacan, perlu dilakukan kajian dalam bentuk review belanja dan evalusi kinerja pelaksanaan anggaran untuk mendapatkan pendekatan yang cepat bagi pembangunan di Papua Barat.

"Dalam rangka pelaksanaan anggaran, perlu diperhatikan kecepatan waktu pelaksanaan, kecepatan penyaluran dengan memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan serta efisiensi dan efektifitas kegiatan,” katanya.

Guna mencapai hal tersebut, diperlukan upaya secara terus menerus dalam membangun sinergi koordinasi dan memperkuat sinkronisasi serta keterpaduan antara program-program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui forum koordinasi dan komunikasi dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan di setiap tingkat kelembagaan.

"Dengan demikian, roda pembangunan yang dilaksanakan benar-benar dapat saling mengisi dan mendukung untuk mengatasi permasalahan di daerah terutama tiga masalah yang disebutkan di atas,” ujar Mandacan. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemerintah pusat kucurkan Rp28,34 triliun ke Papua Barat

Selanjutnya

Kapal cepat menyinggahi 13 distrik di Kabupaten Teluk Wondama

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Rabu, 09 Januari 2019 WP | 6003x views
Polhukam |— Selasa, 08 Januari 2019 WP | 5639x views
Mamta |— Kamis, 10 Januari 2019 WP | 4974x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe